AKP Dadang Tak Diborgol dan Merokok Diperiksa Propam, Polda Sumbar: Pelaku Alami Gangguan Mental 

Hasil investigasi Walhi pada tahun 2019, sedikitnya terdapat 28 titik tambang emas ilegal di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh dan 22 di antaranya sudah tidak aktif dan ditinggalkan begitu saja tanpa adanya upaya reklamasi.

Sedangkan enam titik lainnya di aliran Sungai Batang Bangko masih aktif.

Tak Tersentuh Hukum

Tambang emas ilegal di Sumatera Barat menurut Walhi tidak pernah tersentuh hukum.

Hal tersebut dapat dilihat secara gamblang dengan maraknya aktivitas tambang. Bahkan lokasinya ada di pinggir jalan nasional.

Selain itu, ketika ada penangkapan oleh aparat terhadap pelaku tambang di Sumatera Barat yang ditangkap itu hanya pekerja di lapangan. Tidak ada pelaku atau pemiliknya yang ditangkap.

Bahkan imbas dari aktivitas tambang ilegal tersebut pada 18 April 2020 terjadi bencana tanah longsor di Ranah Pantai Cermin,  Kecamatan Sangir Batang Hari.

Kemudian terjadi tanah longsor lagi pada 11 Januari 2021 sebanyak enam penambang tertimbun longsor di lokasi tambang emas di Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari. Saat itu empat orang dinyatakan meninggal dunia dan dua orang lainnya selamat.

Di lokasi yang sama, Nagari Abai Kecamatan Sangir Batang Hari sebanyak delapan orang meninggal akibat longsor di lubang tambang emas ilegal pada 10 Mei 2021.

Selanjutnya 21 Agustus 2022, sebanyak tiga orang penambang tewas tertimbun bekas galian tambang emas di Nagari Ranah Pantai Cermin, Kecamatan Sangir Batang Hari.

Terbaru, pada 30 Oktober 2023 seorang penambang emas tewas tertimbun longsoran di lokasi tambang Kimbahan Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batang Hari.

Sahroni Geram

DPR RI turut mengomentari kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Kasat Reskrim Polres Solok Selatan, AKP Ulil Ryanto. 

Pimpinan Komisi III DPR RI kompak mengkritik kondisi pelaku, Kabag Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar yang tak diborgol saat diperiksa Propam Polda Sumatera Barat.

Tak hanya itu, AKP Dadang disebut merokok saat diperiksa. 

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni pun mengungkapkan kekesalannya.