Hamas Terima Resolusi Gencatan Senjata PBB, Abu Zuhri: Terserah AS untuk Memastikan Israel Patuh

“Ini juga berarti bahwa Israel tidak akan terlibat dalam perundingan yang tidak berarti dan tanpa akhir, yang dapat dimanfaatkan oleh Hamas sebagai cara untuk mengulur waktu,” kata Penasihat Menteri Reut Shapir Ben Naftaly.

Komentar Naftaly muncul ketika parlemen Israel menerapkan undang-undang yang kontroversial mengenai wajib militer mahasiswa agama ultra-Ortodoks menjadi militer.

Hamas menyatakan siap bekerja sama. Namun, seperti Rusia, negara ini meragukan kesetiaan Israel terhadap perjanjian damai apa pun.

Seorang pejabat senior Hamas mengatakan kepada TRT World bahwa harus ada janji publik dari Israel untuk melakukan gencatan senjata "sehingga kita dapat melakukan negosiasi."

“Dan AS harus menjadi penjamin segala sesuatu yang disepakati,” kata pejabat itu.

Resolusi yang disponsori AS yang diumumkan Biden terdiri dari tiga fase: yang pertama adalah distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza; yang kedua adalah berakhirnya pembantaian Israel dengan imbalan pembebasan tawanan dan penarikan penuh Israel dari wilayah kantong yang diblokade; yang ketiga adalah "rencana rekonstruksi besar-besaran selama beberapa tahun di Gaza dan pengembalian jenazah para sandera yang masih berada di Gaza ke keluarga mereka."

Meskipun Biden dan para pejabat Amerika menggambarkan kesepakatan itu sebagai inisiatif Israel dan ribuan warga Israel telah menunjukkan dukungannya, Netanyahu bersikap skeptis, mengatakan bahwa apa yang disampaikan secara publik tidak akurat dan bahwa Israel masih berkomitmen untuk menghancurkan Hamas, yang menurut banyak ahli termasuk mantan pejabat Israel mengatakan hal itu mustahil.

Sekutu sayap kanan Netanyahu mengancam akan meruntuhkan rezimnya jika dia menerapkan rencana tersebut.

Apakah Israel dan Hamas menyetujui rencana gencatan senjata tiga fase masih menjadi pertanyaan, namun dukungan kuat resolusi tersebut di badan PBB yang paling kuat memberikan tekanan tambahan pada kedua belah pihak.

Babak Baru Perang Gaza, Dewan Keamanan PBB Setuju Proposal AS untuk Gencatan Senjata permanen di Gaza

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meloloskan pemungutan suara resolusi mengenai proposal AS untuk gencatan senjata permanen dan pembebasan sandera di Gaza pada hari Senin.

Resolusi tersebut diadopsi dengan 14 suara mendukung, nol menentang, dan satu abstain oleh Rusia.

Rancangan resolusi tersebut, yang diperoleh CNN pada hari Senin, menyatakan Dewan Keamanan: “Menyambut baik proposal gencatan senjata baru yang diumumkan pada tanggal 31 Mei, yang diterima Israel, menyerukan Hamas untuk juga menerimanya, dan mendesak kedua belah pihak untuk sepenuhnya menerapkan persyaratannya tanpa penundaan dan tanpa syarat”

Dewan Keamanan PBB menyerukan gencatan senjata segera di Gaza dan implementasi tanpa syarat dari kesepakatan yang disepakati.

Delegasi Amerika menekankan perlunya Israel dan Hamas untuk mematuhi ketentuan kesepakatan tanpa syarat apa pun, dan menganjurkan bahwa solusi yang dinegosiasikan adalah satu-satunya jalan menuju kemajuan.

Delegasi tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa jika negosiasi diperpanjang lebih dari enam minggu, gencatan senjata akan tetap berlaku selama pembicaraan berlanjut.

AS menyoroti peran pentingnya dalam mendorong perdamaian melalui resolusi ini. Meskipun mendukung resolusi tersebut, Rusia abstain, mengkritik AS karena dianggap memiliki standar ganda.

Rusia berpendapat bahwa resolusi tersebut secara tidak langsung mengizinkan Israel untuk melanjutkan tindakannya di Gaza, merujuk pada veto AS di masa lalu terhadap resolusi untuk mengakhiri perang di Gaza dan mengakui Palestina sebagai anggota penuh PBB.

Resolusi tersebut menguraikan bahwa transisi ke fase kedua dan penghentian permusuhan secara permanen akan bergantung pada kesepakatan bersama.

Namun, itu memastikan bahwa gencatan senjata akan bertahan jika negosiasi melampaui periode enam minggu awal.

AS percaya bahwa Hamas tidak lagi menjadi ancaman militer bagi Israel dan bahwa diplomasi adalah rute terbaik untuk mengamankan pembebasan sandera Israel.

Langkah Dewan Keamanan ini menandai langkah signifikan menuju pencapaian perdamaian dan stabilitas jangka panjang di kawasan.(*)