Polemik Pembagian Bansos Dilakukan Jokowi, Aria Bima: Data Kemiskinan Ibu Risma tidak Lagi Dipakai

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima mengaku tidak rela pembagian bantuan sosial (Bansos) dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), seperti yang terjadi belakangan ini.

Aria Bima menyatakan pembagian Bansos untuk masyarakat telah disalahgunakan bagi kepentingan elektoral.

Bansos dinilai telah dimanfaatkan untuk mengeksploitasi kemiskinan.

Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, Bansos yang seharusnya dibagikan Kementerian Sosial (Kemensos) berdasarkan data kemiskinan, kini disalurkan menurut tingkat kepadatan penduduk di sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Bahkan, Kemensos tidak lagi dilibatkan.

Akibatnya, terjadi ketidaksesuaian data dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan di kalangan masyarakat.

"Lho kan sangat jelas, Ibu Risma sejak awal menjabat Mensos punya komitmen untuk menggunakan data kemiskinan. Saat ini, data kemiskinan Ibu Risma tidak lagi dipakai," kata Aria usai acara Hajatan Rakyat di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu (3/3/2024).

Aria mengatakan, berdasarkan informasi Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, saat ini pemerintah menggunakan data dari Kemenko PMK dalam pembagian Bansos.

"Data validasi Bansos yang dimiliki Kementerian Sosial, yang rutin diperbaiki, infonya tidak dipakai dalam penyebaran atau pembagian Bansos, pada bulan Januari dan Februari 2024," katanya.

Ia juga menyayangkan, pembagian Bansos yang dilakukan hanya berdasarkan kepadatan penduduk di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Seperti diberitakan, pada Desember 2023, Presiden Jokowi membagikan BLT Puso (BLT bagi petani yang gagal panen) yang hanya dibagikan di Provinsi Jawa Tengah.

Bantuan yang akan diberikan sebesar Rp 8 juta per 1 hektare lahan pertanian.

Sementara itu, untuk kelompok tani, diberikan bantuan sekitar Rp 122 juta, Rp 180 juta, hingga Rp 200 juta.

Khusus di Jawa Tengah, terdapat 16.000 hektare lahan yang terdampak El Nino, banjir, dan kekeringan panjang.

Ironisnya, penerima BLT Puso hanya petani di Kabupaten Grobogan, Kudus, Jepara, Demak, dan Pati.

"Itulah yang kita tahu, yang dipakai merupakan data elektoral, berdasarkan kepadatan penduduk. Kemudian, daerah mana yang memberikan efek elektoral tinggi di situlah Bansos diberikan."

"Bansos memang untuk rakyat, PDI Perjuangan setuju. Tetapi, caranya jangan didasarkan dan dikerdilkan untuk kepentingan elektoral, tapi sesuai kebutuhan rakyat," pungkasnya. 

Baca juga: Mensos Risma Tak Dilibatkan dalam Penyaluran Bansos, PDIP Kritik Presiden Jokowi, Ini Kata Istana

Dana Bansos 2024 Naik, PKS Wanti-wanti Bawaslu Antisipasi Penyalahgunaan Menangkan Paslon Tertentu

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengingatkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk mengawasi penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tidak disalahgunakan untuk memenangkan pasangan calon (paslon) tertentu pada Pilpres 2024 ini.

Hal ini terkait naiknya anggaran Perlindungan Sosial (Perlinsos) 2024 sebesar Rp 20,5 triliun dari tahun 2023.

Menurut Anis, pengalokasian bansos yang berasal dari APBN menjelang Pemilu 2024 memiliki potensi penyalahgunaannya yang besar.

"Penyalurannya harus bersifat netral, karena jika dilihat dari besarnya jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang mencapai 21,3 juta kepala keluarga atau jika dikali dua keluarga saja bisa mencapai 42,6 juta jiwa."

"Potensi suara yang sangat besar sekali untuk memenangkan pasangan tertentu,” ungkap Anis dalam keterangan tertulis, Jumat (2/2/2024).

Untuk diketahui, anggaran Perlinsos 2023 besarnya Rp 476 triliun, naik menjadi Rp 493,5 triliun untuk 2024.

Penebalan bansos ini disebut untuk menjaga permintaan domestik bagi masyarakat miskin dan rentan, mengingat dampak panjang yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino.

“Bawaslu di tahun politik ini, dengan seluruh instrumen yang dimilikinya harus mulai mengantisipasi potensi penyalahgunaan oleh pihak pihak tertentu, karena tujuan bansos itu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” imbau Anis.

Baca juga: Anies Sindir Keras! Bansos Kok Dirapel, Ikuti Kalender Kebutuhan Rakyat, Bukan Hasrat Politik

Lebih lanjut, Anis mengusulkan bila perlu DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mengawasi penyaluran bansos.

“Jika memang diperlukan DPR RI bisa membentuk Panja Bansos, guna memastikan semua proses penyalurannya berjalan sesuai dengan target yang sudah ditetapkan," katanya.

Selain kepada Bawaslu, Anis juga mengharap keaktifan partai politik peserta Pemilu 2024 untuk turut mengawasi penyaluran bansos menjelang hari coblosan.

“Akuntabilitas harus terjaga jangan sampai terjadi exclusion dan inclusion error, orang yang seharusnya dapat tetapi tidak menerima, begitupula sebaliknya yang tidak pantas menerima tetapi menerima,” jelasnya.

Masyarakat juga diminta berperan mengawasi.

“Masyarakat bisa melihat secara langsung pendistribusi bansos ini tepat sasaran atau tidak. Mereka bisa memanfaatkan keberadaan media sosial untuk melaporkan penyalahgunaan bansos tersebut. Seperti yang sudah terjadi selama ini, banyak kasus penyelewengan dan penyalahgunaan kewenangan yang terungkap melalui peran media sosial,” pungkasnya.

Bansos Gantikan Program El Nino

Sementara itu dari sisi pemerintah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penyaluran bantuan pangan beras sebesar 10 kilogram per bulan sampai Juni 2024 dan bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 200.000 dilakukan sampai Maret 2024.

"Ini menggantikan program El Nino yang tahun kemarin diberikan. Tahun kemarin sebesar Rp 200.000 per bulan, pada waktu itu selama 2 bulan atau Rp 400.000," kata Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantornya, Senin (29/1/2024).

Airlangga bilang, untuk bantuan langsung tunai disalurkan pada Februari mendatang. Jumlah masyarakat yang mendapat BLT ini sebesar 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Itu akan di evaluasi 3 bulan lagi, dan 3 bulan pertama diberikan nanti sekitar bulan Februari besarnya Rp 200.000 per bulan," jelas dia.

Dikatakan Airlangga, perbedaan data antara penerima bantuan beras sebesar 22,2 juta KPM dan penerima BLT sebesar 18,8 juta KPM itu sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

"Itu biasanya masyarakat di bawah bertanya kenapa saya mendapat beras tapi tidak dapat BLT cash. Nah tentu dengan data yang berbeda itu bergantung kepada kemarin data yang dari PMK terkait dengan data tersebut," jelasnya.

Baca juga: Negara-negara Arab Bantu Israel Lewati Blokade Laut Merah Yaman yang Dikuasai Kelompok Houthi

Baca juga: Penampilannya Beda, Kenakan Busana Terbuka, Putri Anne Dikabarkan Sudah Cerai dengan Arya Saloka

Baca juga: Hamas Tuntut Israel Bebaskan Marwan Barghouti, Sosok Calon Presiden Palestina di Masa Depan

Tribunnews.com: Aria Bima Tidak Rela Pembagian Bansos Dilakukan Jokowi: Data Kemiskinan Ibu Risma tidak Lagi Dipakai