Politisi PDI-P Tuding Hanya 200.362 Jemaah Haji Reguler Lunasi Bipih, Ini Jawaban Lengkap Kemenag

Menurut Juru Bicara Kementerian Agama atau Kemenag RI, Anna Hasbie, kesalahan Selly selain karena persoalan teknis, juga karena tidak memahami alur pelunasan biaya haji.

Laporan Khalidin Umar Barat I Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Politisi PDI-Perjuangan, Selly Andriany Gantina, mengatakan hanya 200.362 jemaah reguler yang melunasi Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 2024. 

Padahal total kuotanya mencapai 213.320 jemaah.

Hal ini dikatakan Selly saat menjadi narasumber talkshow pada salah satu chanel youtube yang tayang, Sabtu (13/7/2024). 

Selly menyampaikan hal itu dengan mendasarkan pada data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Kementerian Agama.

"Berdasarkan data Siskohat, yang melakukan pelunasan haji reguler, 200.362 jemaah (hanya 93,93 persen), sementara yang diberangkatkan 213.275 jemaah. 

Ada selisih 12.913 jemaah reguler yang belum melunasi biaya haji. Sebanyak 12.913 jemaah itu siapa? Apakah betul mereka tidak melakukan pelunasan?," ungkap Selly.

Baca juga: Hingga Hari Ini, 2.347 Jemaah Haji Aceh Sudah Kembali ke Tanah Air, Satu Dirawat di RS King Salma

"Sementara dari BPKH sudah dianggarkan nilai manfaat. Atau jangan-jangan ini yang diperjualbelikan. Sebab tidak ada di Siskohatnya," sambungnya.

Setelah ditelusuri, ternyata Selly salah dalam membaca data. 

Menurut Juru Bicara Kementerian Agama atau Kemenag RI, Anna Hasbie, kesalahan Selly selain karena persoalan teknis, juga karena tidak memahami alur pelunasan biaya haji.

"Saya mendengar dan mencermati statement Selly dalam talkshow itu.

Jelas pertama dia salah membaca data dan kedua tidak memahami alur pelunasan biaya haji," sebut Anna Hasbie di Jakarta, Minggu (14/7/2024).

"Sayang, Selly langsung melempar praduga tentang jual beli," sambung Anna.

Baca juga: Jamaah Haji Kloter 7 Mendarat di Aceh, Satu Petugas Meninggal di Tanah Suci

Dijelaskan Anna, selama operasional haji, Siskohat menyajikan sejumlah data yang bisa diakses publik.