Wakil Ketua Bapilu Partai Aceh: Panglima TNI Harus Paham Aceh

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Ragam komentar terus bermunculan dari Aceh, menanggapi pernyataan Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi I DPR RI, Panglima TNI menyebut bahwa partai lokal di Aceh berpotensi menimbulkan konflik saat pemilu, karena jadi tempat berkumpulnya mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Kali ini komentar datang dari Wakil Ketua Bapilu DPP Partai Aceh, Faisal Rizal Hasan yang juga eks Tapol/Napol Aceh. Menurutnya, pernyataan Panglima TNI itu sangat prematur dalam memahami konteks perdamaian Aceh.

Faisal dalam pernyataan tertulisnya menyampaikan, perjanjian damai yang disepekati pada 15 Agustus 2005, merupakan momentum baru bagi Aceh untuk membenahi kembali tatanan sosial, politik, dan ekonomi, setelah sekian lama hancur dan rusak akibat konflik berkepanjangan.

“Perdamaian itu melahirkan salah satu keputusan luar biasa dalam hal politik Aceh ke depan,” kata Faisal.

“Membuka ruang pelibatan jalur parlemen lewat partai politik menjadi sebuah contoh yang hari ini menjadi rujukan beberapa negara yang sedang berkonflik, sebagai resolusi damai lewat saluran partai politik, sebagai wadah penyampaian aspirasi dalam dunia demokrasi saat ini,” imbuhnya.

Faisal menyebutkan, Pemilu 2009 menjadi awal keberhasilan berjalannya konsesus damai ini, sampai dengan beberapa kali Pemilu dan Pilkada yang berjalan dengan baik.

Baca juga: Wakil Ketua Partai Aceh Tanggapi Pernyataan Panglima TNI: Jangan Selalu Melihat Aceh sebagai Lawan

Baca juga: PSI Aceh Kritik Panglima TNI Terkait Tanggapannya tentang Partai Lokal dan Kerawanan Pilkada

Baca juga: Partai Aceh Sesalkan Panglima TNI yang Sebut Partai Lokal Dapat Menjadi Pemicu Konflik 

“Pada pemilu 2024 kemarin, keikutsertaan masyarakat menuju bilik suara mencapai lebih dari 80 persen. Ini memberikan kesan bahwa Aceh telah jauh dewasa dalam berdemokrasi,” tuturnya.

Jadi menurut Faisal, terlalu naif ketika Panglima TNI mengatakan bahwa konflik berpotensi terjadi ketika Pilkada 2024. Seharusnya ini menjadi catatan tersendiri bagi Panglima TNI dalam merapikan jajarannya dalam menghadapi perhelatan Pilkada 2024.

Oleh karena itu, Faisal berharap Panglima TNI Jendral Agus Subianto tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang malah membuat keadaan di Aceh menjadi kurang baik, yang malah pemicu konflik baru di Aceh yang kondisinya sudah sangat kondusif.

“Panglima harus memeriksa kembali informasi-informasi yang didapatkan dengan melihat kondisi di lapangan,” demikian Faisal Rizal Hasan.(*)

Baca juga: Jumlah Warga Golput di Aceh Utara yang terdaftar DPT pada Pemilu 2024 Capai 54 Ribu Orang

Baca juga: Rekrutmen Bersama BUMN 2024 Buka 10 Hari, Mulai Hari Ini, Berikut Link, Syarat dan Cara Daftar

Baca juga: Bukan 3, Ada 8 Jasad Mengapung di Laut Aceh Jaya, Diduga Pengungsi Rohingya