Profil Hasto Kristiyanto Sekjen PDIP Jadi Tersangka Suap Harun Masiku

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto (HK) sebagai tersangka dugaan suap terhadap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan, penyidik Komisi Antirasuah memiliki bukti Hasto bersama orang kepercayaannya terlibat suap yang diberikan tersangka Harun Masiku kepada Wahyu Setiawan.

“Penyidik menemukan adanya bukti keterlibatan saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan dan saudara DTI selaku orang kepercayaan saudara HK dalam perkara dimaksud,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Surat perintah penyidikan (Sprindik) penetapan tersangka Hasto diterbitkan Komisi Antirasuah dengan nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 tanggal 23 Desember 2024.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI-P Ronny Talapessy juga menyatakan pihaknya baru mengetahui informasi Hasto ditetapkan sebagai tersangka dari media.

Ia mengaku belum berkomunikasi dengan Sekjen PDI-P terkait informasi tersebut.

"Saya baru baca di media dan belum komunikasi dengan Mas Hasto. Tapi kalau ini benar, nanti partai akan menyatakan sikap," kata Ronny.

Ketua KPK: Sebagian Uang Suap Harun Masiku dari Hasto Kristiyanto

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menyebut, sebagian uang yang digunakan Harun Masiku untuk menyuap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan bersumber dari Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto (HK).

“Dari proses pengembangan penyidikan ditemukan bukti petunjuk bahwa sebagian uang yang digunakan untuk menyuap berasal dari saudara HK,” kata Setyo dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (24/12/2024).

Setyo mengungkapkan, suap diberikan lantaran upaya Hasto untuk mendudukkan Harun sebagai anggota DPR RI pergantian antar waktu (PAW) Daerah Pemilihan Sumatera Selatan (Sumsel) menggantikan Nazaruddin Kiemas yang meninggal dunia.

Jalan suap ditempuh lantaran caleg dari PDI-P yang berhak mendapatkan kursi PAW, Riezky Aprilia, tak mau menuruti perintah Hasto.

Setyo mengatakan, sejak tahap perencanaan hingga penyerahan uang suap, Hasto mengendalikan bawahannya yang bernama Saiful Bahri dan DTI.

“Dalam memberikan suap kepada komisioner KPU Wahyu Setiawan,” kata Setyo.

Saat ini, Harun Masiku masih dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK dan belum tertangkap.

Baca juga: Hasto Jadi Tersangka KPK Kasus Harun Masiku, PDIP Buka Suara, Sebut Ada yang Mau Ambil Alih Partai

Hasto Kristiyanto Sedang Liburan

Sekretaris Jenderal (Sekjend) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto pergi ke luar kota untuk merayakan Natal ketika dikabarkan ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal ini disampaikan oleh Koordinator Satuan Tugas (Satgas) Cakra Buana DPC PDI-P Kota Bekasi, Donbosco Wara, yang bertugas menjaga kediaman Hasto di Perumahan Villa Taman Kartini, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi.

"Bapak berencana mau libur Natalan ke luar kota. Di sini benar-benar enggak ada orang. Kita saja enggak tahu teman-teman wartawan tiba-tiba ada," kata Donbosco di kediaman Hasto, Selasa (24/12/2024).

Baca juga: Dikabarkan Jadi Tersangka KPK, Hasto Tak Ada di Rumahnya

"Ke Jogja atau ke mana, saya enggak tahu. Saya tahunya ke luar kota saja," terang dia. 
Donbosco menjaga kediaman Hasto bersama lima anggota Satgas Cakra Buana lainnya.

Mereka menjaga kediaman Hasto sejak Selasa pukul 10.00 WIB.

Donbosco mengaku belum mengetahui sampai kapan akan menjaga kediaman Hasto.

"Kita tunggu instruksi dari DPC PDI-P Kota Bekasi saja," pungkas dia.

Profil Hasto Kristiyanto

Hasto Kristiyanto merupakan Sekjen PDI-P sejak 2014, menggantikan mendiang Tjahjo Kumolo yang saat itu menjadi Menteri Dalam Negeri.

Dilansir dari Kompaspedia (25/7/2023), sejak awal menapaki karier politik, Hasto Kristiyanto sudah menjadi bagian dari PDI-P.

Pria kelahiran Sleman, Yogyakarta, pada 7 Juli 1966 itu terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2004.

Dia terpilih mewakili daerah pemilihan Ngawi, Magetan, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, Jawa Timur pada periode 2004-2009.

Lulusan Fakultas Teknik Kimia Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 1991 tersebut bertugas di Komisi VI DPR RI yang membidangi perdagangan, perindustrian, investasi, dan koperasi.

Pada Pemilu 2009, meski tidak terpilih kembali menjadi anggota dewan, dia tetap berkiprah di PDI-P sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Bidang Kesekretariatan DPP PDI-P.

Setelah Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014, Hasto diminta oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi salah satu deputi dalam Tim Transisi Pemerintahan.

Dikutip dari Kompas.com (5/8/2014), Tim Transisi memiliki fungsi mengantarkan transisi kepemimpinan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla secara mulus.

Hasto dan tiga orang lainnya ditugaskan membantu Rini Mariani Soemarno sebagai Ketua Tim Transisi.

Hingga pada Oktober 2014, lulusan Magister Manajemen Ilmu International Business STIE Prasetya Mulya Business School Jakarta ini ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen PDI-P.

Hasto saat itu menggantikan Tjahjo Kumolo yang ditunjuk menjadi Menteri Dalam Negeri dalam kabinet pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

Dalam Kongres IV PDI-P 2015, suami dari Maria Stefani Ekowati itu kemudian ditetapkan secara resmi sebagai Sekjen PDI-P untuk masa bakti 2015–2019.

Kongres V PDI-P pada 8–10 Agustus 2019 di Bali pun kembali mengukuhkan doktor Ilmu Pertahanan dari Universitas Pertahanan ini sebagai Sekjen PDI-P untuk periode kedua kalinya, masa jabatan 2019–2024.

Karier Hasto Kristiyanto di luar politik
 

Jauh sebelum terjun ke bidang politik, Hasto Kristiyanto mengawali karier di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tepatnya di PT Rekayasa Industri.

Di perusahaan tersebut, Hasto bekerja dari 1992 hingga 2002 dengan penempatan berbagai posisi.

Diawali sebagai UOA Precommissioning/Commissioning Engineer untuk menjalankan pabrik di instrument air dryer, water treatment, gas turbine generator, dan pabrik amonia.

Dua tahun kemudian, dia ditarik masuk ke proyek pemindahan Pabrik Plasterboard dari Swedia ke Indonesia sebagai Project Engineer.

Dia bertanggung jawab berkoordinasi dengan team engineering dan menyiapkan dokumen legal yang diperlukan untuk pembangunan pabrik dan pemilihan subkontraktor proyek.

Masih pada 1993, Hasto masuk ke dalam tim internal PT Rekayasa Industri untuk mengembangkan bisnis guna mengatasi kebangkrutan.

Hingga pada 1999–2000, manajemen PT Rekayasa Industri menempatkan Hasto sebagai Project Control Manager.

Pada 2002, Hasto kembali ditempatkan sebagai Project Manager pembangunan pabrik minyak kelapa sawit di Kalimantan Timur dengan pembiayaan dari Asian Development Bank.

Hasto juga bertindak sebagai Kepala Divisi Agro Industri yang bertanggung jawab melakukan strategi penetrasi pasar dan analisa industri, juga menjabat sebagai Business Manager of CPO Industri.

Ia juga sempat menjadi bagian dari tim transformasi bisnis di PT Rekayasa Industri yang di antaranya bertugas melakukan pengkajian serta penyempurnaan proses bisnis perusahaan.

Barulah usai menamatkan pendidikan program pascasarjana dari Prasetya Mulya Business School, pada 2002, Hasto Kristiyanto memutuskan terjun ke dunia politik secara total.

Di awal karier politiknya di partai berlambang kepala banteng itu, Hasto bertugas sebagai Wakil Sekretaris Bidang II Media Massa dan Penggalangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P.

Dua tahun kemudian, Hasto terpilih sebagai anggota DPR RI periode 2004–2009.

Baca juga: Cerita Leony, Mantan Artis Cilik Trio Kwek Kwek Pernah Dapat Uang Saku Hanya Rp 1.000

Baca juga: Unida Gelar Program Penanganan Limbah untuk Konstruksi dan Pertanian di Aceh Besar, Ini Tujuannya

Artikel ini Sudah tayang di Kompas.com