Ini Kronologi Aliansi Masyarakat Kuala Batee Tolak IUP PT Abdya Mineral Prima

Penolakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapt (RDP) di ruang Rapat Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaen atau DPRK Abdya, Senin (22/9/2025).

Laporan Masrian Mizani I Aceh Barat Daya 

SERAMBINEWS.COM, BLANGPIDIE - Aliansi Masyarakat Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) yang tergabung dalam 33 lembaga secara tegas menolak Izin Usaha Perusahaan (IUP) PT Abdya Mineral Prima yang akan melakukan eksplorasi emas di Kecamatan Kuala Batee.

Penolakan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapt (RDP) di ruang Rapat Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaen atau DPRK Abdya, Senin (22/9/2025).

Kegiatan RDP itu dipimpin Ketua DPRK Abdya, Roni Guswandi, didampingi Wakil Ketua I Mustiar, dan Wakil Ketua II, Nurdianto, serta dihadiri sejumlah anggota dewan lainnya.

Selain itu, juga hadir Plt Sekda Abdya, Amrizal serta sejumlah Kepala SKPK, tujuh keuchik di Kecamatan Kuala Batee, dan puluhan perwakilan aliansiansi masyarakat Kuala Batee lainnya.

Pada kesempatan itu, Koordinator Aliansi, Ibrahim Bin Jalil, menjelaskan pada 17 Januari 2025, Gubernur Aceh melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan IUP Eksplorasi PT Abdya Prima Mineral Nomor: 540/DPTMSP/19/IUPEKS/2025 seluas 2.319 hektare yang tersebar di tujuh gampong dalam Kecamatan Kuala Batee dengan komoditas mineral logas emas.

Tujuh gampong yang menjadi lokasi eksplorasi PT Abdya Mineral Prima itu, sebut Ibrahim, meliputi Gampong Kota Bahagia, Panto Cut, Kampung Tengah, Blang Panyang, Drien Beurumbang, Krueng Batee, dan Alue Pisang.

Baca juga: Bupati Safaruddin Sebut Izin PT Abdya Mineral Prima Sedang Dievaluasi Menyeluruh

Menurut Ibrahim, persoalan izin tambang ini terkuak ke publik pada Agustus 2025, sehingga membuat kegaduhan di kalangan masyarakat Abdya khususnya Kuala Batee.

"Kegaduhan ini hingga memicu berbagai macam reaksi dari masyarakat dan tokoh masyarakat Kuala Batee," kata Ibrahim.

Saat itu, jelasnya, masyarakat mulai melakukan tracking kebenaran IUP eksplorasi perusahan tambang tersebut.

Sehingga, sambungnya, ditemukan fakta oleh beberapa tokoh masyarakat Kuala Batee, salah satunya, IUP eksplorasi itu dikeluarkan atas dasar rekomendasi Pj Bupati Darmansah, camat, dan keuchik.

Atas dasar temuan itu, tutur Ibrahim,  masyarakat dan tokoh Kuala Batee melakukan berbagai upaya, mulai membuat grup WhatsApp, menaikkan spanduk penolakan terhadap IUP PT Abdya Mineral Prima, hingga melalukan audiensi antara tokoh masyarakat Kuala Batee dengan tujuh keuchik di Kantor Camat Kuala Batee.

"Dari hasil rapat pada 31 Agustus itu, kita sepakat menolak IUP Ekplorasi PT Abdya Mineral Prima dan PT lainnya yang akan hadir dikemudian hari," kata Ibrahim.

Baca juga: Fraksi Abdya Meudaulat Desak Cabut Izin PT Abdya Mineral Prima

Kemudian, sambungnya, pihak Aliansi juga menyurati DPRK dan Bupati Abdya hingga berujung pada RDP yang dilaksanakan hari ini. 

"Pada intinya, kami Aliansi masyarakat Kuala Batee menolak IUP PT Abdya Mineral Prima. Kami juga meminta pemerintah agar IUP tersebut segera dibatalkan," pungkas Ibrahim. (*)