Rp 3,11 Triliun untuk Mengatasi Kemiskinan Ekstrem Tahun 2024

SERAMBINEWS.COM,JAKARTA - Jumlah penduduk Aceh yang mengalami kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, juga turut dilaporkan Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Achmad Marzuki, kepada Irjen Kemendagri di Jakarta, 9 Januari lalu.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2023, sebut Achmad Marzuki, angka kemiskinan Aceh 14,45 persen atau 806.000 orang. Angka ini masih di bawah target Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 15,03 persen.

Namun, angka kemiskinan ekstrem pada periode yang sama hanya 1,83 persen atau 162.000 orang. Ini menurun 1,12 poin dari tahun 2022 (2,95 % ).

Dialokasikan Rp 3,11 T Achmad Marzuki juga melaporkan upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi kemiskinan ekstrem tahun 2024 di provinsi istimewa ini, yakni telah dialokasikan anggaran Rp 3,11 triliun melalui empat strategi kegiatan, sebagai berikut

1. Pengurangan beban pengeluaran, melalui peningkatan kemandirian dayah, Jaminan Kesehatan Aceh, bantuan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), pemberian sertifikat tanah untuk masyarakat miskin, korban konflik, dan bantuan transportasi logistik untuk masyarakat miskin.

2. Peningkatan pendapatan melalui bantuan usaha modal bagi UMKM, bantuan bibit bagi petani, peternak, dan benih bagi nelayan.

3. Peningkatan kualitas SDM melalui penyediaan sekolah gratis bagi SLTA/SLB, pemagangan, dan perlindungan tenaga kerja.

4. Pemenuhan akses infrastruktur dasar dan layanan dasar melalui pemeliharaan irigasi, pembangunan rumah layak huni, sanitasi air bersih, dan penyediaan listrik untuk rumah duafa.

Selanjutnya, Achmad Marzuki melaporkan alokasi anggaran yang telah dilakukan untuk penanganan kemiskinan di Aceh: Dana yang tersedia pada 2023 untuk penanggulangan kemiskinan sebesar Rp 4,123 triliun, realisasinya Rp 3,872 triliun atau 93,90 % , sedangkan untuk kemiskinan ekstrem sebesar Rp 1,997 triliun, sedangkan realisasinya Rp 1,807 triliun atau 90,47 % .

Achmad Marzuki tak lupa membeberkan upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kemiskinan di Aceh, yakni melalui enam strategi kegiatan:

1. Pengurangan beban pengeluaran: Pendidikan gratis bagi siswa SLB dan SLTA (SMA/MA/ SMK), beasiswa anak yatim, subsidi biaya pendidikan dayah, dan penanganan panti sosial.

2. Peningkatan pendapatan: Pelatihan dan pemberdayaan transmigrasi lokal (translok), pengembangan perhutanan sosial, pembinaan industri kecil dan UMKM, pariwisata, nelayan pesisir, peningkatan produktivitas pertanian dan peternakan, penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) untuk 20.000 fakir miskin dan wakaf produktif;

3. Peningkatan kualitas SDM: Pelayanan kesehatan gratis, penyediaan makanan bergizi, operasionalisasi layanan pendidikan menengah, pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan pemagangan.

4. Pengendalian harga bahan kebutuhan pokok melalui operasi pasar murah, pemberdayaan pekarangan, diversifikasi pangan lokal dan gizi masyarakat, serta bantuan usaha di bidang pangan.

5. Pemenuhan akses infrastruktur dan layanan dasar, seperti penyediaan air minum, sanitasi dan rumah layak huni, penyediaan listrik duafa, pembangunan jalan lingkungan dan penataan kawasan permukiman.

6. Pengurangan dampak bencana melalui penanganan tanggap darurat, menjaga ketersediaan air baku pertanian, dan ketersediaan ‘buffer stock’ bencana. (*)