OJK Aceh: Perbankan di Aceh Tumbuh serta Komit Dukung Program Pemerintah dan Ekonomi Aceh

SERAMBINEWS.COM,BANDA ACEH - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Aceh mencatat kinerja sektor jasa keuangan di Aceh sampai dengan posisi Oktober 2023 tumbuh positif dan disertai dengan peningkatan inklusi keuangan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala OJK Aceh Yusri, dalam media gathering FKIJK Aceh, Selasa (28/11/2023) di Banda Aceh.

Turut hadir Pimpinan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di Aceh serta narasumber lainnya, yaitu Direktur Kepatuhan Bank Aceh Syariah Numairi, RCEO BSI Aceh Wisnu Sunandar, perwakilan Perbanas Sofyan, perwakilan Perbarindo Aceh Sugito, dan perwakilan dari salah satu asosiasi IKNB Rozi Yonata.

Kinerja intermediasi Bank Umum (BU) di Aceh posisi Oktober 2023 terus tumbuh, dimana pembiayaan (lokasi bank) tumbuh 12,38 persen (yoy) menjadi Rp37,75 triliun dengan rasio NPF terjaga di 1,78 persen lebih baik dari rasio NPF BU nasional sebesar 2,42 persen dan Loan at Risk (LaR) sebesar 6,23 persen serta Financing to Deposit Ratio (FDR) yang optimal sebesar 91,46 persen dengan rentabilitas baik dari ROA sebesar 2,76 persen dan rasio CASA 75,88 persen yang memperlihatkan bank masih efisien dalam mengelola dana.

Porsi pembiayaan produktif (modal kerja dan investasi) posisi Oktober 2023 sebesar 32,07 persen (September 2023: 32,03 persen) sehingga porsi pembiayaan konsumsi turun menjadi 67,93 persen (September 2023: 67,97 persen).

Hal yang sama pada porsi pembiayaan kepada UMKM meningkat menjadi 28,06 persen dari September 2023 sebesar 28,01 persen.

Per September 2023, jumlah entitas Bank Umum Syariah (BUS) sebanyak 7 entitas dengan 328 kantor, Unit Usaha Syariah (UUS) sebanyak 6 entitas dengan 25 kantor, 14 entitas BPR/BPRS dengan 55 kantor, serta total jumlah ATM BUS/UUS di Aceh mencapai 1.155 unit.

Jumlah ATM di Aceh terus bertambah sejalan dengan Rencana Bisnis Bank yang akan menambah sekitar 400 unit ATM pada tahun 2024 untuk memenuhi peningkatan transaksi dan kelancaran Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI 2024 yang akan digelar di Aceh dan Sumut.

Selanjutnya, pada Industri Jasa Keuangan Non-Bank (IKNB) terdapat 21 entitas perusahaan pembiayaan dengan 76 kantor, 26 entitas perusahaan asuransi dengan 43 kantor, 1 entitas perusahaan pegadaian dengan 61 kantor, 2 entitas BPJS dengan 32 kantor, 2 entitas LKMS dengan 2 kantor, 1 entitas Dana Pensiun dengan 1 kantor, 1 entitas perusahaan modal ventura dengan 1 kantor, 2 entitas perusahaan penjaminan dengan 3 kantor, dan 1 PNM dengan 14 kantor.

Dari sisi entitas Pasar Modal, terdapat 6 entitas perusahaan sekuritas dan 18 galeri investasi.

Inklusi keuangan sampai dengan Oktober 2023 (ytd) meningkat dimana jumlah rekening simpanan DPK perbankan di Aceh (BUS/UUS dan BPR/S) meningkat 13,05 persen dari 7,24 juta menjadi 8,19 juta rekening dengan total DPK posisi Oktober 2023 mencapai Rp41,28 triliun.

Selanjutnya, jumlah rekening pembiayaan perbankan di Aceh (BUS/UUS & BPR/S) meningkat 12,85 persen dari 415,60 ribu rekening menjadi 468,99 ribu dengan total pembiayaan mencapai Rp37,75 triliun.

Hal yang sama terjadi pada perusahaan pembiayaan (finance) di Aceh yang juga mengalami peningkatan jumlah rekening pembiayaan sebesar 16,61 persen (posisi Agustus 2023 meningkat 13,10 persen) dari 242,46 ribu rekening menjadi 282,74 ribu, serta jumlah SID pasar modal meningkat 16,26 persen dari 114,45 ribu SID menjadi 133,05 ribu SID.

LJK di Aceh menunjukkan komitmen bersama untuk mengembangkan jaringan kantor dan layanan (termasuk ATM dan aktivitas lainnya) dalam rangka mendorong perekonomian di Aceh serta program-program pemerintah dan kegiatan berskala nasional maupun internasional.(*)