Elemen Sipil Temui Pj Wali Kota Minta Setop Parkir Berbayar di Subulussalam, Ini Alasannya

Edi pun berharap pemerintah dapat berpikir dalam hal lain untuk mencari sumber pendapatan daerah.

Menurut Edi, masih banyak sumber lain untuk meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat kecil. 

Lantaran itu, Edi pun meminta kepada Pj Wali Kota Subulussalam, Azhari agar segera menghentikan segala aktivitas kutipan parkir di seputaran Pemerintah Kota Subulussalam.

Lebih jauh, Edi juga meminta untuk mengevaluasi dan merevisi regulasi tentang parkir, sehingga masyarakat kecil tidak merasa dirugikan dengan tetap mencari solusi lain untuk penambahan pendapatan daerah. 

Sementara itu, Pj Wali Kota Subulussalam, Azhari mengucapkan terima kasih atas masukan perwakilan Ormas, OKP, dan LSM.

Dia mengaku akan menampung aspirasi ini dan nanti akan ditindaklanjuti permasalahan tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun Serambinews.com, perwakilan lembaga yang bertandatangan dalam surat penolakan parkir berbayar di Kota Subulussalam yaitu KNPI, Pemuda Pancasila, LAKI, LP TIPIKOR, dan Pemuda Panca Marga.

Selanjutnya, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Islam, Gerakan Pemuda Ka'bah, SAPMA PP, Persatuan Muballigh Muda Sada Kata, Pemuda Muslimin Indonesia, dan perwakilan UMKM.(*)