Liputan Eksklusif Aceh

Bupati Abdya Safaruddin: Pengusulan Data Penerima Bansos Harus Transparan

Bupati Abdya Safaruddin menegaskan, pengusulan data penerima bantuan sosial (Bansos) harus dilakukan secara transparan, terutama ditingkat gampong

Penulis: Masrian Mizani | Editor: Muhammad Hadi
Serambinews.com/Masrian Mizani
Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin 

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Bupati Aceh Barat Daya (Abdya) Safaruddin menegaskan, pengusulan data penerima bantuan sosial (Bansos) harus dilakukan secara transparan, terutama ditingkat gampong.

Hal ini, kata Safaruddin, demi terwujudnya penyaluran bansos yang tepat sasaran serta menjadi acuan pemerintah dalam melakukan pembangunan.

"Data penerima bansos ini harus diusulkan secara transparan, tidak boleh hanya melibatkan segelintir orang, tapi lalui prosedur yang sudah disediakan oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan musyawarah desa (Musdes)," kata Safaruddin dalam wawancara eksklusif dengan Serambinews.com, Jumat (19/9/2025).

Menurut Safaruddin, selama ini data penerima bansos yang hanya sajikan asal jadi, sehingga banyak masyarakat yang berhak menerima bantuan, malah terabaikan.

Belum lagi, jelas Safaruddin, data antar lembaga juga tidak sinkron.

"Selama ini banyak aduan dari masyarakat terkait masalah penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran. Tentu ini sangat kita sayangkan. 

Oleh karenanya, kita akan fokus membenahi data ini dari dasar (gampong), sehingga bantuan itu benar-benar diterima oleh yang berhak," ujarnya.

Baca juga: Mantan Pendamping Desa di Abdya Ungkap Penyebab Bansos tidak Tepat Sasaran 

Ia menyebutkan, ke depan data kemiskinan harus satu, sehingga bisa dirumuskan kebijakan satu atap, salah satunya untuk menekan atau meminimalisir angka kemiskinan.

Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) gampong, kata Safaruddin, merupakan ujung tombak dalam menginput data kemiskinan.

"Sehingga implementasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) benar-benar terwujud dan menjadi acuan pemerintah dalam melakukan pembangunan," ucap Safaruddin.

Ia menegaskan bahwa pemerintah hanya memiliki satu data kemiskinan, yaitu DTSEN. 

Sebab, jika data diinput salah, maka setiap kebijakan pemerintah tidak bisa mengintervensi apapun.

Safaruddin mengingatkan kepada seluruh keuchik di Abdya agar tidak main-main dalam menyajikan ata bansos, apalagi melakukan manipulasi data.

 Jika kedepan, ia tidak segan-segan memberikan sanksi.

Baca juga: Penerima Bansos Dicoret Karena Terdeteksi Judol, Ketua Forum Keuchik Abdya Minta Cek ke Lapangan

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved