Cegah Korupsi dalam Kelola APBG, Keuchik, Sekdes, dan Tuha Peut Gampong di Pidie Dibekali Hukum

Kegiatan ini bertujuan agar aparatur gampong tidak ada lagi yang tersandung tindak pidana korupsi hingga dihukum penjara gara-gara salah mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Gampong atau APBG.

Laporan Muhammad Nazar I Pidie

SERAMBINEWS.COM, SIGLI - Aparatur gampong terdiri atas keuchik, sekretaris desa atau Sekdes, dan tuha peut dibekali penyuluhan hukum di Gedung Leuguna Unigha, Glee Gapui, Kecamatan Indrajaya, Pidie, Sabtu (21/12/2024).

Kegiatan ini bertujuan agar aparatur gampong tidak ada lagi yang tersandung tindak pidana korupsi hingga dihukum penjara gara-gara salah mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Gampong atau APBG.

Kapolres Pidie, AKBP Jaka Mulyana SIK, melalui Kasikum, AKP Mursal, SH, menyampaikan hal ini saat menjadi pemateri penyuluhan hukum terhadap aparatur gampong.

"Ke depan pemerintah gampong dan tuha peut tidak lagi bermasalah dengan hukum," kata AKP Mursal. 

AKP Mursal, mengatakan dengan adanya pelatihan penyuluh hukum kepada keuchik, sekretaris desa dan tuha peut gampong, hendaknya aparatur gampong jangan bermasalah dalam pengelolahan dana desa.

Polisi sangat berperan dalam pengawasan APBG.

Baca juga: Keren! Konten Kreator Ini Sukses Wujudkan Rumah Impian Berkat Program YouTube Shopping Affiliates

Ia menyebutkan, dasar kepolisian mengawasi ABPG adalah Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun  2022 tentang Kepolisian Negara RI.

Selain itu, MoU Kemendagri, Kapolri dan Kemendes PDTT RI nomor : B/82/X/2017, tanggal 20 Oktober 2017 tentang Pencegahan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Dana Desa. 

Juga pedoman kerja antara Kemendes PDTT, Kemendagri dan Polri Nomor : B/6/I/2018, tanggal 31 Januari 2018. 

Kata Mursal, pengawasan pengelolaan APBG juga diatur dalam Qanun Bupati Pidie, yang tertuang dalam Perbup Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong.

Kemudian Perbup Nomor 55 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Gampong dan Perbup Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Cara Pemerintahan Gampong. 

Ia menjelaskan, pada tahun 2025 hendaknya tidak ada lagi, keuchik, sekretaris desa dan tuha peut maupun bendahara yang masuk jeruji besi, lantaran salah dalam mengelola APBG. 

Baca juga: Satpol PP Aceh Besar Amankan Seorang Pengemis Pria Berpakaian Wanita di Lambaro 

Menurutnya, sudah banyak oknum aparatur gampong melakukan tindak pidana korupsi, yang ditangani kepolisian.

Oleh karena itu harus menjadi pelajaran bagi aparatur gampong, agar mengelola APBG secara baik, guna kemajuan gampong. 

"Presiden RI, Prabowo Subianto, lebih melakukan penekanan untuk mengawas secara ketat APBG, sehingga keuchik tidak bermasalah," jelasnya.

Kasikum Polres Pidie, menjelaskan, alokasi APBG telah berjalan sembilan tahun, idealnya ke depan harus lebih maju.

Dengan waktu selama sembilan tahun, seharusnya gampong tidak lagi ketergantungan dengan APBG terus menerus. 

Namun, adanya Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) seharusnya dimamfaatkan untuk membangun gampong. Seperti BUMG membangun toko, rumah sewa dan lainnya.

Baca juga: Malam Ini, MPTT-I Gelar Rateb Siribee dan Peusijuek Pasangan Gubernur Aceh Terpilih Mualem-Dek Fadh

"Jadi ke depan masalah APBG tidak masuk dalam tindak pidana lagi. Saya yakin keuchik dan tuha peut gampong tidak tahan dengan suasana penjara.

Sebab, semua orang berharap tidak masuk penjara, yang satu menit saja kita tidak tahan. Makanya, dalam mengelola APBG harus sesua aturan yang telah diterbitkan," jelasnya. 

Ia menambahkan, keuchik bersama tuha peut gampong dan perangkat lainnya harus sinergitas dalam mengelola APBG. Di mana APBG itu harus sama-sama mengawasi, termasuk pendamping desa. 

"Jangan tuha peut gampong menjadi biang memperkeruh pengelolaan APBG. Jadi keuchik dan tuha peut gampong memiliki hak yang sama dalam mengawasi APBG," pungkasnya.

Peserta dari 36 gampong

Koordinator TPP P3MD Kecamatan Indrajaya, Khaifan Sasmita, SSos, kepada Serambinews.com, Minggu (22/12/2034) menyebutkan, dengan dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada pemerintah gampong dan tuha peut gampong, agar memahami terhadap penggunaan APBG. 

Selain itu, aparatur gampong mengetahui sejauh mana pelanggaran terhadap penggunaan pengelolaan APBG.

Juga pemerintah gampong dan tuha peut mampu mengimplementasikan terhadap ilmu yang diperoleh dari penyuluhan hukum. Aparatur gampong harus memiliki tanggung jawab dalam mengelola APBG.

Ia menyebutkan, tercatat 108 peserta mengikuti pelatihan dari 36 dari 49 gampong di Kecamatan Indrajaya. Setiap gampong tiga peserta, terdiri dari keuchik, sekdes dan tuha peut gampong.

Pemateri dari Polres Pidie, Kejari Pidie, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) dan akademisi. (*)