21 OKP Minta KIP dan Panwaslih Dievaluasi, serta Meminta Dilakukan PSU di Aceh Utara dan Aceh Timur

Laporan Rianza Alfandi I Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH – Sebanyak 21 Organisasi Kepemudaan (OKP) di Aceh meminta KPU dan Bawaslu RI mengevaluasi KIP dan Panwaslih Aceh.

Khususnya lagi KIP dan Panwaslih Aceh Utara, terkait dugaan kecurangan dan aksi premanisme pada hari pemungutan suara Pilkada serentak 27 November 2024 kemarin.

“Kemudian kami juga meminta agar dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Aceh Utara dan sebagian Aceh Timur,” kata Subhan Saputra, Ketua Gerakan Pemuda Islam yang mewakili OKP se-Aceh dalam konferensi pers di Banda Aceh, Senin (2/12/2024). 

Subhan menegaskan, permintaan pihaknya ini tidak ada sangkut paut dengan keberpihakan dukungan pada salah satu paslon gubernur Aceh. Melainkan karena kecewa terhadap penyelenggara Pilkada serentak di Aceh. 

“Kami netral, tidak masuk dalam dukung-mendukung, baik paslon 01 maupun 02,” ujarnya.

Menurut Subhan, persoalan dugaan kecurangan Pilkada di Aceh terjadi secara masif. Mulai dari adanya perusakan alat peraga paslon hingga penganiayaan pada hari pencoblosan.

“Selain itu juga terkesan adanya indikasi aksi premanisme yang membuat suasana tidak nyaman. Karena itu kami juga meminta aparat bersikap tegas,” ucapnya.

Baca juga: 1.634 Honorer Pelamar PPPK di Nagan Raya Akan Jalani Tes di Meulaboh, Ini Jadwal dan Lokasinya

Baca juga: Azhari Cage: Milad GAM Diisi dengan Doa dan Santunan Anak Yatim 

 Sementara Ketua Sapma PP Aceh, Teuku Maury Darwin berharap KIP dan Panwaslih Aceh tetap netral, agar penyelenggaraan demokrasi di Aceh bisa berjalan dengan baik dan lancar.

“Kami meminta baik KIP dan Panwaslih harus mengawal proses perhitungan yang saat ini masih berlangsung. Kalau ada yang mencoba bermain agar ditindak tegas,“ pungkasnya.(*)