1.000 Truk Bantuan untuk Gaza Terdampar di Penyeberangan Kerem Shalom

“Rakyat Palestina telah mengalami neraka dalam perang yang dimulai oleh Hamas. Ada kesempatan untuk memetakan kutukan yang berbeda. Hamas harus mengambilnya.”

Dewan Keamanan mengadopsi resolusi yang dirancang AS dengan 14 suara mendukung, nol menentang dan satu abstain oleh Rusia.

Duta Besar AS menguraikan kerangka kesepakatan yang dibagi menjadi tiga fase dan pada awalnya mencakup gencatan senjata, pembebasan sandera Israel dan pertukaran tahanan Palestina.

Pada akhirnya kesepakatan itu juga akan menerapkan penghentian permanen permusuhan dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza, distribusi bantuan yang efektif serta rekonstruksi besar-besaran selama beberapa tahun di jalur tersebut.

Thomas-Greenfield mengatakan AS akan menjamin Israel menindaklanjuti kewajibannya sementara Mesir dan Qatar akan melakukan hal yang sama dengan Hamas.

Duta Besar juga mengatakan kesepakatan menolak perubahan geografis apa pun di Gaza dan menegaskan kembali komitmen terhadap solusi dua negara.

Pilih Abstain, Rusia Cium Kelicikan AS dan Israel dalam Proposal Gencatan Senjata di yang Disetujui DK PBB di Gaza

Moskow adalah satu-satunya anggota dari 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB dan satu-satunya perwakilan tetap yang abstain pada rencana gencatan senjata yang dipromosikan AS.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menanyakan apa yang secara khusus disetujui oleh Israel dan mengatakan bahwa dewan tersebut tidak boleh menandatangani perjanjian dengan “parameter” yang tidak jelas.

“Kami tidak ingin memblokir resolusi tersebut hanya karena, sejauh yang kami pahami, resolusi tersebut didukung oleh dunia Arab0," kata Nebenzia kepada dewan.

Pesan-pesan Israel menumbuhkan ambiguitas

Seorang diplomat senior Israel tidak secara langsung menyebutkan resolusi yang disetujui DK PBB tersebut, dan mengatakan kepada dewan bahwa posisi Israel tidak tergoyahkan: "Kami akan terus melanjutkan sampai semua sandera dikembalikan dan sampai kemampuan militer dan pemerintahan Hamas dilucuti."

“Ini juga berarti bahwa Israel tidak akan terlibat dalam perundingan yang tidak berarti dan tanpa akhir, yang dapat dimanfaatkan oleh Hamas sebagai cara untuk mengulur waktu,” kata Penasihat Menteri Reut Shapir Ben Naftaly.

Komentar Naftaly muncul ketika parlemen Israel menerapkan undang-undang yang kontroversial mengenai wajib militer mahasiswa agama ultra-Ortodoks menjadi militer.

Hamas menyatakan siap bekerja sama. Namun, seperti Rusia, negara ini meragukan kesetiaan Israel terhadap perjanjian damai apa pun.