TAG
Hasto Kristiyanto
-
“Kami mendengarkan masukan dari civil society dan perguruan tinggi. Banyak catatan pelanggaran HAM yang belum terselesaikan,” ujar Hasto.
Sabtu, 1 November 2025
-
PDIP secara resmi mengumumkan struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) periode 2025–2030 dalam Kongres ke-6 di Bali, Sabtu (2/8/2025).
Kamis, 14 Agustus 2025
-
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri melantik Hasto Kristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal DPP PDIP masa bakti 2025-2030.
Kamis, 14 Agustus 2025
-
Pengacara Hasto, Maqdir Ismail memastikan kliennya tidak akan mencabut gugatan itu usai mendapat amnesti dari Presiden Prabowo Subianto.
Rabu, 13 Agustus 2025
-
"Jadi sebetulnya kita menonton, itu menandakan bahwa relasi antara Prabowo dan Megawati jelas lebih kental pada akhirnya dibanding relasi antara....
Senin, 4 Agustus 2025
-
"Kalau saya sedang berzikir, saya sebut semua nama termasuk Pak Hasto," ungkap Megawati.
Minggu, 3 Agustus 2025
-
Megawati Soekarnoputri tak kuasa menahan air matanya saat Hasto Kristiyanto tiba di arena Kongres ke-6 PDIP di Nusa Dua, Bali, Sabtu (2/8/2025).
Minggu, 3 Agustus 2025
-
Presiden Prabowo Subianto memberi abolisi kepada Tom Lembong dan amnesti kepada Hasto Kristiyanto bukan sekedar kebijakan hukum
Sabtu, 2 Agustus 2025
-
“Saya meyakini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang,” kata Gibran.
Jumat, 1 Agustus 2025
-
Usai bebas, Hasto mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto, Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri hingga kader PDI-P.
Jumat, 1 Agustus 2025
-
"Saya informasikan juga nanti kalau tidak salah malam ini sebentar Kemenkum Pak Menteri akan konpers akan menjelaskan semuanya," tuturnya.
Jumat, 1 Agustus 2025
-
abolisi adalah suatu hak untuk menghapus seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapus tuntutan pidana seseorang
Jumat, 1 Agustus 2025
-
Ini menunjukkan bahwa manuver politik yang dilakukan Prabowo Subianto berhasil menaklukan para pendukung Anies dan PDIP.
Jumat, 1 Agustus 2025
-
Dalam Pasal 14 ayat (2) UUD 1945, presiden berhak memberikan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Jumat, 1 Agustus 2025
-
Keputusan ini membuat Hasto dan Tom Lembong bebas tanpa syarat, meski sebelumnya telah divonis penjara dalam putusan pengadilan.
Jumat, 1 Agustus 2025
-
DPR menyetujui amnesti untuk Hasto Kristiyanto yang telah divonis 3,5 tahun penjara oleh hakim di kasus suap PAW Fraksi PDIP DPR.
Kamis, 31 Juli 2025
-
Persetujuan tersebut setelah DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan pemerintah terkait pertimbangan terhadap surat Presiden RI
Kamis, 31 Juli 2025
-
Hal meringankan lainnya, Hasto disebut bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga.
Jumat, 25 Juli 2025
-
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap perkara Harun Masiku.
Jumat, 25 Juli 2025
-
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak nota pembelaan atau pleidoi Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto.
Senin, 14 Juli 2025
© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved