Presiden Jokowi Sadar Masyarakat Aceh Menolak, Tapi Tegaskan Akan Menampung Pengungsi Rohingya

Presiden Jokowi Sadar Masyarakat Aceh Menolak, Tapi Tegaskan Akan Menampung Pengungsi Rohingya

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyadari kedatangan pengungsi Rohingya di Aceh mendapat penolakan dari masyarakat setempat.

Kendati demikian, Presiden Jokowi menegaskan tetap akan menerima dan menampung sementara pengungsi Rohingya tersebut.

“Saya sampaikan bahwa sementara kita tampung. Dan kita masih berbicara dengan organisasi-organisasi internasional, (seperti) UNHCR dan lain-lain,” ujar Presiden dalam keterangan persnya usai meresmikan stasiun pompa Ancol Sentiong, Pedemangan, Jakarta pada Senin (11/12/2023).

Kepala negara menyadari, masyarakat di Aceh tidak menerima kedatangan para pengungsi Rohingya.

“Karena memang masyarakat lokal tidak menginginkannya (pengungsi Rohingya),” pungkas Jokowi.

Baca juga: Anggota Dewan Minta Tim Penanganan Pengungsi Rohingya Harus Beri Pemahaman Pada Masyarakat Aceh

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan sementara sebagai bentuk kepedulian dan kemanusiaan.

Jokowi juga menyebut, pemberian bantuan kepada pengungsi Rohingya dengan mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

“Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/12/2023).

Presiden ke-7 Indonesia ini menilai bahwa fenomena bertambahnya arus pengungsi Rohingya ke Indonesia juga diduga kuat adanya keterlibatan jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

“Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang makin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh,”

“terdapat dugaan kuat, ada keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini,” jelas Presiden.

Oleh karena itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa untuk menangani hal tersebut, pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan sejumlah pihak.

“Pemerintah Indonesia akan terus berkoordinasi dengan organisasi internasional untuk menangani masalah ini,” tandasnya.