Dayah Sebagai Pemantik Kebangkitan Aceh

Tgk Mukhtar Syafari MA, Pemerhati politik, alumnus Dayah MUDI dan Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia (UNISAI) Samalanga

DAYAH merupakan lembaga pendidikan tertua di Aceh telah melahirkan para ulama dan ilmuan dalam lintas sejarah Aceh. Keberadaan dayah di Aceh sudah ada sejak masa kesultanan Peureulak (abad 9 M). Dayah di masa silam tidak hanya melahirkan para ahli agama tetapi ilmunya terintegrasi dengan keilmuan yang dibutuhkan saat itu seperti ahli pertanian, irigasi, ekonomi, politik sampai strategi perang.

Teungku Syiek di Reubee (w.abad 17) seorang ulama besar, juga seorang pakar pertanian yang merealisasikan swasembada pangan melalui integrasi keilmuan dan menggunakan potensi kultural (syariat). Dayah di masa silam juga telah melahirkan para pendiri dan pemimpin kesultanan di Aceh seperti Sultan Iskandar Muda (alumni dayah Teungku Syiek di Reubee).

Teungku Kawee Teupat alumni dayah Cot Kala (berdiri 899 M) sebagai pendiri Kesultanan Lingge Aceh Tengah. Syeikh Abdullah Kan’an (pernah menjadi Teungku Syiek/pimpinan dayah Cot Kala) sebagai pendiri kerajaan Lamuri, cikal bakal kesultanan Aceh Darussalam dan beliau merupakan guru besar Sultan Ali Mughayat Syah (pendiri kesultanan Aceh Darussalam).

Dayah atau zawiyah (bahasa Arab) telah ada sejak masa kejayaan kesultanan Bani Ummayyah  (661-1031 M) dan Bani Abbasiah (750-1258 M). Pada waktu itu zawiyah (dayah) telah melahirkan ahli agama yang memiliki keahlian ilmu pengetahuan lainnya seperti kedokteran, kimia, fisika, matematika, pertanian, politik, sosial, astronomi, astrologi, geografi dan disiplin ilmu lainnya.

Di antaranya Ibnu Sina (980 M) sebagai seorang ulama yang memiliki kepakaran ilmu kedokteran, Jabir bin Hayyan (721 M) pakar kimia modern, Al Khawarizmi (780 M) ahli matematika dan astronomi dan disiplin ilmu pengetahuan lainnya.

Dalam konteks Aceh, dayah belakangan ini mengalami perkembangan yang begitu pesat melalui integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum dengan membuka sekolah formal mulai jenjang SMP-SMA. Bahkan sudah ada dayah yang membuka perguruan tinggi jenjang strata dua (Marhalah Tsani).

Menurut Kakanwil Kemenang Aceh, Dr Iqbal, tahun 2022 terdata 1.626 dayah dan 916 di antaranya sudah menyelenggarakan pendidikan madrasah (sekolah). Dalam dua tahun ini ada penambahan 400 dayah. Fakta menggembirakan pesatnya pertumbuhan dayah di Aceh (Serambinews, 14/7/22).

Dalam sejarah kejayaan dunia Islam dan kejayaan Aceh tidak dikenal pemisahan ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya, keduanya menyatu (terintegrasi) dalam satu lembaga pendidikan yang disebut dayah (zawiyah).

Kehadiran Snouck Hugronje sebagai seorang orientalis dan konsultan perang yang dikirim kerajaan Belanda tidak hanya mengeliminasi dan membatasi peran ulama agar tidak terlibat politik praktis tetapi telah mampu melahirkan pemisahan antara ilmu agama dengan ilmu pengetahuan lainnya untuk mengalahkan dan menghambat kebangkitan Aceh melalui sekularisasi pendidikan.

Tokoh pejuang Aceh di abad modern Dr Tgk Hasan di Tiro LLM MA PhD menyebutkan dalam bukunya Aceh Bak Mata Donya: Cita-cita untuk mewujudkan Aceh yang makmur akan tercapai andaikata kita mau bersatu dan mau berpikir untuk rakyat dan seluruh bangsa Aceh. Kita mesti melakukan perencanaan sendiri dengan matang, bagaimana mengurus semua rakyat Aceh, baik yang hidup sekarang maupun keturunan kita nantinya. Inilah jalan untuk mewujudkan kemakmuran, bukan dengan memikirkan kesejahteraan satu-dua orang (Hasan Tiro, 1968: 65).

Cita cita Tgk Hasan di Tiro untuk mendirikan kembali pendidikan yang terintegrasi tidak terwujud karena konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu berbagai elemen di Aceh harus bersatu dan menghilangkan ego pribadi dan kelompok, serta melakukan perencanaan dengan matang untuk mempersiapkan generasi terbaik yang terintegrasi keilmuannya sebagai syarat utama untuk mewujudkan kembali kemakmuran secara berkeadilan.

Dayah tertua

Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga salah satu dayah yang didirikan Sultan Iskandar Muda dan sampai saat ini masih eksis melakukan transformasi ilmu. Dan saat ini sudah melahirkan lulusan S1 dan S2 melalui pendidikan tinggi (Ma’had ‘Ali) di bawah Kementerian Agama.

Abu MUDI Samalanga (Abu Syekh H Hasanoel Basry HG) di tahun 2003 juga mendirikan perguruan tinggi yang terus berkembang pesat menjadi Universitas Islam Al Aziziyah Indonesia (UNISAI). Untuk meningkatkan kualitas lulusannya, UNISAI terus mengirim puluhan dosennya menyelesaikan pendidikan S3 di beberapa universitas terbaik di dalam dan luar negeri.

Melalui UNISAI diharapkan lahir lulusan berwawasan luas dan pengetahuannya terintegrasi dengan berbagai disiplin ilmu lainnya. Seperti ekonomi, pertanian, politik, sosial, kebudayaan, administrasi, pemerintahan, teknik, kedokteran dan disiplin ilmu lainya untuk mewujudkan pembangunan Aceh yang makmur dan sejahtera secara berkeadilan dalam naungan syariat. Tidak hanya MUDI, seribuan dayah lainnya juga akan melahirkan generasi yang ilmunya terintegrasi.

Ketua Umum Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab yang akrab dikenal dengan panggilan Ayah Sop dalam satu wawancara dengan salah satu TV lokal belum lama ini mengatakan: *Kita memiliki potensi sumber daya manusia (SDM) dan juga potensi sumber daya alam (SDA) yang melimpah tapi kita belum bisa menggunakan potensi kultural (syariat Islam) sehingga dua potensi sebelumnya tidak bisa kita manfaatkan dengan baik untuk kepentingan agama dan kesejahteraan ummat.”

Peran ulama

Peran ulama harus berfungsi sebagaimana yang telah didelegasikan oleh Rasulullah, termasuk sebagai pemimpin. Kita berharap akan lahir kembali tokoh pemimpin dari dayah sebagai pemantik dan pelopor kebangkitan menuju kejayaan Aceh. Gagasan memberikan kesempatan bagi orang alim (ahli agama) menjadi pemimpin Aceh terus bergulir menjelang Pilkada 2024.

Sudah terjawab secara jelas bahwa; Islam mensyaratkan seorang pemimpin harus ahli agama sebagaimana ditulis para ulama dalam berbagai kitabnya. Dalam konteks sejarah Aceh juga demikian sebagaimana tertulis dalam Qanun Meukuta Alam Al Asyi bahwa seorang pemimpin disyaratkan alim perintah agama dan Qanun negeri (baca: Saatnya Ulama Memimpin Aceh, Serambinews 19/5/2024).

Dikotomi peran ulama hanya bidang pendidikan agama merupakan tindakan penyempitan pengetahuan Islam. Imam Al Mawardi (w. 450 H) dalam kitabnya Ahkam Assultaniah menyebutkan bahwa kepemimpinan menurut Islam ditempatkan untuk mengganti posisi kenabian, baik dalam menjaga agama maupun mengurus dunia. Dan ini juga diperkuat oleh pernyataan Imam Al Ghazali dengan menulis agama adalah fondasi (dasar) dan kekuasaan (kekuatan politik) adalah penjaganya. Suatu yang tidak ada fondasi akan rapuh dan sesuatu yang tidak ada penjaga maka akan hilang (al Iqtishad fi al I’tiqad: 199).

Ulama sebagai penerima waris dari Nabi sangat tepat menggantikan posisi Nabi dalam menjaga agama dari kerusakan dan mengatur kemaslahatan dunia. Kepemimpinan ulama yang telah tereliminasi oleh pengaruh paham sekuler mesti dioptimalkan kembali.

Ulama karismatik Aceh, Abu Syekh H. Hasanoel Basry HG (Abu MUDI Samalanga) menyebutkan dalam buku Ulama dan Politik Meyongsong Aceh Baru hlm. 47 bahwa selain fungsi dakwah dan pendidikan, ulama saat ini harus menambah fungsi kepemimpinan. Artinya para ulama harus berpikir dan bertindak sebagai pemimpin Aceh masa depan.

Ulama harus berani mengambil peran yang begitu penting untuk memimpin Aceh ke depan. Masyarakat Aceh harus kembali memberikan kepercayaan kepada orang alim untuk memimpin Aceh sebagaimana kejayaan Aceh di masa silam. Sepatutnya kita menunggu keikhlasan dan kerendahan hati para pimpinan partai politik untuk mendukung dan mendampingi ulama diusung sebagai pemimpin Aceh ke depan. Allah tidak akan merubah nasib negeri kita kalau kita sendiri tidak mengubahnya.