Benarkah PON Aceh Siap Dihelat?

Hanif Sofyan, Pegiat literasi pendidikan

JIKA kita mengulas soal kesiapan Pemerintah Aceh sebagai pelaksana PON Aceh-Sumut 2024, menjadi wacana yang patut dikritisi, tentu saja tidak ada maksud untuk tidak menghargai apa yang telah menjadi kerja keras Pemerintah Aceh kita dalam mempersiapkan perhelatan PON pertama bersama Provinsi Sumatera Utara di tahun 2024 ini.Namun lebih pada kekhawatiran lain bahwa, soal kesiapan venue PON tidak hanya berkaitan dengan suksesnya PON 2024 itu sendiri, namun lebih pada manfaat jangka panjang dari ketersediaan dan pemanfaatan venue olahraga “warisan” PON Aceh-Sumut itu bagi pembangunan keolahragaan di Aceh.

PON bagaimanapun sejatinya menjadi peluang bagi kita bisa membangun venue olahraga baru atau renovasinya. Apalagi pembangunannya tidak hanya terpusat di provinsi, tapi juga di beberapa kabupaten/kota di Aceh. Tentu saja itu menjadi sebuah berkah bagi pembangunan dan pengembangan keolahragaan kita di masa depan, yang tidak lagi hanya terfokus di satu titik kabupaten/kota saja.

Waktu pelaksanaan PON semakin mepet, jika mengacu pada jadwal pelaksanaan pada 8-20 September 2024, dan seperti arahan Wamen Nezar Patria bahwa mulai 23 Agustus 2024 mulai berdatangan partisipan PON XXI Aceh-Sumut apakah seluruh persiapan kita telah “ready”? Padahal PON 2024 menjadi sejarah penting, karena menjadi edisi perdana yang melibatkan dua provinsi sekaligus sebagai tuan rumah penyelenggara, hal yang belum pernah dilakukan sebelumnya sejak PON pertama kali diadakan pada 1948 di Kota Surakarta, Jawa Tengah.

Bagi Aceh, inilah adalah PON pertama, sedangkan bagi Sumut ini menjadi tuan rumah kedua kalinya setelah tahun 1953. Pemprov Aceh telah menyediakan lahan seluas total 240 ha di 10 kabupaten/kota, dan kompleks Stadion Harapan Bangsa di Lhong Raya, Kota Banda Aceh, nantinya akan digunakan sebagai lokasi pembukaan PON 2024 pada 8 September 2024.

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh menyebutkan, Aceh akan menjadi tuan rumah PON 2024 bagi 33 cabang olahraga (cabor) yang mempertandingkan 42 disiplin dan 510 nomor pertandingan. Diperkirakan sebanyak 5.636 atlet dan 2.752 ofisial akan hadir di Aceh saat PON 2024. Begitu pula di Sumut, tuan rumah bagi 34 cabor yang menggelar pertandingan pada 46 disiplin dan 528 nomor yang diikuti oleh 6.281 atlet serta didampingi 3.140 official.

Venue belum tuntas

Terkait masalah kesiapan venue yang nantinya akan menjadi sarana pendukung pelaksanaan PON Aceh-Sumut 2024, memang masih terus menjadi masalah yang terus dicarikan jalan keluarnya. Di awal malah pernah muncul wacana untuk menunda pelaksanaannya. Usulan dari Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh, Dedy Yuswadi kepada pemerintah pusat agar pelaksanaan PON Aceh-Sumut 2024 agar ditunda 1 tahun, sebagaimana juga pernah terjadi di Papua.

Alasannya memang tak sesederhana sekadar belum siapnya venue, namun kaitannya lebih pada ketersediaan venue olahraga yang baru di Aceh yang bisa dimiliki oleh beberapa kabupaten/kota untuk pengembangan olahraga Aceh di masa depan. Jika itu menjadi dasar pertimbangannya tentu saja patut kita apresiasi, sekalipun harus juga dilihat pertimbangannya dari sisi lain.

Apakah kemunculan “masalah” itu berasal dari Pemerintah Aceh sendiri, atau “kontribusi” lain. Seperti keterlambatan penyediaan dana persiapan PON-nya.

Bagaimanapun ini juga bisa menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Pusat untuk menyetujuinya jika bersifat tidak substansial bagi kesuksesan PON itu sendiri. Dan bisa jadi dianggap sebagai kesalahan dari daerah, bukan dari Pusat.
Jika Pusat menganggap dengan venue yang ada sekarang, PON tetap bisa dijalankan maka bisa jadi usulan penundaan itu akan gagal. Apalagi belakangan muncul kabar terbaru yang dirilis media, bahwa ternyata halangan penyelesaian stadion juga berkaitan dengan masalah tender pelaksanaan proyek salah satu venue di Aceh Tenggara yang berdekatan dengan Sumut juga terkendala. Sehingga prosesnya harus dilakukan sebanyak 4 kali. Akibatnya tentu membuat proyek tersebut menjadi bermasalah dalam penyelesaiannya.

Jadi banyak hal yang mestinya harus dipersiapkan dan harus benar-benar bisa digunakan tepat waktu tanpa terburu-buru. Dan ini harus menjadi prioritas dan perhatian utama bagi panitia penyelenggara PON Aceh-Sumut agar kesiapannya lebih matang. Kita khawatir jika sebagian besar venuenya dikebut pengerjaannya, akan banyak masalah dibelakang hari, terutama kualitasnya. Di satu sisi adanya penyelenggaraan PON menjadi momentum bagi daerah untuk merevitalisasi berbagai sarana dan prasarana olahraga yang ada agar sesuai dengan standar nasional.

Efek bergandanya akan sangat besar bagi pembangunan keolahragaan kita di Aceh. Saat ini saja persiapan venue begitu merata menyebar ke banyak titik. Cabor selancar berada di Babah Kuala dan Kuala Cut, Pantai Lhoknga. Cabor khuras di Jantho Sport Center (JSC) Kota Jantho. Cabor paralayang di atas Gunung Teungku Diweueng dengan ketinggian 512 meter di atas permukaan laut (mdpl).

Begitu juga persiapan di Pidie Convention Center (PCC), lapangan sepak bola Bambi dan lapangan bola Mukim Lhang Tijue. Selanjutnya di Aceh Utara cabor paramotor di Bandara Malikussaleh. Dan di Aceh Timur untuk cabor takraw di kompleks Gedung Idi Sport Center (ISC). Persoalan yang tidak kalah penting juga berkaitan dengan tidak hanya selesainya pembangunan venue olahraganya tetapi juga pemeliharaan dan pemanfaatan pasca PON nantinya. Selain untuk pelaksanaan event di tingkat daerah dan nasional karena standar venuenya telah disesuaikan untuk standar nasional, juga menjadi tempat pembinaan atlet secara berkelanjutan.

Sehingga segala sesuatu terkait pembangunan venue, baik desain maupun pemanfaatan jangka panjang harus dipikirkan agar tak lagi perlu mengeluarkan biaya ulang untuk renovasi tetapi lebih pada pemeliharaannya saja. Jangan sampai pembangunan venue yang menggebu-gebu ternyata pada akhirnya hanya menyisakan venue yang kurang bermanfaat setelahnya karena perencanaan pemanfaatan pembangunan untuk jangka panjang yang kurang matang.