Pj Bupati Aceh Selatan Didesak Copot Pejabat tak Peduli Banjir di Trumon Raya

"Kami mendesak Pj Bupati Aceh Selatan segera mengusulkan pergantian (mutasi) pejabat yang disinyalir mau enak sendiri. Ketika masyarakat tertimpa musibah malah ke luar daerah, bahkan pesta pora dengan acara serimonial," bebernya.

Laporan Ilhami Syahputra | Aceh Selatan 

SERAMBINEWS.COM,TAPAKTUAN - Pemerhati kebijakan pemerintah daerah, Teuku Sukandi, mendesak Penjabat (Pj) Bupati Aceh Selatan segera mencopot pejabat yang tidak berkontribusi dalam percepatan pemulihan bencana banjir di Trumon Raya

"Jangan biarkan pejabat di Aceh Selatan tidak empati dan peduli kepada masyatakat yang tertimpa bencana. Copot dan lengserkan dari jabatan karena dinilai tidak memihak rakyat," kata Teuku Sukandi dalam keterangannya, Jum'at (8/12/2023) 

Menurutnya, jika dalam kondisi musibah saja pejabat tidak mau peduli kepada rakyat, apalagi pada saat situasi biasa. Hal seperti ini hendaknya jangan dibiarkan.

"Kami mendesak Pj Bupati Aceh Selatan segera mengusulkan pergantian (mutasi) pejabat yang disinyalir mau enak sendiri. Ketika masyarakat tertimpa musibah malah ke luar daerah, bahkan pesta pora dengan acara serimonial," bebernya.

Menurut Sukandi, hal ini perlu ditegaskan dengan alasan Pj Bupati Aceh Selatan Cut Syazalisma, S.STP sendiri berjibaku dan turut berselemak lumpur dalam situasi masa panik dalam penanggulangan darurat. 

Sementara, katanya, ada oknum pejabat yang terlihat apatis tetapi pandai cakap alias cari muka.

Baca juga: Heboh Pernikahan Sesama Jenis di Cianjur, 2 Pengantin Ternyata Wanita, Orang Tua Dibohongi

Selain itu, jelas T Sukandi, dirinya sangat memahami dan mengerti iklim di pemerintahan sekarang, ada oknum pejabat tidak memahami terhadap kebijakan yang diarahkan Pj Bupati.

"Diduga ada sejumlah nama Kepala OPD yang telah dikantongi bupati sebagai bahan evaluasi, termasuk eselon III. Karenanya, kami desak Pj Bupati mempercepat proses mutasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik," beber T Sukandi.

Lebih lanjut, kata Sukandi, saat ini tidak diperlukan pejabat yang pintar "omong doang" tetapi berkinerja buruk.

Daerah membutuhkan kualitas, adapsi. cepat tanggap, profesional dan lebih mengutamakan kepentingan rakyat dalam mewujudkan perubahan dan kemajuan. 

"Dalam hal ini, upaya yang harus dilakukan Pj Bupati adalah ketegasan melalui evaluasi, penggeseran dan pergantian posisi pejabat. Kami mendorong dan mendukung percepatan mutasi dalam mewujudkan perubahan," ujar Teuku Sukandi.

Hal tersebut juga turut ditanggapi oleh Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pusat Kajian Analisis Transaksi  (PUKAT) Aceh, Adi Irwan. 

Baca juga: Sebelum Bunuh 4 Anaknya, Panca Darmansyah Tulis Curhatan Kecewa ke Istrinya Devnisa Diduga Selingkuh

Menurut Adi, dari pemantauan, kajian dan analisis pihaknya, Pj Bupati tentu tidak mau dinilai gagal menjalankan amanah yang diberikan Kementerian Dalam Negeri, akibat struktur pejabat di bawahnya tidak koperatif dan bersinergi dalam mewujudkan arah kebijakan yang ditetapkan.

"Kebijakan adalah apa yang dirumuskan oleh pejabat, namun baik buruknya dinilai dan dirasakan oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan," jelas Adi Irwan.

Oleh karena itu, beber Adi, terhadap pejabat yang tidak paham terhadap kebijakan yang telah diarahkan, harus dievaluasi atau dicopot. (*)