Pemerintah Gagal Urus Beras

DI beberapa kota di Aceh, seperti juga di belahan bumi lain-nya Nusantara ini, harga beras melambung tinggi. Harga saat ini bahkan disebut tertinggi selama Presiden Jokowi menjabat. Di Aceh Tengah, kemarin dilaporkan bahwa harga beras premi-um mencapai Rp 18.000 per kilogram. Di Banda Aceh dan kota-kota lainnya juga serupa. Harga demikian jelas amat mahal un-tuk kualitas beras premium kita yang sebenarnya ‘biasa-biasa’ saja jika dibandingkan dengan beras luar negeri selama ini.

Dampak kenaikan harga beras pasti besar. Sebagai kebu-tuhan pokok, maka akan berimbas ke komoditas lainnya. Har-ga cabai dan bawang terus menanjak, terlebih menjelang bulan Ramadhan. Harga yang tak terkendali ini menyiratkan satu hal: Pemerintah tak mampu mengendalikan, padahal punya berba-gai instrumen. Ada lembaga yang dibuat khusus untuk itu. Se-but saja Bapanas (Badan Pangan Nasional). Ini merupakan lem-baga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam pelaksanaan urusan pangan. Jelas lem-baga ini dibuat untuk menciptakan kedaulatan pangan, keta-hanan pangan, dan kemandirian pangan bagi negara. Lalu, ada lagi yang namanya Bulog. Perusahaan milik negara ini mempu-nyai tugas di bidang manajemen logistik melalui pengelolaan persediaan, distribusi dan pengendalian harga beras. Jika me-lihat tren harga beras di pasar, lembaga-lembaga ini seakan ti-dak menjalankan tugasnya dengan baik. Pihak terkait tentu saja punya segudang argumen.

Presiden RI Joko Widodo menyalahkan ‘iklim’, yang membu-at harga beras melonjak. “Harga beras di seluruh negara, di du-nia itu sekarang naik, tidak hanya di Indonesia saja, di semua negara harganya naik. Kenapa naik? Karena ada yang namanya perubahan iklim, perubahan cuaca sehingga banyak yang gagal panen,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Tangerang Selat-an, Banten, Senin lalu.

Ya, krisis iklim memang mengancam sektor pangan. Perubah-an iklim seperti peningkatan suhu, perubahan musim, dan adanya bencana alam seperti banjir, sangat mempengaruhi produktivitas hasil pertanian, terutama padi. Namun, ilmu pengetahuan modern juga mencatat perlunya mitigasi dan adaptasi untuk mengurangi dampak negatif perubahan iklim. Aspek inilah, yang barangkali ma-sih kurang diikhtiarkan. Sayangnya, pemerintah bahkan dalam ba-nyak hal tak mengedepankan ilmu pengetahuan dalam mengambil kebijakan, seperti sering dikritik para pakar.

Sebelumnya Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Ari-ef Prasetyo Adi, mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh oleh kecenderungan panic buying, terutama dalam pembelian secara berlebihan akibat meroketnya harga beras.

“Jadi sebenarnya beras itu ada dan kami jamin cukup. Ma-syarakat tidak perlu panic buying karena memang pemerin-tah sudah mempersiapkan jauh jauh hari,” kata Arief, Sabtu (24/2/2024). Dia menegaskan, stok beras di Indonesia sudah dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah jauh-jauh hari, se-hingga tidak perlu ada kekhawatiran akan kekurangan pasokan.

Arief menyebut, per 19 Februari, stok beras secara nasional yang dikelola oleh Bulog total ada 1,4 juta ton. Penyerapan be-ras yang bersumber dari petani dalam negeri di tahun ini reali-sasinya sudah menyentuh angka 107 ribu ton.

Sementara itu untuk stok Cadangan Beras Pemerintah Dae-rah (CBPP) hingga minggu kedua Februari, total secara keselu-ruhan terdapat 7,5 ribu ton. Dia menekankan, pada Maret di-proyeksikan akan terjadi panen beras sebanyak 3,5 juta ton.

Dia menjelaskan, harga beras dipengaruhi oleh harga gabah. Jika harga gabah naik, harga beras pun akan mengikuti. Sela-in itu, dia juga mengungkapkan bahwa dalam delapan bulan ter-akhir, produksi beras di Indonesia mengalami defisit jika diban-dingkan dengan konsumsi. Terlepas dengan berbagai argumen yang disampaikan, pemerintah jelas terlihat tak mampu me-ngendalikan harga-harga komoditas pangan. Paling tidak, untuk beras, pemerintah gagal mengurusnya.(*)

POJOK

Harga beras mahal, masyarakat diimbau tak panik
Yang penting goyang, guys

Zelensky janjikan kemenangan
Ini lagi halusinasi

Jerman buat aturan untuk legalkan ganja
Untuk isap ganja, Aceh tak butuh legalitas dari negara