Memahami Makna ‘Hukuman Uang Pengganti’

Terkait dengan kewenangan BPKP diatur dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan tugasnya, BPKP menyelenggarakan fungsi, antara lain, pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas penyesuaian harga, audit klaim, dan audit investigatif terhadap kasus-kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit penghitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, serta upaya pencegahan korupsi.

Bagi para hakim, dasar hukum lainnya terkait lembaga berwenang menghitung kerugian negara diatur melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA 4/2016).

Dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana dinyatakan, “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah BPK yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara, tetapi tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.”

Tentang kepada siapa saja dibebankan hukuman UP, itu tergantung pada siapa saja para terdakwa atau terpidana menerima aliran dana yang menimbulkan kerugian negara. Hal ini tentu saja setelah adanya upaya pembuktian dalam persidangan. Sehingga wajar, jika antara seorang terpidana dengan terpidana lainnya dihukum UP yang berbeda. Semakin banyak seorang terpidana menerima atau menikmati hasil kerugian negara, maka semakin besar pula hukuman UP-nya. Begitu pula sebaliknya, bahkan ada terpidana yang diputuskan oleh majelis hakim dengan besarnya UP nihil.

Dalam satu putusan perkara tindak pidana korupsi baru-baru ini hakim menghukum terdakwa untuk membayar UP sebesar Rp7.379.424.073,00 dan apabila terpidana tidak membayar UP dalam waktu paling lama satu bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi UP tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar UP, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun.

Jika kita cermati bunyi putusan di atas yang tertera dalam perkara Nomor xxx/Pid.Sus-TPK/2023/PN Bna di atas, dapat dipahami bahwa terdakwa selain dihukum dengan pidana penjara selama enam tahun, serta denda Rp300.000.000,00, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama tiga tahun, maka ditambah lagi dengan hukuman UP Rp7.379.424.073,00 yang apabila UP tersebut tidak dibayar dalam satu bulan setelah adanya putusan hakim berkekuatan hukum tetap, maka hartanya disita dan dilelang untuk menutupi UP tersebut, dan jika hartanya tidak mencukupi untuk menutupi UP tersebut maka diganti dengan pidana penjara tiga tahun.

Dari amar putusan di atas terdapat beberapa hukuman sekaligus yang dijatuhkan kepada terdakwa pelaku tindak pidana korupsi, yaitu pidana penjara, tambah denda, dan tambah UP. Jika denda dan UP tidak dibayarkan, maka jangka waktu lamanya penjara ditambahkan. Demikian, untuk dipahami.