Koalisi SLHA Desak Pemerintah Selamatkan Hutan Gambut Rawa Tripa-Babahrot

Pada 9 April 2022, 2 induk Orangutan dan anak usia 2 dan 5 tahun ditemukan dalam kondisi kurus di hutan Babahrot dan dievakuasi ke Pusat Reintroduksi Orangutan Jantho.

Konflik sosial

Penguasaan hutan dan lahan gambut di Babahrot melalui izin Hak Guna Usaha (HGU) itu pun telah menyebabkan tersulutnya banyak konflik lahan antara perusahaan dengan masyarakat.

Selain itu, kewajiban perusahaan HGU dalam memberikan 20 persen kebun plasma dari total luas HGU  mereka pun masih belum terealisasi hingga hari ini. “Kedua perusahaan ini juga masih mengabaikan proses Free Prior and Informed Consent (FPIC) dengan komunitas masyarakat local,” ujar Yusmadi.

Ia pun menegaskan bahwa perusahaan yang membuka lahan gambut Babahrot perlu dimintai komitmen terhadap kebijakan Nol NDPE di dalam hutan bernilai konservasi tinggi (High Conservation Value Areas).

“Koalisi Selamatkan Lahan dan Hutan Aceh juga mendesak perusahaan PT Dua Perkasa Lestari dan PT Cemerlang Abadi menghentikan aksi pembukaan lahan baru di hutan gambut Babahrot. Karena pembukaan lahan ini telah menyebabkan terusirnya populasi Orangutan di hutan gambut Babahrot. Pemerintah Daerah (Pemkab Abdya) juga perlu segera mengambil tindakan penghentian pembukaan lahan di dalam Kawasan Lindung Gambut sesuai dengan arahan dari peta analisis kesesuaian revisi RTRW Abdya. Pengabaiaan hak-hak komunitas lokal oleh kedua perusahaan ini pun akan menambah daftar panjang skandal HGU di dalam hutan gambut Babahrot,” tukasnya.(*)