KIP Pidie Dinilai Arogan, Tak Menghargai Usulan Keuchik Terkait Sekretaris PPS

'Tindakan KIP telah arogan dan mementingkan kepentingan pribadi sebab, secara legalitas, keuchik memiliki wewenanng untuk mengusulkan sekretaris PPS," 

Laporan Idris Ismail I Pidie 

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Sejumlah Keuchik di Kabupaten Pidie menuding lembaga penyelenggara pemilu atau Komisi Independen Pemilihan Umum (KIP) kabupaten setempat arogan dengan mementingkan kepentingan pribadi.

Pasalnya, sejumlah keuchik yang mengusulkan nama  sekretaris Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) diganti secara sepihak oleh pihak komisioner KIP setempat tanpa sepengetahuan pihak pimpinan gampong.

Dari informasi yang beredar,  ada 11 gampong dari enam  kecamatan yaitu Simpang Tiga, Mutiara Timur, Mutiara, Muara Tiga, Glumpang Tiga dan Indra Jaya yang berada di daerah penghasil emping melinjo bahwa usulan sekretaris PPS oleh pihak keuchik masing-masing ditolak oleh pihak KIP.

'Tindakan KIP telah arogan dan mementingkan kepentingan pribadi sebab, secara legalitas, keuchik memiliki wewenanng untuk mengusulkan sekretaris PPS," sebut Keuchik Gampong Madika, Kecamatan Simpang Tiga, Pidie, Dinul Akbar (41) kepada Serambinews.com, Selasa (23/7/2024).

Dijelaskan juga, berdasarkan hasil keputusan di kecamatan atau Muspika,  menyepakati dan memberikan wewenang penuh untuk pengusulan sekretaris PPS dilakukan oleh keuchik masing-masing gampong.

Namun KIP memutar balik ketuan dan fakta yang telah disepakati. 

Sebagaimana nama yang diusulkan sebagai sekretaris adalah Eliza Liana, Ikbar Fahmi dan Muliana.

Namun dalam perjalanannya KIP menggantikan nama Eliza Liana dengan Musdika tanpa sepengetahuan.

Jadi, tegas Dinul Akbar apapun nama sekretaris PPS yang di masukkan oleh pihak KIP,  maka seluruh perangkat dan masyarakat dengan tegas menolak dan tidak akan pernah  terjadi penyelenggaraan pemilu atau Pilkada  jika hal ini terus dipertahankan. 

'Karena hal ini tidak menghargai legalitas atau Marwah Keuchik di Gampong,"ujarnya. 

Bantah

Menanggapi tudingan tersebut, komisioner KIP Pidie, Edi Kurniawan kepada Serambinews.com, Selasa (23/7/2024) mengatakan, pihak KIP tidak pernah mengutak-katik posisi PPS dan tudingan itu tidak berdasar sama sekali.

'Sebenarnya dalam persoalan ini secara aturan bahwa, PPS mengusulkan kepada PPK di setiap kecam adalah tiga orang sehingga KIP melakukan mengeluarkan SK berdasarkan usulan dari pihak PPK," ujarnya.