Ancaman Narkoba di Aceh, Akademisi Sebut Karena Lemah Pengawasan dan Kurang Kesadaran Masyarakat

“Aceh saat ini menghadapi ancaman serius terkait peredaran narkoba. Kita harus segera mengambil langkah konkret untuk mencegah Aceh menjadi pusat peredaran narkoba,” ujar Akademisi IAIN Lhokseumawe, Dr Bukhari kepada Serambinews.com, Selasa (2/7/2024).

Laporan Jafaruddin I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE - Akademisi IAIN Lhokseumawe, Dr Bukhari MH CM menyampaikan keprihatinannya terhadap peredaran narkoba di Aceh yang semakin merajalela.

Dikhawatirkan Aceh menjadi “surga” narkoba, jika tidak ada tindakan tegas dan komprehensif dari berbagai pihak.

“Aceh saat ini menghadapi ancaman serius terkait peredaran narkoba. Kita harus segera mengambil langkah konkret untuk mencegah Aceh menjadi pusat peredaran narkoba,” ujar Akademisi IAIN Lhokseumawe, Dr Bukhari kepada Serambinews.com, Selasa (2/7/2024).

Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan.

Menurut Dr Bukhari ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya peredaran narkoba di Aceh, di antaranya adalah letak geografis yang strategis.

Kemudian lemahnya pengawasan, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

"Letak geografis Aceh yang dekat dengan jalur internasional membuatnya rentan menjadi titik transit narkoba.

Selain itu, lemahnya pengawasan di berbagai pintu masuk, baik pelabuhan maupun bandara, juga menjadi celah bagi para pengedar narkoba," katanya.

Dampak dari peredaran narkoba ini sangat luas dan merusak.

Tidak hanya merusak kesehatan individu yang terlibat, tetapi juga mempengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

"Narkoba dapat menghancurkan generasi muda kita. Mereka adalah masa depan bangsa. Jika mereka terjerumus ke dalam lingkaran narkoba, masa depan Aceh dan Indonesia akan terancam," tambah Dr Bukhari.

Baca juga: Mari Bantu Polda Aceh Berantas Narkoba dan Judol

Sebagai Solusi lanjut Bukhari mengusulkan beberapa langkah strategis yang dapat diambil untuk mengatasi masalah ini.

Pertama, peningkatan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.