Menyoal Pembatasan JKA

Oleh: Prof. Dr. Azharsyah Ibrahim, S.E.Ak., M.S.O.M *)

DI tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih akibat bencana alam beberapa waktu yang lalu, masyarakat Aceh kembali dihadapkan pada kegelisahan baru, yaitu ketidakpastian akses layanan kesehatan.

Sejak diberlakukannya Pergub Aceh Nomor 2 Tahun 2026 pada 1 Mei lalu, banyak warga mendadak mengetahui bahwa kepesertaan Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) mereka tidak lagi aktif. Sebagian baru menyadarinya ketika hendak berobat di rumah sakit.

Ada yang terpaksa pulang tanpa pelayanan, ada pula yang kebingungan mencari biaya pengobatan secara mendadak.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: benarkah pembatasan JKA merupakan pilihan kebijakan yang tepat di tengah kondisi sosial-ekonomi masyarakat Aceh saat ini?

JKA sebagai Simbol Perdamaian

Sejak pertama kali diperkenalkan, JKA bukan sekadar program bantuan kesehatan biasa. Ia merupakan simbol keberpihakan negara kepada rakyat.

Program ini pernah menjadi kebanggaan Aceh karena menghadirkan rasa aman bagi masyarakat, terutama kelompok rentan yang selama ini kesulitan menjangkau layanan medis.

Baca juga: Cermin Demokrasi Aceh dalam Polemik JKA

Dalam konteks Aceh pascakonflik dan pascatsunami, JKA bahkan memiliki makna sosial dan politik yang lebih dalam, yaitu hadirnya negara dalam merawat martabat rakyatnya.

Karena itu, ketika pemerintah memutuskan menghentikan layanan bagi kelompok masyarakat yang dikategorikan “mampu” atau masuk desil 8–10, persoalannya tidak sesederhana efisiensi anggaran.

Yang dipertaruhkan adalah rasa keadilan dan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.

Masalah terbesar dari kebijakan ini terletak pada basis data yang digunakan. Pemerintah mengacu pada klasifikasi kesejahteraan tertentu yang dalam praktiknya sering kali tidak mencerminkan realitas sosial masyarakat Aceh.

Banyak indikator kesejahteraan yang dipakai bersifat terlalu administratif dan kurang memahami konteks budaya lokal.

Rumah berdinding beton, misalnya, kerap dianggap sebagai indikator kemapanan ekonomi.

Padahal, di banyak kawasan pesisir Aceh, masyarakat rela menghabiskan tabungan bertahun-tahun untuk membangun rumah yang layak, meski penghasilan sehari-hari tetap tidak menentu.