PM Israel Benjamin Netanyahu Terjerat Kasus Korupsi, Ketua Tim Pembela Pilih Mundur

SERAMBINEWS.COM - Kepala tim pembela untuk kasus korupsi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dilaporkan telah meminta untuk diberhentikan dari tugasnya, Senin (29/1/2024).

Laporan Al Jazeera mengutip lansiran Al-Ghad, melaporkan Netanyahu saat ini sedang dalam proses diadili dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan korupsi, penyuapan, dan pelanggaran kepercayaan.

Mundurnya ketua tim pembela ini membuat pembelaan yang dibuat tim pengacara Netanyahu selama ini menjadi runtuh.

Sebagai informasi, pengadilan kasus korupsi Netanyahu pertama kali digelar pada Januari 2020.

Netanyahu diadili dalam beragam dakwaan antara lain tuduhan penipuan, pelanggaran kepercayaan, dan penyuapan yang semuanya disangkal oleh Netanyahu, menurut CNN.

Sidang peradilan itu sempat ditunda selama dua bulan atas alasan kondisi darurat setelah Hamas melancarkan Operasi Banjir Al-Aqsa pada 7 Oktober ke wilayah Israel.

Status keadaan darurat itu kemudian dicabut Menteri Kehakiman Israel Yaris Levin per 1 Desember.

Peradilan dilanjutkan pada pada Senin (4/12/2023) silam.

 
Adapun Netanyahu, selain menghadapi tuduhan korupsi, juga menghadapi krisis kepercayaan dari warga pemukim Israel terkait target Perang Gaza untuk bisa mengembalikan para sandera Hamas.

Baca juga: VIDEO Ricuh! Warga Israel Bentrok dengan Polisi saat Demo Tuntut Netanyahu Mundur dari Kursi PM

Dari Suap hingga Penipuan

CNN Internasional melansir, satu di antara dakwaan yang disangkakan ke Netanyahu tertuang dalam 'Kasus 1000', di mana perdana menteri berpaham ultranasionalis sayap kanan itu didakwa melakukan penipuan dan pelanggaran kepercayaan terkait tudingan dia menerima hadiah seperti cerutu dan sampanye dari pengusaha luar negeri.

Dakwaan lainnya tertuang dalam Kasus 2000, di mana di didakwa melakukan penipuan dan pelanggaran kepercayaan dan dituduh mencari liputan yang menguntungkan di salah satu surat kabar terkemuka Israel dengan imbalan membatasi peredaran salah satu surat kabar saingan utama surat kabar tersebut.

"Dalam kasus yang paling serius, Kasus 4000, ia didakwa melakukan suap, penipuan, dan pelanggaran kepercayaan karena diduga memberikan manfaat regulasi senilai lebih dari US$250 juta pada saat itu kepada temannya Shaul Elovitch, yang merupakan pemegang saham pengendali di perusahaan telekomunikasi, Bezeq," tulis CNBC.

Sebagai imbalannya, kata jaksa penuntut, Elovitch memastikan liputan positif tentang Perdana Menteri di situs berita online miliknya bernama Walla! News. Elovitch membantah tuduhan tersebut.

Netanyahu menyebut dakwaan tersebut sebagai "penjahitan" dan upaya elite liberal dan media Israel untuk menggulingkan dia dan blok sayap kanannya.

Berdasarkan hukum Israel, dia tidak diharuskan mundur dari jabatannya kecuali dia terbukti bersalah dan hukuman tersebut tetap ditegakkan selama proses banding.

Awal tahun ini, pemerintahannya mengeluarkan undang-undang yang secara efektif mencabut kewenangan pengadilan di negara tersebut untuk menyatakan seorang perdana menteri tidak layak menjabat.

Kritikus berpendapat bahwa undang-undang tersebut disahkan demi kepentingan Netanyahu di tengah persidangan korupsi yang sedang berlangsung dan telah mengajukan keberatan terhadap undang-undang tersebut di hadapan Mahkamah Agung negara tersebut.

40 Pejabat Tinggi Desak Netanyahu Dipecat,

Lebih dari 40 pejabat dan mantan pejabat keamanan nasional Israel, ilmuwan ternama, dan pemimpin bisnis terkemuka dilaporkan menyerukan kepada Presiden Israel untuk secara paksa memecat Benjamin Netanyahu dari jabatannya.

Mereka menilai, Netanyahu merupakan ancaman “eksistensial” terhadap negara tersebut.

Dalam suratnya kepada Presiden Israel Isaac Herzog, para pejabat tersebut menganggap Netanyahu “yang paling bertanggung jawab” karena “menciptakan keadaan” dan perpecahan di dalam Israel yang menyebabkan Operasi Banjir Al-Aqsa, termasuk kabinet sayap kanannya dan berbagai kebijakan.

Surat tersebut menyinggung bagaimana para pemimpin Iran dan milisi Perlawanan Palestina dan Lebanon melihat Israel yang tidak stabil dan memanfaatkan kelemahan ini untuk melawan entitas pendudukan.

Israel Dipimpin Orang-orang Idiot

Haim Tomer, seorang perwira Mossad yang ikut menandatangani perjanjian tersebut, mengatakan kepada CNN kalau  Israel kini dipimpin oleh “orang-orang idiot”.

Tomer juga merinci kalau “semua orang memahami bahwa Netanyahu tidak kompeten untuk memimpin Israel.”

Surat tersebut juga menyatakan kalau Netanyahu telah menolak tanggung jawab atas peristiwa 7 Oktober, menuduhnya “menyalahkan orang lain dan menghasut orang-orang yang telah berjuang untuk menyelamatkan demokrasi Israel dari tindakan dan rencananya yang merusak.”

Para penandatangan memohon kepada Herzog dan Ketua Knesset untuk menggantikan Netanyahu, dan menekankan, “Bangsa Israel dan sejarah Yahudi tidak akan memaafkan Anda jika Anda tidak memenuhi tanggung jawab nasional sepenuhnya.”

 
Jumat lalu, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden mengadakan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel dan mendesaknya untuk mengakhiri perang sebelum pemilu November.

Telepon Biden ini dinilai mencerminkan meningkatnya kekhawatiran AS terhadap kelanjutan perang.

Netanyahu bersikukuh dengan pendiriannya yang tidak kenal kompromi dalam mempertahankan kontrol keamanan penuh atas Tepi Barat yang diduduki.

Dia menyatakan kalau "kegigihannya telah mencegah selama bertahun-tahun pembentukan negara Palestina yang akan menjadi ancaman nyata bagi Israel."

Sebuah jajak pendapat baru-baru ini yang dilakukan oleh Channel 13 Israel menyoroti preferensi kepemimpinan rezim Israel saat ini.

Hasil pooling menunjukkan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tampaknya sedang mencapai titik terendah pada saat perang.

Survei tersebut, yang dilakukan terhadap beragam pemukim Israel, menunjukkan jika pemilu diadakan hari ini, mantan kepala staf pasukan pendudukan Israel Gadi Eisenkot akan memperoleh 45 persen suara, sementara Netanyahu tertinggal dengan 32 persen.

The New York Times merinci dalam laporannya baru-baru ini bahwa sentimen publik di masyarakat Israel sedang berubah dari kesedihan menjadi kemarahan.

Pada Senin, sekelompok 20 pengunjuk rasa pemukim Israel menyerbu pertemuan Komite Keuangan Knesset di al-Quds yang diduduki di tengah meningkatnya kemarahan atas penolakan Benjamin Netanyahu untuk menyetujui perjanjian gencatan senjata dan pembebasan tawanan Israel.

Keluarga para sandera Israel menyerbu rapat Knesset pada Senin (22/1/2024). (X)
Para pemukim menuntut tindakan dari anggota parlemen pendudukan untuk membantu melepaskan anggota keluarga mereka yang ditawan.

"Membebaskan tawanan berarti menghancurkan fiksi ilmiah murni Hamas," kata Bezalel Smotrich Menteri Keuangan Israel.

Smotrich percaya klaim bahwa tawanan Israel di Gaza dapat dibebaskan dan kemudian "Israel" dapat kembali berperang dan melenyapkan Hamas adalah "fiksi ilmiah".

Knesset Channel mengutip Smotrich yang mengatakan, dia tidak akan menyetujui kesepakatan yang mencakup gencatan senjata dengan Hamas.

"Anda dapat mengatakan bahwa melepaskan para tawanan dan kembali berperang dan melenyapkan Hamas adalah fiksi ilmiah," katanya.

Perlu dicatat, Smotrich dan Menteri Kemanan Israel Itamar Ben-Gvir selalu mendesak dalam pernyataan ekstremis mereka untuk terus berperang dan melanjutkan perang dengan tujuan menghancurkan Jalur Gaza.

Baca juga: Viral Anggota KPPS Acungkan 2 Jari Sebut Nama Prabowo, Helmi Klarifikasi hingga Tanggapan Bawaslu

Baca juga: Elon Musk Berhasil Tanamkan Chip ke Otak Manusia Pertama

Baca juga: Tamara Tyasmara Ungkap Kronologi Anaknya Meninggal Tenggelam di Kolam Renang, Sempat Tolak Visum

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PM Israel Benjamin Netanyahu Terjepit di Kasus Korupsi, Ketua Tim Pembela Pilih Mundur