Sekda Minta BKPSDM Banda Aceh Cari Solusi untuk 170 Tenaga Kontrak di RSUD Meuraxa 

Ia mengungkap, berdasarkan putusan BKN Nasional yang berhak mendaftar PPPK 2024 adalah tenaga kontrak yang aktif bekerja di instansi pemerintahan paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus-menerus. 

Namun, kata Dayadi, hal tersebut tidak diterapkan di RSUD Meuraxa. Dan lebih parahnya, 170 formasi PPPK di rumah sakit itu akan disusupi dengan nama lain dari luar RSUD Meuraxa. 

“Hari ini rumah kami (RSUD Meuraxa) ingin dimasukkan nama-nama baru yang di luar kami. Sehingga kami merasa bahwa yang punya rumah berdiri-diri saja,” ungkapnya. 

“Rumah Sakit Meuraxa sudah ada orangnya sendiri yang sudah lama bekerja sehingga nama-nama itu yang seharusnya lebih berhak mendapatkan tempat, posisi di mana mereka sudah sejak lama mengabdi di tempat itu,” lanjutnya.

Dayadi berharap, perjuangan pihaknya ini bisa mendapatkan solusi terbaik sehingga para tenaga kontrak yang telah lama bekerja di RSUD Meuraxa bisa ikut mendaftar pada seleksi PPPK 2024. 

“Karena jika seandainya 170 orang itu masuk dari luar mereka mau ngapain di rumah sakit itu. Misalnya bagian yang mandiin jenazah, apakah mereka punya legalitas untuk memandikan mayat dan meninggalkan yang sudah profesional,” pungkasnya. 

 
Amatan Serambinews.com, dalam aksi itu 170 tenaga kontrak belum berhasil menemui kepala BKPSDM Banda Aceh dan pejabat terkait yang ada di kantor tersebut. Mereka kemudian melanjutkan audiensi ke gedung DPRK setempat. Belum diketahui apa hasil audiensi tersebut.(*)

Baca juga: Rentetan Serangan Israel di Lebanon Tewaskan 33 Orang, Banyak Korban Terluka

Baca juga: Kapolres Abdya Dorong Ketahanan Pangan dengan Program Pekarangan Bergizi

Baca juga: Syarat-syarat Wanita Karir dalam Islam, Buya Yahya : Asal Jangan Tinggalkan Lima Kewajiban Ini