Sidang MK: Tim Hukum Anies-Muhaimin Bongkar Usaha Jokowi Intervensi Pemilu Menangkan Prabowo-Gibran

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Tim Hukum paslon 01 Anies-Muhaimin membeberkan bagaimana usaha Presiden Joko Widodo dalam mengintervensi Pemilu 2024 di sidang perdana sengketa Pilpres, di Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal tersebut diuraikan Ketua Tim Hukum Nasional Anies-Muhaimin Ari Yusuf Amir.

“Akibatnya proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana disebut di dalam konstitusi dan undang-undang pemilu, yaitu antara lain jujur, adil, mandiri, akuntabel, efektif, dan efisien,” kata Ari, Rabu (27/3/2024).

“Penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan itu sedari awal menyebabkan integritas penyelenggara pemilu telah dinodai dan menyebabkan integritas lembaga pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP didelegitimasi dan dirusak, sehingga berada di titik memalukan.”

Dalam sidang, Tim Hukum Anies-Muhaimin pun mengatakan bagaimana upaya Presiden Jokowi dalam mengendalikan penyelenggara pemilu.

Antara lain dengan menunjuk Ketua Panitia Seleksi KPU dan Bawaslu yang merupakan anggota Staf Presiden dan loyalis Presiden Jokowi.

“Penempatan orang-orang presiden atau presiden man dalam lembaga penyelenggaraan pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP, selain memperlihatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil juga memperlihatkan betap tidak profesionalnya Presiden dalam mengelola negara dan semua hal itu juga bertentangan dengan azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Ari menuturkan Presiden Jokowi juga menggerakkan jajaran birokrasi baik penjabat kepala daerah, aparat penegak hukum, kepala dan perangkat desa untuk pemenangan paslon 02 Prabowo-Gibran.

 
“Presiden Jokowi juga memanfaatkan para pembantunya di kabinet dan aparatur kekuasaan lainnya untuk menggerakkan jajaran birokrasi, pejabat kepala daerah, kepolisian, dan tentara nasional Indonesia, hingga aparat pemerintah di level terendah seperti kepala desa dan perangkat desa,” ucapnya.

“Mereka dikooptasi dan digerakkan untuk pemenangan paslon 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Keseluruhan tindakan aparat dan aparatur di atas menyebabkan terjadinya the violence of election dan pada tingkat yang paling mengenaskan telah terjadi brutality democratic process.”

Tidak hanya itu, Tim Hukum Anies-Muhaimin juga menilai uang negara telah dibajak dalam upaya memenangkan paslon 02 yaitu Prabowo-Gibran.

Bahkan, kata Ari, Presiden juga melakukan perangkap kepada partai poliitik dengan ancaman kriminalisasi kasus hukum.

“Sehingga (membuat partai politik) menjadi tidak independen, tidak akuntable dan tidak efisien dalam menjalan kewenangannya,” katanya.

Baca juga: Minta Batalkan Hasil Pilpres 2024, Tim Hukum Anies-Muhaimin Ungkap Sejumlah Pelanggaran di Sidang MK

Timnas Amin di Sidang MK: Jokowi Berambisi Langgengkan Kekuasaan, Lahirkan Nepotisme

Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut berambisi melanggengkan kekuasaannya sehingga nepotisme lahir antara pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dengan lembaga kepresidenan. 

"Nepotisme ini terjadi sebagai dampak ikutan dari ambisi Presiden Jokowi melenggangkan kekuasannya," ujar Tim Hukum Timnas AMIN, Bambang Widjojanto dalam sidang sengketa pilpres di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (27/3/2024).

Bambang menuturkan Jokowi telah melakukan ragam langkah dalam proses-prosesnya untuk melanggengkan kekuasaannya. 

"Pertama kali akan menambah periode masa jabatan presiden, instrumennya amandemen UUD 1945 oleh pembantu Jokowi itu terjadi pada maret 2022 dan ada pengarahan aparatur desa untuk 3 kali masa jabatan presiden ini gagal," tuturnya. 

Kemudian ada pula usaha Jokowi dengan menggunakan instrumen dan framing di media melalui wacana dari para menteri-menterinya.

"Itu November 2022, jadi setelah Maret upaya pertama gagal, masuk ke upaya kedua, itu pun gagal," lanjut Bambang. 

Kini upaya Jokowi beralih dengan dengan proses ketiga menentukan presiden berikutnya dalam Pilpres 2024 di mana anaknya, Gibran, turut ambil andil dalam menjadi cawapres melalui Putusan MK 90/2023.

Selain itu juga Jokowi disenu mengendalikan penyelemggara pemilu, mengkooptasikan alat kekuasaan negara, hingga menjinakkan partai politik. 

"Dan ini yang mengakibatkan ada konsekuensi Indonesia sekarang ada di persimpangan jalan," ungkap. 

Sebagai informasi, capres 01 Anies Baswedan beserta cawapresnya Muhaimin Iskandar hadir dalam sidang perdana sengketa Pilpres 2024 dalam agenda mendengarkan permohonan pelaku. 

Bertugas selaku kuasa hukum dari perkara yang teregister dengan nomor 1/PHPU/PRES.XXII/2024 ini, yaitu Zaid Mushafi, Ari Yusuf Amir, dan Sugito.

Baca juga: Anies Bicara Di Sidang MK: Pilpres 2024 Tidak Berjalan secara Bebas, Jujur, dan Adil

Baca juga: Bansos PKH-BPNT 2024 Cair Dalam Waktu Dekat, Ini Cara Tarik Uang di ATM Pakai Kartu PKH dan BPNT

Baca juga: 9 Tim Lolos Putaran Ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026: Ada Qatar, Indonesia Selangkah Lagi

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Timnas Amin di Sidang MK: Jokowi Berambisi Langgengkan Kekuasaan, Lahirkan Nepotisme

Kompas.tv: AMIN Bongkar Usaha Jokowi Intervensi Pemilu: Kooptasi Alat Negara, Ancam Kriminalisasi Kasus Parpol