Solidaritas Wartawan Kota Langsa Gelar Aksi Tolak Draf RUU Penyiaran ke DPRK, Begini Respon Ketua

Laporan Zubir | Langsa

SERAMBINEWS.COM, LANGSA - Puluhan wartawan, baik media cetak, dan oline, serta elektronik yang tergabung dalam wadah PWI, AJI, dan PPWI di Kota Langsa, Senin (3/6/2024), menggelar aksi unjuk rasa menolak draf RUU Penyiaran karena mengancam kebebasan pers.  

Aksi damai ini digelar Solidaritas Wartawan Kota Langsa ke Gedung DPRK Langsa.

Kedatangan para ‘kuli tinta’ ini hanya disambut Ketua DPRK Langsa, Maimul Mahdi bersama 1 anggotanya, Pagian Widodo Siregar. 

Sebelumnya, puluhan wartawan daerah ini bergerak dari Lapangan Merdeka Langsa menuju gedung wakil rakyat tersebut dengan berjalan kaki (long march). 

Sebelum ditemui Ketua DPRK, belasan menit para jurnalis rela berpanas-panasan menggelar orasinya di halaman Gedung DPRK Langsa.

Aksi para kuli tinta penegak demokrasi ini dijaga ketat puluhan anggota Polres Langsa serta sejumlah anggota Satpam DPRK Langsa. 

Ketua PWI Kota Langsa, Putra Zulfirman membacakan petisi aksi damai Solidaritas Wartawan Kota Langsa, yakni menolak draf RUU Penyiaran.

Ia membacakan poin-poin tentang alasan para wartawan menolak draf RUU Penyiaran.

 (1). Draf RUU Penyiaran ancaman terhadap kebebasan pers: Pasal-pasal bermasalah dalam revisi ini memberikan wewenang berlebihan kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk mengatur konten media yang dapat mengarah pada penyensoran dan pembungkaman kritik terhadap pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan, seperti termuat pada draf Pasal 8A huruf q, Pasal 50B huruf c, dan Pasal 42 ayat 2.

(2). Kebebasan berekspresi terancam: Ketentuan yang mengatur tentang pengawasan konten tidak hanya membatasi ruang gerak media, tetapi juga mengancam kebebasan berekspresi warga negara, melalui rancangan sejumlah pasal yang berpotensi mengekang kebebasan berekspresi.

(3). Kriminalisasi jurnalis: Adanya ancaman pidana bagi jurnalis yang melaporkan berita yang dianggap kontroversial merupakan bentuk kriminalisasi terhadap profesi jurnalis.

(4). Independensi media terancam: Revisi ini dapat digunakan untuk menekan media agar berpihak kepada pihak-pihak tertentu yang merusak independensi media dan keberimbangan pemberitaan, seperti termuat dalam draf Pasal 51E.

(5). Revisi UU Penyiaran berpotensi mengancam keberlangsungan lapangan kerja bagi pekerja kreatif: Munculnya pasal bermasalah yang mengekang kebebasan berekspresi berpotensi akan menghilangkan lapangan kerja bagi pekerja kreatif, seperti tim konten Youtube, podcast, pegiat media sosial, dan lain sebagainya.

“Berpijak dari poin-poin di atas, maka dengan ini Solidaritas Wartawan Kota Langsa meminta kepada DPR RI harus melibatkan organisasi pers, akademisi, dan masyarakat sipil dalam penyusunan Kebijakan yang berkaitan dengan kebebasan pers dan kebebasan berekspresi,” tegas Putra Zulfirman.

Lalu, pemerintah tidak mengangkangi semangat reformasi dengan melemahkan kerja-kerja pers melalui kebijakan yang mengekang kemerdekaan pers.

Selanjutnya, meminta DPRK mengeluarkan pernyataan resmi yang menyatakan menolak pasal-pasal bermasalah dalam RUU Penyiaran dan mengirimkan pernyataan tersebut ke DPR RI.

Sementara itu, salah seorang jurnalis senior Kota Langsa, Ray Iskandar mengecam draf RUU Penyiaran yang akan membungkam kebebasan pers dan kegiatan atau kerja-kerja jurnalistik, khususnya liputan ivestigasi ke depan.

Padahal pascareformasi, selama ini demokrasi di Tanah Air sudah berjalan cukup baik. Salah satu indikatornya adalah kebebasan pers. 

Maka, jika kebebasan pers dibungkam dan hilang, maka dipastikan Indonesia akan mundur kembali seperti era orde baru yang akan berdampak luas merugikan masyarakat. 

Karena, pers menjadi salah satu corong utama masyarakat Indonesia untuk menyampaikan apa yang dibutuhkan atau secara umum sebuah aspirasi untuk membangun negeri ini lebih maju lagi. 

Ketua DPRK Langsa, Maimul Mahdi mengatakan, apabila dalam draf itu adanya pasal-pasal yang membungkam kebebasan pers, dirinya tidak sepakat dengan itu, karena pers harus terus berkarya untuk menegakan demokrasi di negeri ini.  

Politisi Partai Aceh ini berjanji akan meneruskan petisi penolakan draf Penyiaran Solidaritas Wartawan Kota Langsa ini ke DPR RI. 

Selanjutnya, Ketua DPRK Langsa, Maimul Mahdi, bersama anggota DPRK, Pagian Widodo Siregar, dan para jurnalis menandatangani petisi bersama menolak draf RUU Penyiaran yang dibawa wartawan, sebelum aksi tersebut bubar dengan tertib.(*)