Isu Terowongan Geurutee Kembali Mencuat

“Jalur gunung Geurutee hari ini rawan longsor dan rawan terjadi kecelakaan akibat jalan sempit, apalagi ketika kondisi hujan.” Edi Kamal, Anggota DPRA 

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Isu pembangunan terowongan Geurutee kembali mencuat. Anggota DPRA Edi Kamal yang menyuarakan agar pembangunan terowongan Geurutee masuk Program Strategis Nasional (PSN) di era pemerintah Presiden Prabowo Subianto.

Selama ini program pembangunan terowongan Geurutee hanya menjadi wacana pemerintah semata. Padahal, lintasan pegunungan yang menghubungkan Banda Aceh dengan kawasan barat selatan Aceh ini sudah sangat berisiko dilewati, khususnya saat musim hujan.  

“Jalur gunung Geurutee hari ini rawan longsor dan rawan terjadi kecelakaan akibat jalan sempit, apalagi ketika kondisi hujan,” ungkap politisi Partai Demokrat kepada Serambi, Rabu (13/11/2024).   

Edi menjelaskan pembangunan terowongan Geurutee merupakan sebuah hal yang urgen untuk segera direalisasikan. Sebab, terang Edi, selain kondisi jalan saat ini yang sempit, juga volume kendaraan yang melintasi jalan tersebut bertambah banyak.  

“Saya rasa kita perlu membicarakan bagaimana upaya membangun terowongan Geurutee masuk dalam proyek strategis nasional di era pemerintahan Presiden Prabowo,” ujar Edi Kamal yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Nagan Raya ini.

Sebab pembangunan terowongan Geurutee akan memberi dampak pada konektivitas kawasan yang pada akhirnya berefek pada peningkatan ekonomi masyarakat. “Yang tak kalah penting juga adalah soal keamanan bagi pengendara dikawasan tersebut,” imbuhnya.

“Saya berharap nantinya Pak Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono melalui Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo dapat memasukkan terowongan Geurutee sebagai bagian dari PSN yang prioritas di Aceh,” tambah dia.

Untuk diketahui, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Begitu juga dengan Dody Hanggodo juga kader partai berlambang Mercy tersebut.

Sebenarnya, isu pembangunan terowongan Geurutee sudah lama dibicarakan. Gubernur Aceh, dr Zainal Abdullah sudah pernah mengusulkan pembangunan terowongan Geureutee kepada Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Aceh pada Maret 2015.

Bahkan pada tahun 2016, sudah ada pembahasan disain detil pembangunan atau detail engineering desain (DED) terowongan serta penyusunan analisa mengenai dampak lingkungan (Amdal) Geureutee. 

Kala itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) juga sudah menyetujui pembangunan terowongan (tunnel) yang akan menembus gunung Geureutee dengan tahapan pembangunannya dimulai tahun 2017.

Proyek terowongan dengan panjang sekitar 4 kilometer akan menghubungkan Gunung Paro, Kulu, dan Geureutee. Kawasan itu sangat rawan karena medannya penuh tanjakan, tikungan sempit, dan pada musim hujan acap terjadi longsor. 

Saat itu, Kadis Bina Marga Aceh, Rizal Aswandi menyebutkan panjang terowongan di Gunung Paro 1.135 meter, di Gunung Kulu 1.638 meter, dan Geureutee 2.805 meter. Total biaya yang dibutuhkan Rp 4 triliun lebih.(mas) 

Pembangunan Irigasi dan Normalisasi Sungai Juga Mendesak  

Selain terowongan Geurutee, anggota DPRA, Edi Kamal juga menyampaikan bahwa ada sejumlah infrastruktur lain di wilayah di barat selatan Aceh yang juga butuh perhatian khusus dari pemerintah pusat. Salah satunya, pembangunan irigasi. 

Menurut Edi, ada beberapa irigasi yang perlu dipercepat pembangunannya seperti irigasi Lhok Guci, Kabupaten Aceh Barat. Sementara irigasi Jeuram Kabupaten Nagan Raya, perlu dilakukan revitalisasi dan dibangun jaringan sekunder dan tersier.

Edi Kamal menilai hal ini mendesak dilakukan untuk mengoptimalisasi kegiatan pertanian di Kabupaten Nagan Raya yang pernah menjadi lumbung padi Aceh. 

Dalam penanganan banjir dan abrasi sungai, lanjut Edi, juga perlu dilakukan normalisasi sungai dan pembangunan tanggul di sejumlah lokasi. Seperti Kreung Meureubo di Aceh Barat, Krueng Nagan dan Krueng Tripa di Nagan Raya serta Krueng Trumon di Aceh Selatan.

“Saya optimis bahwa di era Presiden Prabowo, dengan dukungan Menko Infrastruktur AHY dan Menteri PU Dody Hanggodo akan turut memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang ada di Aceh, tak terkecuali di wilayah barat selatan,” pungkasnya.(mas)