Nadiem Janji Tegur Kampus Kenaikan Uang Kuliah Tak Rasional

Jadi kami memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, evaluasi, assess. Nadiem Makarim, Mendikbud Ristek RI

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) RI Nadiem Makarim berjanji akan menegur kampus-kampus yang menaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) terlalu tinggi. Nadiem mengatakan akan menghentikan kenaikan UKT yang melonjak tak rasional di sejumlah Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia.

"Saya berkomit beserta Kemendikbud Ristek untuk memastikan, karena tentunya harus ada rekomendasi dari kami untuk memastikan bahwa lompatan-lompatan yang tidak rasional itu akan kami berhentikan," kata Nadiem dalam rapat dengan Komisi X, Selasa (21/5/2024).

Nadiem mengatakan, ia akan memastikan bahwa Kemendikbud memegang peranan yang kuat dalam hal ini. Menurutnya, kenaikan UKT bahkan di tingkat ekonomi yang paling tinggi sekalipun haruslah rasional. Nadiem pun meminta seluruh perguruan tinggi untuk memastikan kalaupun ada kenaikan UKT, maka harus rasional dan tak terburu-buru dengan lompatan harga yang besar.  "Jadi kami memastikan bahwa kenaikan-kenaikan yang tidak wajar itu akan kami cek, evaluasi, assess," ucap dia.

Kemendikbud Ristek sebelumnya telah menetapkan Permendikbud Ristek Nomor 2 tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi di PTN Kemendikbud Ristek. Dalam aturan itu, kelompok UKT 1 sebesar Rp  500 ribu dan UKT  2 sebesar Rp 1 juta menjadi standar minimal yang harus dimiliki PTN. Selebihnya, besaran UKT ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.

Kebijakan tersebut memicu protes dari mahasiswa di Universitas Indonesia (UI), Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Negeri Riau (Unri), hingga Universitas Sumatera Utara (USU) Medan hingga Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo.

Di Unsoed misalnya, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed Maulana Ihsan menyebut biaya UKT melambung hingga mencapai 300 persen-500 persen. "Yang kami resahkan, UKT di Unsoed itu naik melambung sangat jauh tinggi. Naik bisa 300 persen sampai 500 persen. Contoh di fakultas saya sendiri, dari fakultas peternakan, sebelumnya Rp 2,5 juta, sekarang naik jadi Rp 14 juta," kata Ihsan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI, Jumat (17/5/2024).

Sementara di Unri, menurut Presiden Mahasiswa BEM Unri, Muhammad Ravi, kenaikan UKT tahun 2024 di kampusnya mencapai lima kali lipat dari biaya sebelumnya. "Kenaikannya sampai lima kali lipat," kata Ravi dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Komisi X DPR RI, Kamis (16/5/2024).

Selain naik, jumlah kelompok UKT di Unri kata Ravi, juga bertambah dari yang awalnya enam menjadi 12 kelompok. Menurut Ravi, kenaikan biaya UKT di Unri sangat tidak masuk akal dan membebani orangtua mahasiswa karena tidak sesuai dengan nominal pendapatan. "Maka dari itu izin menyampaikan mungkin ini sudah tidak logis lagi. Kami yang mungkin secara letak geografis cukup jauh dari ibu kota merasakan UKT itu sangat tinggi sekali," ujarnya. Akibat kenaikan UKT tersebut, lanjut Ravi, membuat hampir 50 calon mahasiswa baru batal kuliah di Unri karena merasa tidak sanggup membayar UKT.

Karena banyaknya protes itu, Komisi X DPR RI akhirnya memanggil Nadiem dan jajaran kementeriannya untuk melakukan rapat kerja. Komisi X mengorek penjelasan Nadiem mengenai alasan di balik munculnya kenaikan tarif ini.

Nadiem sendiri dalam rapat itu menyebut kebijakan kenaikan UKT takkan berdampak pada klasifikasi UKT di tingkat rendah. "Dan kita melihat kebijakan UKT ini tidak akan berdampak bagi klasifikasi UKT di tingkat-tingkat rendah," kata Nadiem.

Nadiem mengatakan, kebijakan itu hanya akan berdampak bagi klasifikasi UKT di tingkat menengah dan atas. "Di mana tingkat atas itu relatif itu proporsinya sangat kecil. Jadi ini bagian dari kebijakan afirmasi kita," ujarnya.

Nadiem menjelaskan pada hakekatnya UKT di PTN bersifat berjenjang dan senantiasa mengedepankan asas keadilan dan inklusivitas. Prinsip itu pun membuat mahasiswa dengan latar belakang berkecukupan akan membayar lebih banyak dan yang tak mampu membayar lebih sedikit.

Pada saat yang sama, Nadiem menegaskan Permendikbud ini hanya akan berlaku bagi mahasiswa baru. "Tidak berlaku untuk mahasiswa yang sudah belajar di perguruan tinggi. Jadi masih ada mispersepsi di berbagai kalangan, di sosmed," ucap dia.

Sementara itu Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Nadiem segera merevisi Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SBOPT) pada PTN di Lingkungan Kemendikbud Ristek. "Kita minta dalam forum yang baik ini, Pak Menteri untuk mempertimbangkan adanya revisi terkait Permen Nomor 2 Tahun 2024," kata Huda. Ia menyebut aturan itu dimaknai oleh sejumlah PTN di Indonesia sebagai pintu masuk untuk menaikkan UKT.

Anggota Komisi X DPR F-PAN Zainuddin Maliki juga meminta Nadiem meninjau kembali pemberlakuan aturan tersebut. Menurutnya, Permendikbud Ristek 2/2024 itu merupakan akar dari kegaduhan yang terjadi belakangan ini.(tribun network/mam/igm/riz/dod)

Kita yang paling tinggi kan fakultas kedokteran. Kalau dulu Rp 26,3 juta, tapi mulai dari tahun kemarin sudah diturunkan pak rektor menjadi Rp 21 juta. Kalau fakultas yang lain-lain kan tidak begitu.. Agussabti, Wakil Rektor Bidang Akademik USK

USK Tak Naikkan UKT

Universitas Syiah Kuala (USK) Banda Aceh pada tahun ini memutuskan tidak menaikkan Uang Kuliah Tunggal Berkeadilan (UKTB). Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi ekonomi Aceh maupun Indonesia saat ini. Hal itu disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Syiah Kuala, Prof  Dr Ir Agussabti M.Si kepada Serambi, Selasa (21/5/2024) malam.

”Tidak ada kenaikkan UKTB di USK tahun ini, masih sama seperti tahun sebelumnya. Malah dari yang sudah ada, kita kurangi, seperti SPI (Sumbangan Pengembangan Institut) untuk fakultas kedokteran, dulu Rp 250 juta, sekarang sudah kita kurangi,” kata Agussabti.

Prof Agussabti menjelaskan,  di USK UKTB paling rendah sebesar Rp 500 ribu, sedangkan yang paling tinggi Rp 21 juta per semester. Katanya, untuk angka paling tinggi itu hanya berlaku pada jurusan kedokteran, mengingat mahalnya bahan-bahan praktek yang dibutuhkan oleh kampus.

Ia menjelaskan, nilai UKTB itu sangat bervariasi antar sesama mahasiswa. Faktor yang mempengaruhi adalah perbedaan jurusan/fakultas kuliah, akreditasi jurusan/fakultas, dan pendapatan orang tua mahasiswa.

“Kita yang paling tinggi kan fakultas kedokteran. Kalau dulu Rp 26,3 juta, tapi mulai dari tahun kemarin sudah diturunkan pak rektor menjadi Rp 21 juta. Kalau fakultas yang lain-lain kan tidak begitu. Sekarang memang yang mahal itu di bidang kesehatan karena barang prakteknya yang mahal,” katanya.

Dikatakan Prof Agussabti, tahun ini USK menerima mahasiswa dengan kuota 10.240 orang. Mereka akan masuk lewat tiga jalur penerimaan yaitu SNBP 30 persen, SNBT 35 persen, dan jalur mandiri 35 persen. Untuk ketiga jalur masuk itu, USK tidak membedakan nilai UKTB. Namun yang berbeda hanya pada SPI atau yang lebih dikenal di kalangan masyarakat uang pembangunan.

Saat ini USK sudah menyelesaikan yaitu SNBP yang sudah selesai semua proses, dan SNBT yang menunggu pengumuman. Sedangkan jalur mandiri akan segera dilakukan tes. Selain itu Prof Agussabti mengatakan USK juga mendapat kuota penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIPK) sebanyak 1.700-an.

UKT di Unimal berpihak kepada mahasiswa

Penetuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di Universitas Malikussaleh dilakukan melalui rapat berjenjang, yang dimulai dari program studi, Jurusan, Dekanat, dan baru ke Pimpinan Universitas. Pada Tahun 2024 ini UKT mahasiswa di Unimal nyaris sama dengan UKT tahun 2023.

Memang ada kenaikan 1 tingkat, namun itu nantinya akan diberlakukan bagi jalur mandiri Prodi Kedokteran. Saat ini, rata-rata UKT mahasiswa di Unimal berkisar 1,8 juta rupiah per semester, kecuali untuk prodi kedokteran.

Menurut Rektor Unimal, Prof Dr Ir H Herman Fithra, ST, MT, IPM, ASEAN.Eng, jika ada mahasiswa yang merasa bahwa UKT yang ditetapkan memberatkan, mahasiswa tersebut dapat mengajukan penurunan UKT dengan melengkapi data-data dan bukti yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Saat ini Unimal merupakan salah satu kampus dengan penerima KIP Kuliah tertinggi di Indonesia. Tercatat pada tahun 2023 sebanyak 15.369 orang mahasiswa mendapatkan KIP Kuliah, dengan rincian 7.300 pada semester genap dan 8.069 pada semester ganjil," terangnya, Selasa (21/5/2024).

Ia menambahkan, sedangkan khusus untuk mahasiswa baru tahun 2023, Unimal mendapat kuota KIP Kuliah untuk 2.244 orang mahasiswa dengan rincian 1.231 KIPK skema 1 dan 1.013 penerima KIPK skema 2. Unimal akan terus berkomitmen untuk menjadikan Unimal sebagai kampus rakyat. Hal ini bisa dilihat bahwa 30 persen  mahasiswa Unimal membayar UKT pada UKT 1 yaitu sebesar Rp 500.000.(zak)