Pendapatan dan Belanja APBN di Aceh Tumbuh Positif, Ini Indikatornya

Laporan Muhammad Nasir| Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Pendapatan dan realisasi belanja anggaran APBN di Aceh mengalami pertumbuhan positif.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Perbendaharaan (DJPb) Aceh, Mahpud Sujai.

Katanya, kinerja APBN hingga 30 April 2024, mengalami pertumbuhan yang positif.

Di Aceh, APBN sudah mengantongi pendapatan Rp 1,97 triliun atau 30 persen dari target.

Sementara realisasi belanja APBN sudah mencapai Rp 15,17 triliun, yang juga 30 persen dari keseluruhan pagu. 

Sehingga terjadi defisit regional Rp 13,20 triliun.

Dalam pertemuan Asset & Liabilities Committee (ALCo) Regional Aceh yang dihadiri oleh perwakilan Kemenkeu-Satu di Aceh dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kanwil Ditjen Kekayaan Negara, Kanwil Ditjen Bea dan Cukai, dan Kanwil Ditjen Pajak, dilaporkan pendapatan dan pengeluaran negara.

“Pendapatan tersebut mengalami pertumbuhan sebesar 5,84 persen secara yoy, yang ditopang oleh penerimaan pajak sampai 30 April 2024, sebesar Rp1,46 triliun. Pertumbuhan penerimaan pajak tersebut terdiri dari pembayaran wajib pajak,” ujar Mahpud Sujai.

Ia menerangkan, pembayaran pajak itu dari sektor-sektor yang terkait belanja APBD dan APBN yaitu oleh wajib pajak instansi pemerintah, peningkatan setoran PPh Pasal 21 dan PPh Pasal 25/29, wajib pajak badan dan orang pribadi, serta pendapatan PPN.

Sementara itu untuk penerimaan bea dan cukai sebesar Rp 97,15 miliar, atau terealisasi sebesar 51,17 persen dari target APBN Tahun 2024.

Secara keseluruhan, realisasi penerimaan ini tumbuh positif, didorong oleh kinerja signifikan dari sektor cukai dan bea Masuk.

Mahpud menambahkan, dari sisi belanja negara per 30 April 2024, mencapai Rp15,17 triliun. 

Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mengalami peningkatan secara YoY didorong pertumbuhan terutama belanja pegawai (pembayaran THR), mengingat di bulan April terdapat momen Ramadhan dan Lebaran.

Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar 31,75 persen, di antaranya telah terealisasi Dana Otsus sebesar 30 persen.

Untuk analisis tematik ALCo pada bulan ini adalah mengenai dampak perubahan iklim terhadap perekonomian. 

Sektor yang paling terdampak perubahan iklim adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, mengingat sektor ini menurut rilis PDRB terbaru dari BPS bersumbangsih 31,65 persen pada PDRB.

Sektor lain yang terdampak adalah konstruksi, cuaca ekstrem menghambat pembangunan infrastruktur.

Dampak El Nino sebaliknya membuat tangkapan ikan berlebih sehingga pasar kelebihan supply dan harga ikan anjlok.

Terhadap Program Strategis Nasional (PSN) bendungan dan irigasi, serta program prioritas nasional dukungan APBN terhadap Pekan Olahraga Nasional, Kanwil DJPb dan KPPN secara aktif melakukan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) dengan satker-satker strategis dengan pagu belanja modal infrastruktur signifikan (PSN dan PON Aceh Sumut).

Selain itu, Kanwil DJPb akan terus meningkatkan sinergi dengan Pemerintah Provinsi Aceh, termasuk komunikasi high level dengan Pj Gubernur Aceh secara langsung untuk pengawalan penyelesaian PSN bendungan, tol, daerah irigasi, dan persiapan sarpras PON ke XXI Tahun 2024.(*)