DPM FH Unimal Kritisi Pemko Lhokseumawe yang Plot Anggaran untuk Beli Mobil Dinas di Tengah Defisit

Kemudian pada kode belanja lain, juga tertera biaya jasa pemeliharaan seluruh kendaraan dinas para pejabat dan kendaraan dinas operasional, berikut pajak kendaaraan mencapai Rp 1 miliar lebih.

Parahnya lagi, pada pos Setdako juga tertera biaya rapat koordinasi dan konsultasi dengan SKPD selama tahun 2024, yaitu sebesar Rp 3 Miliar.

“Kami dari DPM FH Unimal mengutuk keras kebijakan dari Pj Wali Kota Lhokseumawe ini, karena kebijakan yang sangat tidak manusiawi, menari di atas penderitaan rakyat, satu sisi mengatakan anggaran defisit, sehingga 1.621 Honorer di PHK.

Tapi di sisi lain sanggup beli mobil dinas mewah, coba kalau anggaran beli mobil itu dialokasikan untuk melanjutkan kontrak para honorer tersebut.

Kita melihat DPRK Lhokseumawe dan Pemko Lhokseumawe seolah menutup mata dengan penderitaan masyarakat, DPRK Lhokseumawe seharusnya menjadi lembaga pengontrol kebijakan Pemko Lhokseumawe yang tidak berpihak kepada masyarakat.

Bukan ikut terlibat dalam mengeluarkan kebijakan yang membunuh masyarakat,” pungkasnya. (*)

Baca juga: VIDEO Artis Asal Israel Cabut Kewarganegaraan, Mengaku Muak dengan Sistem Pemerintahan Netanyahu