ARPA Desak Gakkumdu Proses Hukum Dugaan Money Politik di Aceh Timur, Video Kasus H-1 Pilkada Viral

Saat masa tenang itu, mereka diduga membagikan sarung, mukena dan kartu nama salah satu paslon hingga uang di sejumlah Kecamatan di Aceh Timur. 

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI - Organisasi Kepemudaan atau OKP Arah Pemuda Aceh (ARPA) mendesak Tim Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Aceh Timur proses hukum dugaan money politik atau politik uang.

Seperti diketahui, sehari sebelum Pilkada atau H-1 Pilkada, tim salah satu Paslon Bupati di Aceh Timur diduga melakuan pelanggaran.

Saat masa tenang itu, mereka diduga membagikan sarung, mukena dan kartu nama salah satu paslon hingga uang di sejumlah Kecamatan di Aceh Timur. 

Hal ini sebagaimana terekam dalam video yang viral.

“Sebagai putra Aceh Timur, saya sangat menyadari praktik politik uang kemarin terjadi hampir seluruh polosok desa di Aceh Timur. 

Tentu hal ini menjadi catatan merah dan mencoreng kualitas demokrasi Aceh,” kata Eri Ezi, Minggu (1/12/2024). 

Baca juga: Intip, Prestasi Cut Tari 33 Tahun Silam Diwariskan ke Anak, Sydney Azkassah Juara Gadis Sampul 2024

Praktik-praktik ini, sebutnya, jika dibiarkan akan berdampak pada runtuhnya harapan dan kepercayaan masyarakat kepada institusi negara yang diberikan kewenangan dalam menangani persoalan itu.

“Gakkumdu itu punya tanggung jawab besar, harus segera menindak pelaku money politic dan mengusut tuntas mafia oknum paslon tersebut,” imbuh Bung Eri.

Sebagai negara hukum, tegas Bung Eri, semua mempunyai tanggung jawab moral yang sama di mata hukum guna memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak.

Termasuk pemberantasan dalang money politic.

“Kita mencoba mempertegas situasi kebangsaan saat ini, termasuk menegakkan dan mengembalikan nilai-nilai dasar dalam berdemokrasi.

Itu kuncinya ada pada Gakkumdu agar kualitas demokrasi kita ke depan berjalan sesuai dengan cita-cita dan harapan bersama,” ujarnya.

Baca juga: Sore Ini, Persiraja Dijamu Sriwijaya di Palembang, Andik Cs Target Bawa Pulang 3 Poin

Selain itu, dirinya meminta netralitas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mengawal tahapan penghitungan suara yang masih berjalan di kecamatan-kecamatan.

“Kita juga berharap agar APH konsisten pada netralitasnya dalam pengawalan penghitungan suara.

Pengawalan ketat dan memastikan semua berjalan sesuai dengan prosedur merupakan bentuk netralitas APH,” tegasnya. (*)