Sering Disebut-sebut Akan Dampingi Cagub di Pilkada 2024, Haji Uma: Jadi Gubernur Saja Belum Niat

Dikatakan, hal itu dikarenakan tugas dan fungsi dari seorang wakil gubernur yang tidak memiliki kewenangan apa-apa.

Menurut undang-undang, papar Haji Uma, seorang wakil pemimpin daerah tidak memiliki peran yang begitu signifikan untuk mengelola anggaran, menentukan kebijakan, dan lainnya.

Baca juga: Sosok Haji Uma Dinilai Bisa Jadi Saingan Kuat Mualem di Pilkada 2024

Sebab tugas-tugas tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab seorang kepala daerah.

Sementara wakil baru berperan ketika kepala daerah tidak bisa menjalankan tugasnya dengan alasan tertentu.

"Ini bicara fakta. Bukan soal strategi pemenangan, menarik massa untuk memenangkan satu pasangan," tutur Haji Uma.

"Nanti ekspektasi masyarakat tidak sampai. Jadi nanti akan terkorbankan harapan," sambungnya.

Selain itu, kemungkinan hubungan yang harmonis antara pasangan kepala daerah yang berjalan dalam waktu singkat.

Ini juga berpotensi untuk tidak mewujudkan harapan masyarakat.

"Ini bicara dari hati, banyak kita lihat harmonisasi, akur (antar pasangan kepala daerah), sangat susah. Mungkin awalnya, kemudian akan ribut," ungkap Haji Uma.

"Jadi ini bukan solusi. Maka saya fikir menjadi DPD lebih ideal," tambah Haji Uma.

Belum berniat maju di Pilkada 2024

Dalam kesempatan perbincangan bersama Pemred Serambi, Haji Uma juga mengatakan, sejak awal bergabung dalam dunia politik, ia hanya fokus di DPD dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai seorang senator.

"Sejak awal saya sudah pernah sebutkan, bahwa saya fokus ke DPD. Masalah untuk calon Gubernur, dari dalam hati (niat) tidak pernah," tutur Haji Uma menjawab pertanyaan netizen yang dibacakan oleh Pemred Serambi.

Haji Uma juga menilai, dirinya belum layak untuk menjadi seorang pemimpin.

Namun demikian, ia menyebut tidak menutup kemungkinan niatnya akan berubah suatu saat.

Hal itu sesuai dengan takdir dan kehendak Sang Pencipta.