Biden Cabut Pembatasan Senjata untuk Ukraina, Langkah Berani atau Terlambat?

SERAMBINEWS.COM- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, baru-baru ini mengambil keputusan besar yang dapat mengubah jalannya konflik Ukraina-Rusia.

Dilansir dari kantor berita Reuters pada Senin (18/11/2024), pemerintah AS mengizinkan Ukraina untuk menggunakan senjata buatan Amerika untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Rusia.

Keputusan ini datang setelah permohonan berbulan-bulan dari Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, yang meminta akses ke senjata canggih untuk melawan agresi Rusia. 

Keputusan ini juga dianggap sebagai tanggapan terhadap eskalasi konflik yang semakin intens, khususnya dengan keterlibatan pasukan Korea Utara dalam mendukung Rusia.

Seiring dengan kemajuan pasukan Rusia yang dilaporkan semakin cepat meskipun menderita banyak kerugian, situasi di medan perang semakin rumit.

AS memperkirakan bahwa lebih dari 10.000 tentara Korea Utara telah dikerahkan ke Rusia, dan sebagian besar dari mereka kini berada di wilayah Kursk, Rusia, yang dekat dengan perbatasan Ukraina.

Pasukan Korea Utara ini sudah mulai terlibat dalam operasi militer, memperburuk ketegangan di kawasan tersebut.

Ukraina sendiri mengklaim telah bertempur dengan beberapa pasukan Korea Utara yang telah dikerahkan ke Kursk. Pada Agustus lalu, Ukraina sempat menyerang wilayah ini, dan Presiden Zelenskyy mengatakan bahwa serangan tersebut bisa menjadi "chip tawar" untuk masa depan.

Namun, pasukan Ukraina kini menghadapi kesulitan lebih besar, terutama karena kekurangan personel dan sumber daya yang cukup.

Keputusan AS untuk mengizinkan Ukraina melakukan serangan lebih jauh ke dalam wilayah Rusia datang dengan berbagai pertimbangan strategis.

Alex Plitsas, seorang analis dari Atlantic Council, menyatakan bahwa pencabutan pembatasan penargetan senjata ini akan membantu Ukraina untuk "bertempur tanpa tangan terikat.

 Dengan kata lain, Ukraina tidak lagi harus berperang dengan pembatasan ketat mengenai di mana dan bagaimana mereka bisa menggunakan senjata canggih yang disuplai oleh Barat.

Namun, Plitsas juga mengkritik keputusan ini karena dianggap "terlalu terlambat". Ia mengingatkan bahwa senjata-senjata canggih seperti ATACMS (roket jarak jauh), HIMARS, Bradley Fighting Vehicles, Abrams tanks, dan F-16 seharusnya sudah diberikan kepada Ukraina jauh lebih awal. 

Menurutnya, keputusan untuk menyediakan senjata tersebut baru diambil setelah banyak kerugian yang dialami oleh Ukraina, baik di tingkat manusia maupun wilayah yang sudah mereka rebut sebelumnya.

Beberapa anggota Partai Republik di Kongres AS juga mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan Biden. Mike Turner, anggota Kongres Republik yang juga Ketua Komite Intelijen DPR AS, menyatakan bahwa keputusan Biden ini sudah "terlalu lama ditunggu."

 Menurutnya, meskipun langkah ini merupakan langkah yang baik, masih ada banyak pembatasan yang perlu dicabut agar Ukraina bisa berperang dengan lebih efektif.

Turner menambahkan bahwa keputusan ini, meskipun terlambat, bisa memberikan tekanan besar kepada Presiden Rusia Vladimir Putin, terutama dengan kembalinya Donald Trump yang berjanji akan segera mengakhiri perang setelah menjabat sebagai Presiden AS pada Januari mendatang.

Trump selama ini telah mengkritik besar-besaran bantuan militer dan finansial AS untuk Ukraina, dan banyak yang bertanya-tanya bagaimana kebijakan luar negeri AS akan berubah jika Trump kembali berkuasa.

Keputusan AS ini juga mempengaruhi hubungan dengan negara sekutu Ukraina. Beberapa negara, meskipun memberikan dukungan senjata kepada Ukraina, memberikan pembatasan ketat terkait bagaimana senjata-senjata tersebut bisa digunakan di dalam wilayah Rusia.

 Mereka khawatir jika serangan terhadap Rusia dilakukan, hal ini bisa memicu pembalasan yang lebih keras dari Rusia.

 Hal ini berpotensi menarik negara-negara NATO ke dalam konflik secara langsung atau bahkan memperburuk risiko konfrontasi nuklir.

Radoslaw Sikorski, Menteri Luar Negeri Polandia, mengungkapkan bahwa langkah Biden ini adalah respons terhadap keterlibatan pasukan Korea Utara dan juga serangan rudal besar-besaran dari Rusia.

Sikorski mengatakan bahwa Presiden Biden akhirnya mengambil langkah yang dimengerti oleh Vladimir Putin, yakni dengan menghapus pembatasan penggunaan senjata Barat oleh Ukraina. Sikorski menyebut bahwa keputusan ini adalah "bahasa yang Putin mengerti."

Meskipun keputusan ini telah diambil, masih banyak ketidakpastian yang menyelimuti masa depan konflik ini. Apakah pencabutan pembatasan penargetan senjata oleh Ukraina akan mengubah jalannya perang? Beberapa pejabat AS merasa bahwa meskipun langkah ini penting, hal itu tidak akan secara signifikan mengubah arah perang dalam waktu dekat.

 Namun, dengan pasukan Rusia yang mulai mengalami kerugian besar dan situasi yang semakin mencekam, langkah ini bisa memberikan Ukraina keunggulan strategis, baik di medan perang maupun dalam negosiasi damai yang mungkin terjadi di masa depan.

Keputusan Biden ini juga akan berpengaruh pada kebijakan luar negeri AS jika Trump kembali menjabat. Trump telah berulang kali mengkritik kebijakan bantuan militer kepada Ukraina dan berjanji untuk segera mengakhiri perang, meskipun belum menjelaskan secara rinci bagaimana cara melakukannya.

Keputusan AS untuk mengizinkan Ukraina menyerang lebih jauh ke dalam Rusia dengan senjata buatan AS adalah langkah besar yang diambil dalam situasi yang semakin mencekam.

Meskipun langkah ini memberikan peluang bagi Ukraina untuk memperkuat posisi perangnya, banyak yang merasa keputusan ini datang terlalu terlambat. 

Sementara itu, ketegangan internasional terus meningkat, dengan kekhawatiran tentang kemungkinan eskalasi lebih lanjut, baik dalam bentuk keterlibatan negara-negara NATO atau risiko konfrontasi nuklir.

Bagaimanapun, keputusan ini menunjukkan bahwa Amerika Serikat, bersama sekutunya, siap untuk mendukung Ukraina dalam menghadapi tantangan yang semakin besar.