ICC Mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk Netanyahu, Gallant, dan Pemimpin Hamas

Di sisi lain, Hamas menyambut baik keputusan ICC dan menyebutnya sebagai langkah pertama menuju keadilan bagi para korban. Basem Naim, seorang pejabat senior Hamas, mengatakan bahwa surat perintah penangkapan tersebut adalah langkah penting dalam membawa pelaku kejahatan perang ke pengadilan. Dia juga menegaskan bahwa semua negara harus mendukung upaya ini.

Beberapa negara dan organisasi internasional juga memberikan tanggapan positif terhadap keputusan ICC.

 Josep Borrell, kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, mengatakan bahwa keputusan tersebut bukan keputusan politik, melainkan keputusan yang dibuat oleh pengadilan dan harus dihormati serta diterapkan.

Borrell menambahkan bahwa tragedi di Gaza harus segera dihentikan.

Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, juga mendukung keputusan ICC, menyatakan bahwa rakyat Palestina pantas mendapatkan keadilan atas apa yang disebutnya sebagai "kejahatan perang" yang dilakukan oleh Israel di Gaza.

Meskipun surat perintah penangkapan telah dikeluarkan, ICC menghadapi tantangan besar dalam menegakkannya.

Pengadilan ini tidak memiliki polisi sendiri untuk menangkap tersangka, dan bergantung pada kerjasama negara-negara anggotanya untuk melaksanakan perintah penangkapan tersebut.

 Dengan Israel dan negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat, yang tidak mengakui yurisdiksi ICC, sulit untuk memastikan bahwa surat perintah ini akan dilaksanakan.

Perang Gaza yang telah berlangsung selama lebih dari 13 bulan ini dimulai setelah serangan yang dipimpin oleh Hamas pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan lebih dari 1.200 orang di Israel selatan dan membawa lebih dari 250 orang Israel sebagai sandera.

Sebagai respons, Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Gaza, yang hingga kini telah mengakibatkan lebih dari 44.000 kematian di kalangan warga Palestina dan menyebabkan krisis kemanusiaan yang parah.

Dalam konteks ini, keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant mencerminkan upaya untuk membawa mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan perang ke pengadilan internasional.

Meskipun keputusan ini menimbulkan ketegangan antara Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara pendukung Palestina, ICC tetap teguh pada posisinya untuk menuntut akuntabilitas atas dugaan pelanggaran hukum internasional.

Keputusan ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu, Gallant, dan pemimpin Hamas Ibrahim Al-Masri menjadi titik penting dalam konflik yang telah berlangsung lama di Gaza.

Meskipun keputusan ini telah menuai berbagai reaksi, baik di dalam negeri Israel maupun di tingkat internasional, langkah ini menunjukkan komitmen ICC untuk menegakkan hukum internasional dan membawa keadilan bagi korban konflik.

 Namun, tantangan besar tetap ada dalam memastikan bahwa para pelaku kejahatan perang ini akan dihadapkan pada pengadilan.