Pilpres 2024, Jokowi Tegaskan Presiden dan Menteri Boleh Kampanye: Presiden Boleh Memihak

Chico pun berpandangan bahwa pernyataan Jokowi tentang presiden boleh berkampanye dan memihak salah satu paslon tidak salah secara Undang-Undang (UU).

Akan tetapi, dia tak menjabarkan soal aturan yang membolehkan Presiden berkampanye tersebut.

"Terkait pernyataan presiden, mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak pada salah satu paslon, saya rasa memang secara UU itu diperbolehkan."

"Dan presiden pun memberikan contoh apabila dia seorang inkumben dan juga dia mencalonkan diri kembali, artinya kan dia juga mengkampanyekan dirinya sendiri," ujar politikus PDI-P itu.

Maka dari itu, TPN Ganjar-Mahfud mengingatkan pada Presiden tentang adanya batas-batas etika jika ingin memihak salah satu paslon.

Mahfud MD siap mundur

Di sisi lain, cawapres nomor urut 03 Mahfud MD sebelumnya menyatakan siap mundur dari jabatannya sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Mahfud menyampaikan hal itu di acara Tabrak Prof di Semarang pada Selasa (23/1/2024).

Ia mengamini pernyataan capres Ganjar Pranowo bahwa ia akan segera mundur dari kabinet Presiden Jokowi.

"Tolong dengarkan baik baik. Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik itu kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saat yang tepat nanti akan mengajukan pengunduran diri baik-baik," kata Mahfud, dikutip dari Kompas.com.

Mahfud menyatakan, ia sejak awal tak mundur sebagai Menko Polhukam karena tak ada larangan yang mengharuskan hal itu.

Ia juga menegaskan tak pernah menggunakan fasilitas negara dan kewenangan sebagai Menko Polhukam untuk kampanye.

Akan tetapi, belakangan ia melihat kandidat lain yang juga duduk di pemerintahan justru menyalahgunakan fasilitas dan kewenangannya.

Oleh karena itu, ia memutuskan akan segera mundur dari kabinet untuk memberikan contoh.

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas negara yang harus saya jaga," kata Mahfud.