MaTA Desak Dugaan Korupsi di BRA  Aceh Wajid Diusut Tuntas

"Jadi perhitungan kerugian secara sosial juga menjadi penting bagi penyidik dan hakim tipikor dalam menilai nantinya," jelasnya.

Kemudian penyidik juga perlu menelusuri sejak penganggaran atas program yang dimaksud, sehingga publik juga tahu, program ini memang sejak di penggangaran sudah bermasalah terutama secara adminitrasi.

Penyelidikan dari hulu sampai ke hilir menjadi tuntutan atas kasus tersebut.

Baca juga: Ketua KPA Pidie Ajak Semua Eks Kombatan Bersatu Bersama Partai Aceh

Siapa saja yang terlibat, maka dapat ditindak secara tegas dan publik memberi atensi dan dukungan kepada Kejati Aceh dalam penanganan kasus secara utuh.

Selanjunya, pihanya mendorong perlu ada segera pembaharuan sistem dan manajeman di BRA.

Selama ini BRA mengurus dana pokir dewan yang ditempatkan pada badan tersebut dan ini menjadi masalah saban tahun.

Seharusnya, Pemerintah Aceh perlu memikirkan dan melahirkan kebijakan secara penggangaran secara khusus, sehingga tidak dikendalikan oleh pemilik pokir dan ini juga berdampak pada kinerja BRA.

"Jadi BRA perlu dievaluasi secara menyeluruh, kalau ada oknum bermental korup, maka wajib dibersihkan," tegasnya.

Perlu orang-orang yang memiliki integritas dan memiliki moral yang mengelola BRA, sehingga kinerja kedepan menjunjung tinggi rasa keadilan bagi korban dan alokasi anggaran khusus menjadi bagian terpenting, untuk mempercepat penyelesaian dan hak-hak para korban konflik, mantan kombantan dan tapol/napol. (*)

Baca juga: Data Eks Kombatan Penerima Lahan Divalidasi Ulang, Ini Alasannya