Pemimpin yang Dirindukan Masyarakat Aceh

Oleh: Nursyima

PESTA Demokrasi Pemilu baru saja dilewati dan kini dengan penuh antusias masyarakat Aceh akan menyambut pesta demokrasi Pilkada yang secara resmi akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang.

Pilkada adalah proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dimana masyarakat harus menentukan pilihannya yang terdiri atas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Wali Kota melalui proses penghitungan suara yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.  

Peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Partai politik peserta Pilkada   adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pilkada.

Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Berdasarkan Umur  Provinsi Aceh Pada Pilkada 2024 terdapat 3.765.268 pemilih, dimana pemilih laki-laki berjumlah 1.849.899 dan pemilih perempuan berjumlah 1.915.369.

Baca juga: Semua Pemimpin Aceh Diajak Wujudkan Lima Peta Jalan Dakwah almarhum Tu Sop

Berdasarkan kelompok umur Gen Z dengan kelompok umur 17-26 tahun sebanyak 974.983, Gen Y dengan kelompok umur 27-24 tahun sebanyak 1.348.602, Gen X dengan kelompok umur 43-58 tahun sebanyak 965.641 sedangkan Baby Boomers sebanyak 423.444 dan yang terakhir kelompok umur Pre Boomers 78 tahun keatas yaitu sebanyak 52.598 pemilih.

Perbedaan usia menjadi tolak ukur dan menjadi dilema tersendiri dalam menentukan pilihan, terlebih pada kelompok umur  Gen Z yang berusia 17 tahun  dan baru terdaftar sebagai pemilih yang menggunakan hak dan kewajibannya sebagai seorang warga negara Indonesia  menjadi pemilih pemula.

Bagaimana tidak, pemilih pemula yang baru berpartisipasi dan tidak didasari pengalaman harus banyak mencari informasi dari berbagai sumber dan menjadi pemilih mandiri tanpa pengaruh dari pihak manapun.  Meskipun masyarakat umumnya yang sudah sering berpartisipasi pun harus siap dan mantap dalam memilih dan tegas menolak money politic.

Indonesia yang memilih pemerintahan dalam bentuk sistem demokrasi sangat disayangkan apabila masih memainkan peran money politic yang jelas dapat menodai demokratisasi. Modus money politic dapat terjadi secara langsung dengan membagikan uang secara tunai misalnya atau tidak langsung dengan memberikan sembako, pembangunan  dan modus lainnya yang digunakan untuk kemenangan kelak.

Calon pemimpin yang menggunakan money politic dengan alasan untuk kemenangan merupakan sosok pemimpin yang tidak mencerminkan nilai moral yang tinggi serta merusak sistem politik dalam penyelenggaraan Pilkada mendatang serta bukan contoh pemimpin yang baik untuk dipilih oleh masyarakat Aceh. 

Sejarah konflik di Aceh, masyarakat sangat menghargai pemimpin yang mampu menjaga stabilitas dan perdamaian. Pemimpin yang bisa merangkul semua pihak, termasuk mereka yang pernah terlibat dalam konflik, dan mempromosikan rekonsiliasi akan mendapatkan dukungan yang besar.

Aceh masih menghadapi tantangan dalam bidang ekonomi, terutama dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Masyarakat menginginkan pemimpin yang bisa menciptakan lapangan kerja, mengembangkan ekonomi lokal, dan memperkuat sektor-sektor vital seperti pertanian, perikanan, serta pariwisata.

Pemimpin yang sering turun ke lapangan, berinteraksi langsung dengan rakyat, dan mau mendengarkan keluhan masyarakat dianggap sebagai sosok yang ideal. Keterbukaan dan kepedulian terhadap kebutuhan rakyat sehari-hari adalah kualitas yang sangat dihargai.

Masyarakat juga berharap pemimpin yang proaktif dalam mendukung dan memberdayakan generasi muda. Ini termasuk program-program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta penciptaan peluang usaha bagi kaum muda Aceh.

Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan salah satu contoh beasiswa pendidikan dari kebijakan yang sudah dijalankan pemerintah untuk membantu meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Namun, tantangan masih ada terkait kualitas Pendidikan.  

Tidak hanya pendidikan kemiskinan sering kali terkait dengan kesehatan yang buruk. Rencana pengentasan kemiskinan harus mencakup peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas.

Selain itu, program penyuluhan gizi dan akses terhadap makanan bergizi juga sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan menurunkan angka stunting.

Pemerintah juga perlu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar inflasi tidak berdampak negatif pada daya beli masyarakat miskin. Pengaturan harga pangan dan kebijakan subsidi untuk barang-barang esensial dapat menjadi bagian dari strategi ini.

Penyediaan akses terhadap pinjaman dengan bunga rendah atau skema mikro finansial untuk UMKM dapat membantu masyarakat miskin memulai atau mengembangkan usaha mereka. Program ini bisa didukung oleh pemerintah atau lembaga keuangan non-bank yang fokus pada pemberdayaan ekonomi. 

Pemerintah telah fokus pada pembangunan infrastruktur melalui program Dana Desa, yang bertujuan meningkatkan pembangunan di pedesaan. Hasilnya terlihat dalam peningkatan akses jalan, jembatan, listrik, dan air bersih di beberapa daerah.

Meski demikian, kualitas dan pemeliharaan infrastruktur masih perlu ditingkatkan, serta diperlukan pengawasan agar pembangunan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Untuk mencegah terjadinya kebocoran anggaran dari program-program yang dijalankan maupun nanti akan laksanakan harus  meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas, yang mengurangi efektivitas program.

Secara keseluruhan, program-program pengentasan kemiskinan di Indonesia telah membawa perubahan, namun untuk mencapai hasil yang lebih signifikan dan merata, masih diperlukan perbaikan dalam hal implementasi, pengawasan, dan koordinasi antarlembaga.

Penguatan Kelembagaan Perbaikan institusi dan tata kelola yang baik sangat penting untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berjalan dengan efektif. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program sosial perlu ditingkatkan untuk menghindari penyalahgunaan anggaran.

Menjelang Pilkada di Aceh, masyarakat umumnya mencari sosok pemimpin dengan karakteristik yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal.. Berikut adalah beberapa kriteria pemimpin yang banyak diharapkan oleh masyarakat Aceh.  

Masyarakat Aceh mendambakan pemimpin yang jujur, transparan, dan bebas dari korupsi. Pemimpin dengan rekam jejak yang bersih dan komitmen kuat terhadap pemberantasan korupsi menjadi harapan utama agar pembangunan dapat berjalan efektif dan adil. 

Masyarakat Aceh juga menginginkan pemimpin yang peduli terhadap kesejahteraan rakyat kecil. Pemimpin yang mampu mendengar dan memahami masalah-masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan yang dialami masyarakat. mengingat Aceh adalah daerah yang kental dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal.

Sehingga sosok pemimpin yang mampu  memahami, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat nantinya dalam Pembangunan aceh yang mendatang sangat dirindukan juga pemimpin yang menjunjung tinggi Syariat Islam dan tradisi Aceh.

Masyarakat Aceh menginginkan pemimpin yang memiliki visi pembangunan jangka panjang yang jelas, terutama dalam bidang ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Mereka berharap ada pemimpin yang mampu memanfaatkan sumber daya lokal untuk kesejahteraan bersama. 

Dengan melaksanakan peran-peran ini, pemerintah dapat membantu menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan juga menekankan angka kemiskinan di Aceh dan menjadi sosok pemimpin sebagaimana yang sangat dirindukan kehadirannya oleh masyarakat Aceh.

*) Penulis adalah mahasiswa Magister Prodi Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran USK