123 Negara yang Bisa Tangkap Netanyahu dan Gallant setelah ICC Keluarkan Surat Penangkapan PM Israel

SERAMBINEWS.COM  - Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) secara resmi mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant pada Kamis (21/112024).

Keduanya dituduh terlibat dalam dugaan kejahatan perang yang dilakukan di Gaza.  

Surat perintah ini merupakan salah satu langkah paling tegas ICC terhadap Israel, meskipun negara tersebut tidak mengakui yurisdiksi pengadilan internasional tersebut.  

Sebab, dalam statuta Roma yang menjadi cikal bakal pembentukan ICC, terdapat 124 negara di enam benua yang bisa menangkap Netanyahu dan Gallant.

Negara-negara yang menjadi bagian dari ICC terikat secara hukum untuk menegakkan surat perintah penangkapan keduanya.

"Hukum berlaku atas dasar anggapan bahwa orang akan mematuhinya. Begitulah semua hukum diciptakan," kata pengacara hak asasi manusia internasional, Jonathan Kuttab kepada Al Jazeera.

"Anda mengharapkan semua orang menghormati hukum. Mereka yang tidak menghormati hukum, berarti mereka sendiri yang melanggar hukum," jelasnya.

Kuttab menambahkan, ada tanda-tanda awal, negara-negara tidak akan mengabaikan keputusan pengadilan tersebut.

Banyak di antara sekutu Israel — termasuk Uni Eropa — telah berkomitmen untuk menegakkan surat perintah penangkapan dari ICC.

Lantas, negara mana saja yang bisa menangkap Netanyahu dan Gallant?

Berikut daftarnya:

1. Afganistan
2. Albania
3. Andorra
4. Antigua and Barbuda
5. Argentina
6. Armenia
7. Australia
8. Austria
9. Bangladesh
10. Barbados
11. Belgia
12. Belize
13. Benin
14. Bolivia
15. Bosnia and Herzegovina
16. Republik Demokratik Rakyat Botswana
17. Brazil
18. Bulgaria
19. Burkina Faso
20. Tanjung Verde
21. Kamboja
22. Kanada
23. Republik Afrika Tengah
24. Chad
25. Chili
26. Kolumbia
27. Komoro
28. Kongo
29. Kepulauan Cook
30. Kosta Rika
31. Pantai Gading
32. Kroasia
33. Siprus
34. Republik Ceko
35. Republik Demokratik Kongo
36. Denmark
37. Jibuti
38. Dominika
39. Republik Dominika
40. Ekuador
41. El Salvador
42. Estonia
43. Fiji
44. Finlandia
45. Perancis
46. Gabon
47. Gambia
48. Georgia
49. Jerman
50. Ghana
51. Yunani
52. Grenada
53. Guatemala
54. Guinea
55. Guyana
56. Honduras
57. Hongaria
58. Islandia
59. Irlandia
60. Italia
61. Jepang
62. Yordania
63. Kenya
64. Kiribati
65. Latvia
66. Lesotho
67. Liberia
68. Liechtenstein
69. Lithuania
70. Luksemburg
71. Madagaskar
72. Malawi
73. Maladewa
74. Mali
75. Malta
76. Kepulauan Marshall
77. Mauritius
78. Meksiko
79. Mongolia
80. Montenegro
81. Namibia
82. Nauru
83. Belanda
84. Selandia Baru
85. Nigeria
86. Makedonia Utara
87. Norwegia
88. Palestina
89. Panama
90. Paraguay
91. Peru
92. Polandia
93. Portugal
94. Republik Korea
95. Republik Moldova
96. Rumania
97. Saint Kitts and Nevis
98. Saint Lucia
99. Saint Vincent and Grenadines
100. Samoa
101. San Marino
102. Senegal
103. Serbia
104. Seychelles
105. Sierra Leone
106. Slowakia
107. Slovenia
108. Afrika Selatan
109. Spanyol
110. Suriname
111. Swedia
112. Swiss
113. Tajikistan
114. Timor Leste
115. Trinidad dan Tobago
116. Turki
117. Uganda
118. Inggris Raya
119. Republik Bersatu Tanzania
120. Uruguay
121. Vanuatu
122. Venezuela
123. Zambia

Tanggapan Dunia

Setelah ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant, Amerika Serikat (AS) buka suara.

Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih, John Kirby, secara tegas mengatakan, AS menolak surat perintah penangkapan dari ICC.

"Amerika Serikat pada dasarnya menolak keputusan Pengadilan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan bagi pejabat senior Israel."

"Kami tetap sangat prihatin dengan tindakan terburu-buru Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan surat perintah penangkapan dan kesalahan proses yang meresahkan yang menyebabkan keputusan ini," katanya, dikutip dari The Jerusalem Post.

Dalam pernyataannya, Kirby mengatakan pemerintahan Presiden Joe Biden akan selalu mendukung Israel dalam menghadapi ancaman terhadap keamanan.