PSN Bendungan Keureuto Rp 2,6 Triliun Lebih di Aceh Utara Mulai Finishing 

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara 

SERAMBINEWS.COM,LHOKSUKON – Pembangunan bendungan Krueng Keureuto di Desa Blang Pante Kecamatan Paya Bakong, Aceh Utara yang berbatasan dengan Kabuten Bener Meriah kini dalam proses finishing. 

Bendungan Keureuto termasuk salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibangun dengan dana APBN mencapai Rp 2.6 triliun. 

Bendungan proyek PSN ini direncanakan akan dilakukan ujicoba atau pengisian air dalam waktu dekat. 

Bendungan memiliki luas areal tampungan 896,96 hektar (Aceh Utara dan sebagian kecil Bener Meriah), mampu menampung air dengan kapasitas 215 juta meter kubik. 

Pemanfaatannya untuk sumber air irigasi, yaitu intensifikasi irigasi Alue Ubay seluas 2.743 hektar dan ekstensifikasi irigasi Pase Kanan seluas 6.677 hektar. 

Baca juga: Waduk Keureuto Diujicoba Bulan Depan

Selain itu, juga untuk penyediaan air baku 0,5 meter kubik per detik, yang dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas 6,34 MW.  

Serta untuk pengendalian banjir 30,5 juta meter kubik (mereduksi banjir kawasan Lhoksukon sekitar 30 persen).

Berdasarkan catatan Serambinews.com, Ground breaking (peletakan batu pertama) Bendungan Keureuto itu dilakukan langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) pada 9 Maret 2015. 

Tahap pertama jumlah yang dialokasikan untuk PSN tersebut mencapai Rp 1.7 trilun. 

Bendungan tersebut terbesar kedua di Sumatera itu, setelah Bendungan Batu Tegi di Lampung. 

PSN tersebut juga termasuk satu dari 13 di Indonesia yang juga dilakukan peletakan batu pertama oleh Jokowi pada 2015. 

Kepala Satuan Kerja (Kasatker) Bendungan Sumatera I, Fardianti, kepada Serambinews.com menyebutkan realisasi PSN tersebut hingga kini sudah mencapai 96 persen lebih. 

Namun, akhir-akhir ini pekerjaan tertunda, karena hujan. 

“Paket satu yang pertama dananya sekitar Rp 1.7 triliun, kemudian ada tambahan untuk paket dua, tambahannya hampir satu triliun,” ujar Fardianti. 

Baca juga: Pj Gubernur Tinjau Pembangunan Bendungan Keureuto Aceh Utara, Ditargetkan Rampung Tahun 2024

Penambahan dana itu, karena adanya perubahan material, kemudian jarak angkut material. 

PSN itu hanya mampu mengatasi banjir sekitar 30 persen. Jadi meskipun proyek itu sudah selesai, belum bisa mengatasi banjir di kawasan Lhoksukon. 

“Karena kita hanya mengendalikan yang dari Krueng Keureutonya saja. Sementara di bawah itu, setelah bendung Alue Ubay itu masih ada dua sungai besar, Krueng Pirak dan Krueng Peuto, itu debitnya hampir sama dengan Krueng Keureuto,” ungkap Kasatker Bendungan Sumatera I. 

Jadi yang dikendalikan debitnya dengan proyek itu, Krueng Keureuto. Sedangkan untuk Krueng Pirak dan Peutoe itu harus dikendalikan melalui Pemerintah Daerah, baru Lhoksukon bebas banjir. 

Baca juga: Jadi Akses Alat Berat Proyek Waduk Keureuto, Jalan Sepanjang 5 Km di Paya Bakong Rusak Parah

“Memang dari rencana awal 30 persen mengurangi banjir, karena kita hanya di Krueng Keureuto saja,” ujar Fardianti.

Kalau bendungan itu sudah selesai, banjir yang tadinya itu satu meter, bisa berkurang 30 sampai 35 sentimeter. 

Cara mengendalikannya dengan cara menampung air ketika musim hujan, lalu akan dilepas pelan-pelan nantinya.

“Untuk SOP operasional akan ada, jadi petugasnya sudah tahu bagaimana caranya (mengendalikan),” katanya. 

Pihaknya juga sudah membentuk unit sebagai pengelola bendungan tersebut dua tahun yang lalu. 

"Kalau masa pemeliharaan biasanya kalau proyek besar," kata Fardianti bisa mencapai satu tahun. 

Proyek itu juga berfungsi sebagai sumber irigasi, intensifikasi untuk menambah pola tanam dan ekstensifikasi untuk menambah suplai irigasi baru, melalui bendungan. 

Kemudian fungsi lainnya untuk penyediaan air baku dan PLTA. 

Tapi untuk kedua hal tersebut mungkin nantinya, kata Fardianti, bisa bekerjasama PDAM dengan PLN. 

Baca juga: Haji Uma Desak Bappenas Percepat Pembangunan Waduk Keureuto dan Kreung Pase

“Tugas kita sampai menyelesaikan bangunan dan mengisi (air). Untuk mengisi itu itu butuh waktu pengamatan selama dua tahun. 

Setelah itu, kita akan lakukan sertifikasi OP-nya, setelah keluar sertifikasi OP, baru bendungan itu bisa berfungsi, baru bisa dioperasionalkan,” katanya. 

Karena harus dilihat perilaku dari bendungan tersebut, jadi harus dilakukan pengamatan. 

“Kalau selesai tahun ini baru bisa kita operasionalkan tahun 2026, itupun setelah keluar sertifikasi OP-nya,” katanya. 

Sertifikat tersebut dikeluarkan Oleh Komisi Keselamatan Bendungan (KKB) yang juga berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). 

Jadi, semua bendungan yang dibangun pemerintah dan swasta harus mendapat izin dari KKB. 

“Proyek itu lambat pembangunannya karena persoalan lahan untuk bendungan dan pengambilan material dan kemudian Covid, juga mengakibatkan kendala. Tapi masalah utama itu lahan,” ungkap Fardianti. 

Fardianti berharap finishing itu bisa selesai pada pertengahan November mendatang, karena batas kontrak proyek tersebut sampai 31 Desember 2024. (*) 

Baca juga: Peringatan Hari Damai Aceh di Aceh Utara Berpakaian Resmi Samudera Pasai