ICC Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk Netanyahu, Gallant, dan Pemimpin Hamas

SERAMBINEWS.COM- Pada hari Kamis (21/11/2024), Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant, serta pemimpin Hamas Ibrahim Al-Masri.

Dilansir dari kantor berita Reuters pada Jumat (22/11/2024), surat perintah ini dikeluarkan atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi selama konflik Gaza, yang dimulai setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Para hakim ICC menyatakan bahwa mereka memiliki dasar yang cukup untuk meyakini bahwa Netanyahu dan Gallant bertanggung jawab atas berbagai tindakan kriminal di Gaza.

Tuduhan tersebut termasuk pembunuhan massal, penganiayaan terhadap warga sipil, serta penggunaan kelaparan sebagai senjata perang dalam serangan yang dianggap sebagai "serangan luas dan sistematis terhadap penduduk sipil Gaza.

 Blokade yang diberlakukan terhadap Gaza, yang menyebabkan kekurangan makanan, air, listrik, bahan bakar, dan pasokan medis, juga disebutkan sebagai salah satu faktor yang menciptakan kondisi yang memperburuk penderitaan penduduk sipil.

Keputusan ICC ini disambut dengan beragam reaksi dari berbagai pihak. Shaban Abed, seorang insinyur teknis yang tinggal di Gaza City dan kini mengungsi di Khan Younis, mengatakan bahwa meskipun langkah ini datang terlambat, "tidak pernah terlalu terlambat" untuk menuntut keadilan.

Dia menegaskan bahwa Netanyahu dan Gallant akhirnya akan dibawa ke pengadilan, meskipun hal tersebut mungkin memerlukan waktu yang lama.

Sementara itu, Rabeeha, seorang ibu dari lima anak yang juga tinggal di Gaza City, berharap keputusan ini akan mempercepat berakhirnya perang

 "Saya berharap kita bisa segera melihat Netanyahu dan Gallant di penjara," katanya.

"Sekarang mereka tidak bisa bepergian, sekarang mereka sedang diburu," tambahnya.

Keputusan ICC ini menuai reaksi keras dari Israel dan Amerika Serikat. Kantor Netanyahu menyebut langkah ini sebagai "antisemit" dan menegaskan bahwa Israel tidak akan menyerah pada tekanan internasional. Netanyahu juga menegaskan bahwa Israel tidak akan terhalang dalam mencapai tujuan perang mereka di Gaza.

Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Saar, mengkritik ICC, mengatakan bahwa pengadilan tersebut telah "kehilangan semua legitimasi" setelah mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu dan Gallant.

Saar bahkan menyebut keputusan ini sebagai "momen gelap" bagi ICC, dengan menyatakan bahwa pengadilan tersebut mengeluarkan "perintah yang absurd tanpa kewenangan."

Amerika Serikat, sebagai sekutu utama Israel, juga menentang keputusan ini. Pemerintah AS menyatakan bahwa mereka "secara fundamental menolak" langkah ICC ini, menyebutnya sebagai keputusan yang terburu-buru dan penuh kesalahan.

"Kami sangat khawatir dengan langkah jaksa yang terburu-buru untuk mencari surat perintah penangkapan," kata seorang juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih.