Wakil Ketua Partai Aceh Tanggapi Pernyataan Panglima TNI: Jangan Selalu Melihat Aceh sebagai Lawan

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Wakil Ketua DPP Partai Aceh, Dr Nurlis Effendi menyampaikan tanggapan atas pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang menyebut bahwa partai lokal Aceh sebagai wadah aspirasi eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Panglima TNI menyatakan, Aceh merupakan salah satu provinsi dengan indeks kerawanan tinggi pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 mendatang. 

Ia menyebutkan, Aceh memiliki potensi konflik yang besar karena partai lokal di provinsi tersebut disinyalir menjadi wadah aspirasi para eks kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

"Partai lokal Aceh disinyalir sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi eks kombatan GAM di mana hal ini dapat menjadi pemicu konflik kepentingan antara bekas kombatan dengan nonkombatan," demikian kata Panglima TNI dalam rapat dengan Komisi I DPR, Kamis (21/3/2024).

Baca juga: PSI Aceh Kritik Panglima TNI Terkait Tanggapannya tentang Partai Lokal dan Kerawanan Pilkada

Terhadap pernyataan itu, Wakil Ketua DPP Partai Aceh Nurlis Effendi menilai informasi yang disampaikan Panglima TNI tidaklah akurat.

Nurlis mengatakan, jika melihat Aceh sebagai lawan, maka yang selalu muncul adalah analisis dari perspektif negatif.

“Semua hal akan dipandang sebagai musuh, termasuk politik dianggap lawan," kata Nurlis dalam siaran pers yang dterima Serambinews.com, Jumat (22/3/2024) malam ini.

Sebetulnya, sambung Nurlis, politik terbaru di Aceh sangat dinamis, dan ini yang harus diupdate.

Dr Nurlis Effendi juga menyayangkan sikap para anggota DPR-RI yang sama sekali tidak mengkritisi pernyataan Panglima TNI tersebut.

Padahal, kata Nurlis, Partai Lokal Aceh dibentuk dan dilindungi oleh undang-undang dan menjadi aspirasi. Bahkan Partai Aceh menjadi mesin politik untuk Capres Prabowo-Gibran pada Pemilu 2024 di Aceh.

Baca juga: Partai Aceh Klaim Borong 22 Kursi DPRA

Nurlis menjelaskan, bahwa benar Partai Lokal Aceh seperti Partai Aceh menjadi salah satu wadah aspirasi politik eks-kombatan GAM.

“Jadi bukan disinyalir. Namun, perlu diperhatikan, Partai Aceh bukanlah satu-satunya wadah aspirasi politik eks kombatan GAM,” kata mantan wartawan TEMPO ini lagi.

Menurut Nurlis, informasi yang diterima oleh Panglima TNI tidak akurat jika disebutkan eks-kombatan GAM hanya berpolitik pada Partai Lokal Aceh.

“Seluruh partai politik yang ada di Indonesia ini menampung aspirasi politik eks-kombatan GAM,” kata akademisi ini.

Jadi, sambung Nurlis, politik di Aceh tidak ada polarisasi, apalagi tuduhan intoleransi pada ranah politik di Aceh.

Nurlis memberi contoh, Partai Gerindra yang didirikan oleh Prabowo Subianto yang telah terpilih sebagai Presiden RI periode 2024-2029 pada Pemilu 2024 ini juga menampung aspirasi politik eks kombatan GAM.

Ketika awal mula berdiri di Aceh, mantan Panglima GAM Muzakir Manaf adalah Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Aceh. Hingga saat ini, eks-kombatan GAM, Fadhlullah, adalah Ketua Gerindra Aceh.

“Bahkan Fadhlullah hingga saat ini masih sebagai anggota DPR-RI dari Gerindra," kata Nurlis.

Baca juga: VIDEO Gerindra Sebut Akan Ada Partai Baru Gabung Koalisi Prabowo-Gibran, Surya Paloh Ucapkan Selamat

Selain itu ada Partai Golkar juga menjadi wadah politik bagi Saiful Bahri alias Tiyong yang adalah eks-kombatan GAM.

Bahkan Tiyong sudah terpilih menjadi anggota DPR-RI dari Partai Golkar.

Selain itu, ada Toke Seuum yang berpolitik pada Partai Hanura. Selain itu, ada eks kombatan Sofyan Dawod yang menjadi politisi PDI-P.

Sedangkan Partai Lokal Aceh pun tidak semata-mata menjadi wadah aspirasi politik eks kombatan GAM.

“Partai Aceh, misalnya, saat ini ramai diisi oleh politisi-politisi yang bukan berasal dari eks-kombatan GAM. Salah satunya saya sendiri, salah satu pengurus yang bukan eks-kombatan,” katanya.

Nurlis melanjutkan, bahkan dalam Partai Aceh juga ada tokoh Partai Golkar, Sulaiman Abda.

Saat ini, Sulaiman Abda adalah Ketua Dewan Pakar Partai Aceh.

Selain itu, ada politisi PKB Bener Meriah, Baharuddin, yang kini justru menjadi Ketua DPW Partai Aceh Bener Meriah.

“Selain itu, Partai Aceh saat ini banyak diisi oleh akademisi, dan anak-anak muda yang semuanya bukan eks-kombantan GAM,” katanya.

“Jadi politik Aceh saat ini sangat dinamis dan sangat modern,” tambahnya.

Pergeseran-pergeseran tokoh politik di Aceh, kata Nurlis, berlangsung biasa-biasa saja.

“Ada tokoh partai local Aceh yang berpindah ke partai nasional, begitu juga tokoh partai nasional yang berpindah ke partai lokal,” katanya.

Nurlis membenarkan bahwa Partai Aceh hanya fokus untuk Pembangunan Aceh dan kesejahteraan rakyat Aceh.

“Namun demikian, juga perlu pergaulan politik nasional juga. Keterkaitan antara Aceh dan Pemerintah Pusat itu tidak bisa dipisahkan,” demikian Nurlis.(*)