Polres Lhokseumawe Kerahkan 150 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa Tolak Kenaikan PPN 12 Persen

Unjuk rasa ini, sebut Salman,  diikuti sekitar seratusan massa yang membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai 

Laporan Saiful Bahri I Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM, LHOKSEUMAWE -  Polres Lhokseumawe mengerahkan 150 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang digelar oleh Dema IAIN Lhokseumawe, Kamis (02/01/2025) pagi.

Aksi unjuk rasa berlangsung di depan Kantor DPRK Lhokseumawe, Jalan Merdeka Timur, Desa Simpang Empat, Kecamatan Banda Sakti, berlangsung sejak pukul 10.30 WIB.

Tampak Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto turun langsung bergabung bersama personil untuk mengawal aksi unjuk rasa tersebut.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto, melalui Kasi Humas Polres Lhokseumawe Salman Alfarasi, mengatakan, Polres Lhokseumawe mengerahkan 150 personil untuk mengawal aksi massa dari Dema Mahasiswa IAIN Lhokseumawe agar berjalan dengan aman dan damai.

Unjuk rasa ini, sebut Salman,  diikuti sekitar seratusan massa yang membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen sebagaimana diatur dalam UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Lanjutnya Salman, saat unjuk rasa berlangsung, sempat terjadi dorong-dorongan antara mahaiswa dan petugas untuk masuk ke gedung DPRK Lhokseumawe.

Namun hingga unjuk rasa berakhir, aksi massa tetap berjalan kondusif dengan mengedepankan pendekatan persuasif selama pengamanan.

Pihak Kepolisian mengapresiasi kedewasaan para mahasiswa yang menyampaikan aspirasi mereka dengan damai.

Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa kita memiliki kesadaran tinggi dalam menjaga situasi kamtibmas," pungkas Salman.

Untuk diketahui, dalam aksi ini, mahasiswa menyerahkan petisi yang berisi 4 poin, yakni meminta kepada pemerintah agar segera menstabilkan harga-harga barang pokok, dan kebutuhan penting masyarakat lainnya yang beberapa hari ini harganya melambung tinggi.

Meminta Pemerintah untuk melakukan pengkajian ulang, melalui proses yang transparansi dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan guna memastikan kebijakan pajak yang berkeadilan dan tidak memberatkan rakyat.

Meminta pemerintah untuk fokus pada peningkatan penerimaan negara melalui langkah-langkah yang lebih progresif, seperti optimalisasi pajak dari sektor yang selama ini tidak tergerap dengan baik, bukan dengan membebani rakyat kecil.

Serta mendesak pemerintah agar bersikap tegas terkait PPN 12 persen yang hanya untuk barang mewah, serta harus ada klasifikasi melalui turunan peraturan, baik Perpres atau Permenkeu agar tidak terjadi ambiguitas di tengah-tengah masyarakat.(*)

Baca juga: Jumat Perdana di Awal Tahun 2025, Ini Daftar Khatib dan Imam Shalat Jumat di Aceh Barat Besok