Kegagalan Tu Sop Jadi Wakil Mualem, Dampak Serius bagi Ulama dan Umat, Apa yang Mesti Dilakukan?

Oleh: Tgk. Muhammad Amin Kaway*) 

PARTAI Aceh akhirnya mengumumkan nama sosok yang akan menjadi calon wakil gubernur yang akan mendampingi Muzakir Manaf atau Mualem di Pilkada Aceh 2024.

Sebelumnya sempat diberitakan, bahwa pengumuman bakal calon wakil gubernur Aceh dari Partai Aceh ini ditunda ditunda, dari awalnya tanggal 15 Agustu 2024, ke tanggal 25 Agustus 2024.

Tapi entah karena ada kemajuan signifikan entah karena desakan, pada tanggal 15 Agustus kemarin, Partai Aceh mengumumkan hasil seleksi calon wakil gubernur dan sejumlah kepala daerah di kabupaten/kota.

Dalam pengumuman itu disampaikan bahwa DPP Partai Aceh telah memilih Ketua DPW Partai Gerindra, Fadhlullah SE sebagai sosok yang akan menjadi pendamping Mualem di gelaran Pilkada Aceh 2024.

Pengumuman ini sekaligus menjadi akhir dari perjuangan elemen sipil, santri, dan ulama yang menginginkan Tgk. H. Muhammad Yusuf A Wahab atau Tu Sop Jeunib menjadi calon wakil gubernur yang akan mendampingi Muzakir Manaf.

Dikutip dari pemberitaan Serambinews.com, Kamis (15/8/2024), pengumuman Dek Fadh sebagai Cawagub Mualem, hanya beberapa jam berselang setelah ulama kharismatik Aceh, Abu Paya Pasi, datang ke kediaman Mualem.

Dalam kesempatan itu, Abu Paya Pasi menyerahkan rekomendasi dukungan ulama seluruh Aceh kepada Mualem agar memilih Tu Sop sebagai cawagub yang akan mendampingi dirinya.

Saat menyerahkan rekomendasi dukungan ulama Aceh ini, Abu Paya Pasi antara lain menjelaskan kepada Mualem bahwa ini merupakan aspirasi ulama seluruh Aceh. 

Tapi, hanya beberapa jam setelah itu, DPP Partai Aceh memutuskan bahwa bukan Tu Sop yang dipilih untuk menjadi pendamping Mualem.

Arus Politik Islam dan Kredibilitas Ulama

Penulis berpendapat, kegagalan Tgk H Muhammad Yusuf A Wahab, yang dikenal sebagai Tu Sop Jeunieb, sebagai calon wakil gubernur mendampingi Muzakir Manaf membawa dampak yang signifikan, terutama bagi dayah dan umat Islam di Aceh.

Peristiwa ini juga mencerminkan arus politik Islam dan kredibilitas ulama di provinsi ini.

Meskipun didukung oleh klaim 1.300 ulama, kegagalan Tu Sop justru memperkecil nama besar ulama di Aceh. 

Dukungan yang besar seharusnya memberikan kekuatan politik yang signifikan.

Namun kenyataan bahwa dukungan ini tidak mampu mengantarkan Tu Sop ke posisi calon wakil gubernur, menimbulkan kesan bahwa pengaruh ulama di Aceh tidak lagi sekuat yang diharapkan. 

Hal ini mengurangi wibawa dan kredibilitas ulama di mata publik. 

Selain itu, munculnya dugaan markup data jumlah ulama yang mendukung Tu Sop menambah persoalan serius. 

Jika dugaan ini terbukti, hal tersebut akan mencoreng nama baik ulama dan memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap integritas proses politik di Aceh. 

Manipulasi semacam ini menciptakan persepsi negatif, seolah-olah ulama bersedia mengorbankan integritas mereka demi tujuan politik jangka pendek.

Kegagalan ini juga mungkin dipandang oleh umat sebagai kegagalan kolektif ulama dalam menghadirkan kepemimpinan politik yang kuat. 

Banyak yang akan mempertanyakan mengapa dukungan sebesar itu tidak membuahkan hasil, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan umat terhadap ulama dan memperkuat pandangan bahwa ulama tidak lagi mampu berperan efektif dalam arena politik. 

Bahkan, muncul banyak asumsi dan spekulasi, ulama belum saatnya terlibat langsung dalam kancah perpolitikan di Aceh.

“Lam urusan sumeubeut Mualem sami’na waatha’na keu Abu dan Tu Sop, tapi nye lam bideung pulitek, harus sami’na waatha’na ho laen.”

Kira-kira begitulah gambarannya, ada anggapan di segelintir orang Aceh saat ini, ulama hanya patut didengar dalam bidang agama, tidak dalam bidang politik dan kepemimpinan.

Mungkin mereka tidak pernah membaca atau belajar sejarah kepemimpinan ulama dalam Islam. 

Seharusnya Diproyeksikan Sebagai Cagub

Di sisi lain, dengan dukungan yang sangat besar, seharusnya Tu Sop diproyeksikan sebagai calon gubernur Aceh, bukan hanya sebagai wakil gubernur.

Banyak pihak menilai bahwa langkah mengusung Tu Sop sebagai cawagub Mualem ini, merupakan strategi yang kurang tepat, yang memperlihatkan kekurangan dalam perencanaan dan eksekusi politik oleh para pendukungnya.

Namun, di tengah segala tantangan ini, kesatuan ulama yang mendukung Tu Sop, meskipun keabsahannya masih dipertanyakan, merupakan indikasi keinginan untuk menunjukkan persatuan di kalangan ulama Aceh. 

Ini dapat dianggap sebagai langkah positif dalam menghadapi fragmentasi politik yang sering terjadi di Aceh, walaupun efektivitasnya masih perlu dibuktikan. 

Kegagalan ini juga dapat memperkuat posisi tawar ulama di masa depan. 

Partai-partai politik akan semakin menyadari bahwa meskipun dukungan ulama tidak selalu menjamin kemenangan.

Faktor ini tetap menjadi elemen penting dalam kalkulasi politik mereka. 

Kegagalan ini bisa menjadi pelajaran untuk memperbaiki strategi politik ulama ke depan.

Akhir kata, penting bagi kita kalangan dayah untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap dinamika politik yang melibatkan ulama di Aceh. 

Kegagalan ini harus menjadi momentum untuk memperbaiki langkah politik ulama, demi menjaga kepentingan umat yang kuat dan relevan di masa mendatang.

Dayah Istiqamatudin Teuku Umar, Meunasah Rayeuk, Kaway XVI, Aceh Barat, Jumat 16 Agustus 2024

*) PENULIS adalah Pimpinan Dayah Istiqamatuddin Teuku Umar (ISTU) dan Ketua Aliansi Ormas Islam berbasis Dayah Wilayah Barat Selatan Aceh.

KUPI BEUNGOH adalah rubrik opini pembaca Serambinews.com. Setiap artikel menjadi tanggung jawab penulis.

Baca Artikel KUPI BEUNGOH Lainnya di SINI