Pijay Validasi dan Verifikasi Jumlah Keluarga Miskin Ekstrem

Laporan Idris Ismail I Pidie Jaya

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Pj Bupati Pidie Jaya (Pijay) Ir Jailani Beuramat, Rabu (21/2/2024) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) validasi dan verifikasi terhadap keluarga miskin ekstrem yang tersebar di 222 gampong dalam delapan kecamatan.

Rakor tersebut diikuti oleh segenap Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) berlangsung di ruang Oproom Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Lewat Rakor ini akan diketahui secara ril jumlah keluarga miskin ekstrem di Pijay untuk selanjutnya akan menjadi fokus program pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di berbagai sektor sendi kehidupan mereka," sebut Pj Bupati Pijay Ir H Jailani kepada Serambinews.com, Rabu (21/2/2024).

Menurut mantan Sekda Pijay itu, tindaklanjut dari hasil Rakor ini adalah sebagai upaya percepatan dalam penghapusan angka keluarga kemiskinan ekstrem yang masih berada dalam wilayah Kabupaten Pijay itu sendiri.

Baca juga: Pemko Langsa dan PT PEMA Teken MoU Pemanfaatan Karbon Mangrove

Jadi program Validasi dan verifikasi itu menjadi tolak ukur secara ril dalam tindakan langkah berikutnya.

Karenanya, pihak pemerintah memiliki target utama yaitu dengan menol persenkan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 ini sesuai dengan sustainable development goals yang sudah ditetapkan oleh pemerintah nasional maupun provinsi dan kabupaten.

"Ada strategi pengurangan angka kemiskinan ekstrem ini pada kantong-kantong sasaran perencanaan penganggaran terintegrasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan lintas sektoral," ujarnya.

Adapun dasar hukum pelaksanaan program pengentasan kemiakinan ekstrem itu lewat instruksi Presiden, Gubernur Aceh serta keputusan Pj Bupati Pidie tentang penanggulangan kemiskinan ekstrem.

Sebagai catatan salah satu daerah yang mampu menurunkan angka kemiskinan ekstrem adalah Kabupaten Pijay yaitu dari 7,26 persen tahun 2021 turun menjadi 4,37 persen pada tahun 2022.

Menurut Jailani, angka kemisikinan ekstrem di Pijay semakin menciut.

Hal ini tidak terlepas lewat berbagai program pada tahun 2023 lalu telah diluncurkan untuk menanggulangi persoalan tersebut, baik itu melalui APBK maupun dengan dana desa di setiap gampong.

"Sebagai lanjutan 2024 ini kami akan mendata secara riil kembali sehingga angka kemiskinan ekstrem dapat di nolkan," ujarnya.

Ditambahkan, penanggulangan kemiskinan ekstrem ini akan tetap terus dilakukan secara konvergen melalui konsolidasi seluruh sektor.

Malahan, sejak Maret 2023 lalu sesuai data BPS, tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia sudah turun signifikan hingga mencapai 1,12 persen.

"Ini berkat kerja sama yang baik pemerintah pusat dengan daerah," ungkapnya.(*)