20 Tahun Tsunami, Kebangkitan Ekonomi Bumi Serambi Mekkah

Oleh: Langitantyo Tri Gezar*)

TAK lama berjalan menyusuri lorong gelap di Museum Tsunami, sampailah kita di sebuah ruang bundar dengan lafadz Allah di ujung atapnya. Terpampang nama-nama tersusun spiral di dinding. Nama-nama tersebut adalah para syuhada, korban jiwa dari bencana alam yang menerjang Aceh 20 tahun silam. Setiap nama yang memiliki mimpi dan cerita.

Pada 26 Desember 2004 sekitar pukul 07.59 WIB[1], Bumi Aceh terguncang hebat oleh gempa bumi bertenaga 9,1 sampai 9,3 skala Richter yang bersumber dari dasar laut di barat daya Aceh atau dekat Pulau Simeulue, sekitar 20 sampai 25 kilometer lepas pantai, disusul oleh “ie beuna”, air bah atau tsunami yang menghempas daratan 45 menit kemudian dengan tinggi gelombang mencapai 30 meter.

Akibat dan Hikmah Tsunami Aceh

Lebih dari 230 ribu jiwa meninggal akibat tsunami yang menghempas 15 negara.[2] 170 ribu jiwa diantaranya berasal dari Indonesia, dan 60 ribu korban jiwa adalah warga Banda Aceh, seperempat dari jumlah populasinya saat itu. 500 ribu orang kehilangan tempat tinggal.[3] Imajinasi melayang, membayangkan apa yang dirasakan oleh para korban saat itu. Bingung, sedih, parau.

Bencana itu membuat wajah Aceh berubah sama sekali. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS)[4], pada tahun 2003 sebelum tsunami, perekonomian Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), nama Provinsi Aceh saat itu, mencapai Rp48,62 triliun berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). Kemudian pada tahun 2004 dan 2005, terkontraksi sedalam 9,63 persen dan 13,45 persen selama dua tahun berturut-turut.

Konsumsi rumah tangga tertahan. Belanja pemerintah terhambat. Industri di pesisir barat dan sebagian pesisir utara luluh lantak. Aktivitas warga tak normal lagi. Angka kemiskinan Aceh pasca tsunami mencapai 28,69 persen[5]. Data-data ini menunjukkan dampak destruktif bencana tsunami bagi perekonomian Aceh 20 tahun silam.

Tidak lama usai tsunami, bantuan kemanusiaan berbondong-bondong datang ke Aceh, baik dari dalam maupun luar negeri. Berdasarkan laporan BBC[6], dana bantuan asing yang masuk ke Aceh diperkirakan mencapai Rp72 triliun. Dibentuklah Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) NAD-Nias oleh Pemerintah untuk mengoordinasi dan mempercepat pemulihan. Berbagai pihak mengulurkan tangannya: membantu evakuasi, memberikan bantuan pangan dan sandang, membangun jalan serta perumahan, trauma healing, dan sebagainya.

Di balik bencana pasti ada hikmah. Pasca tsunami, perundingan damai antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia yang awalnya muskil, menjadi mungkin. Di hadapan tragedi bencana alam, kita semua sama rendahnya. "Pat hujeun yang han pirang, pat prang yang hana reda". Mana ada hujan yang tidak berhenti, mana ada perang yang tidak berakhir. Pada tanggal 15 Agustus 2005, ditandatangani MoU Helsinki sebagai tonggak baru perdamaian di Bumi Serambi Mekkah setelah konflik hampir tiga dekade lamanya.[7] Perdamaian membawa stabilitas. Stabilitas dibutuhkan ekonomi untuk tumbuh. Sebuah hikmah untuk kebangkitan ekonomi Aceh.

Wajah Ekonomi Aceh Kemudian

Pada tahun 2004 silam, struktur perekonomian Aceh didominasi oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (30,38 persen), Pertanian (19,99 persen), Industri Pengolahan (18,35 persen), Perdagangan, Hotel, dan Restoran (12,05 persen), dan Jasa-Jasa (10,38 persen). Perekonomian Aceh saat itu didominasi oleh keberadaan tambang minyak dan gas bumi yang berjaya pada tahun 1970 sampai 1990-an. Tragisnya, tambang ini turut menjadi sumber konflik antara GAM dan Pemerintah Indonesia.

Fast forward ke masa kini, perekonomian Aceh pada tahun 2023 mencapai Rp227,11 triliun[8], meningkat 367 persen atau hampir empat kali lipat dibandingkan 20 tahun lalu. Menurut data BPS terkini, pada tahun 2024 triwulan tiga, perekonomian Aceh tumbuh 5,17 persen year-on-year (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,95 persen.

Struktur ekonomi Aceh sekarang didominasi oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (29,74 persen), Perdagangan dan Reparasi Mobil (14,94 persen), Konstruksi (9,07 persen), Administrasi Pemerintahan (9,04 persen), serta Transportasi dan Pergudangan (7,23 persen). Wajah ekonomi Aceh berubah signifikan selama 20 tahun terakhir.

Penyebabnya adalah kemunduran pertambangan minyak dan gas bumi di Aceh yang sudah tidak sejaya dua dekade lampau. Pangsa lapangan usaha pertambangan menyusut dari 30,38 persen menjadi hanya 7,11 persen terhadap seluruh perekonomian Aceh.

Fenomena tersebut membuat Bumi Serambi Mekkah cenderung mengalami gelombang tantangan pertama, yakni deindustrialisasi. Pangsa lapangan usaha Industri Pengolahan turun dari 18,35 persen pada 2004 menjadi 4,78 persen pada triwulan tiga tahun ini. Lapangan usaha Pertanian justru meningkat tajam selama 20 tahun terakhir dari 19,99 persen menjadi 29,74 persen, mempertegas tren deindustrialisasi yang dialami Aceh pasca tsunami yang turut dihantam pandemi Covid-19 pada tahun 2020-2022.