Partai Aceh Sesalkan Panglima TNI yang Sebut Partai Lokal Dapat Menjadi Pemicu Konflik 

Menyahuti pernyataan tersebut, Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri mengaku merasa aneh dengan pernyataan Panglima TNI. 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Partai Aceh tak terima pernyataan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang mengungkapkan partai lokal disinyalir sebagai wadah untuk mengakomodir aspirasi eks kombatan GAM yang dapat menjadi pemicu konflik kepentingan antara bekas kombatan dengan nonkombatan.

Hal itu disampaikan Agus dalam rapat dengan Komisi I DPR RI pada Kamis (21/3/2024). 

Dalam pertemuan itu, Agus menyampaikan Aceh merupakan salah satu provinsi dengan indeks kerawanan tinggi pada Pilkada serentak 2024.

Menyahuti pernyataan tersebut, Juru Bicara Partai Aceh Nurzahri mengaku merasa aneh atas  pernyataan Panglima TNI. 

“Jelas sekali pernyataan tendensius ini mengarah kepada Partai Aceh yang merupakan pemenang Pemilu 2024 di level Provinsi Aceh,” kata Nurzahri kepada Serambinews.com, Jumat (22/3/2024).

Menurut Nurzahri, pernyataan tersebut telah menunjukkan betapa tidak pahamnya Panglima TNI dengan permasalahan hukum dan politik yang ada di Aceh. 

Baca juga: Wakil Ketua Partai Aceh Tanggapi Pernyataan Panglima TNI: Jangan Selalu Melihat Aceh sebagai Lawan

Nurzahri menambahkan Partai Aceh berharap Panglima TNI meralat pernyataannya dan menelaah kembali perkembangan politik di Aceh.

“Kami sangat menyayangkan pernyataan ini dikeluarkan persis setelah penetapan Pemilu oleh KPU, di mana kondisi keamanan di Aceh sangat kondusif bahkan bila dibandingkan dengan kondisi Jakarta yang sampai saat ini masih digempur oleh gelombang protes terkait dengan pengumuman hasil pemilu,” tambahnya.

Nurzahri menegaskan bahwa Partai Aceh adalah satu-satunya wadah GAM dalam menyalurkan aspirasi politik setelah menguburkan impian merdeka dari NKRI. 

“Kami telah ikhlas menerima perdamaian Helsinki untuk mewujudkan kesejahteraan Aceh di bawah NKRI. 

Dan komitmen ini sudah kami tunjukkan semenjak pilkada 2006 dimana proses pilkada berjalan lancar walaupun ada kandidat pesaing lain dari partai nasional,” ungkap dia.

Proses pilkada dan pemilu di Aceh, kata Nurzahri, telah menunjukkan bagaimana cerdasnya GAM dalam berpolitik, sehingga bisa mendominasi perpolitikan lokal di Aceh yang berjalan secara aman dan kondusif bila dibandingkan dengan pilkada atau pemilu di daerah lainnya di Indonesia.

Baca juga: BKPSDM Mulai Input Formasi PPPK dan CPNS Rekrutmen 2024

“Jika pun ada keributan pada tahun 2011-2012, hal ini lebih disebabkan karena polemik aturan antara Aceh dan pusat, bukan konflik antar kandidat. 

Bahkan ketika Partai Aceh kalah pada pilkada 2019, kami tetap menerima hasil tersebut setelah menempuh cara-cara yang dibenarkan oleh konstitusi,” ujar dia.