Kecewa Dengan Seleksi PPPK 2024 Tenaga Honorer Aceh Timur Audiensi dengan DPRK

Laporan Maulidi Alfata | Aceh Timur

SERAMBINEWS.COM, IDI – Ratusan tenaga honorer dari berbagai instansi di Aceh Timur mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur, Jumat (10/1/2025). 

Mereka menyampaikan aspirasi terkait kekecewaan terhadap hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2024, yang dianggap tidak adil karena tidak memperhatikan masa kerja dan dedikasi mereka.

Audiensi yang berlangsung di Ruang Sidang Paripurna A ini dihadiri Ketua DPRK Aceh Timur, Musaitir, Ketua Komisi 4, Fattah Fikri, serta anggota DPRK lainnya. Selain itu, perwakilan dari BKPSDM Aceh Timur turut hadir untuk mendengarkan langsung keluhan para honorer.

Dalam pertemuan tersebut, para honorer mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap sistem seleksi PPPK yang dinilai tidak memberikan prioritas kepada tenaga honorer berpengalaman.

"Kami sudah puluhan tahun bekerja, tetapi malah tidak diprioritaskan dalam seleksi PPPK. Justru yang baru bekerja beberapa tahun lulus. Ini sangat tidak adil," ujar salah satu honorer dari Dinas Perhubungan Darat.

Baca juga: 1.900 Honorer Lulus Penerimaan PPPK Sudah Jalani Tes Bebas Narkoba di Klinik Polres Lhokseumawe

Para honorer juga menyerukan agar pemerintah daerah memperjuangkan hak mereka ke pemerintah pusat, khususnya Kemenpan RB dan BKN, untuk memastikan mereka tidak lagi dikategorikan sebagai pekerja paruh waktu. Selain itu, mereka meminta perubahan sistem seleksi PPPK agar lebih menghargai pengalaman dan dedikasi, terutama bagi tenaga kesehatan yang telah berjuang di garis depan selama pandemi Covid-19.

Ketua Komisi 4 DPRK Aceh Timur, Fattah Fikri, menyampaikan apresiasinya atas keberanian para honorer untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada DPRK. Ia menegaskan bahwa pihaknya memahami perasaan tidak adil yang dirasakan para honorer.

"Kami menghargai dedikasi dan pengabdian para honorer selama bertahun-tahun untuk masyarakat Aceh Timur. Kami akan memperjuangkan aspirasi ini ke pemerintah pusat, termasuk melalui komunikasi dengan DPR RI dan BKN," tegas Fattah.

Selain itu, DPRK Aceh Timur berjanji akan mendorong pemerintah daerah untuk menyurati Kemenpan RB guna menyampaikan keluhan dan tuntutan para honorer secara resmi.

Pernyataan BKPSDM Aceh Timur

Sementara itu, Sekretaris BKPSDM Aceh Timur, Razali, menyatakan bahwa pihaknya memahami keluhan para honorer. Namun, ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk mengubah sistem seleksi PPPK.

"Tugas kami hanya melaksanakan program yang sudah ditetapkan pemerintah pusat. Segala kebijakan terkait seleksi PPPK sepenuhnya menjadi kewenangan pusat," ujar Razali.

Audiensi ini menjadi momentum penting bagi tenaga honorer Aceh Timur untuk memperjuangkan hak mereka dan berharap adanya perubahan kebijakan yang lebih adil di masa depan. DPRK Aceh Timur pun berkomitmen untuk terus mendukung perjuangan mereka.

Baca juga: 15 Tahun Lebih Mengabdi, Ratusan Guru Honorer di Lhokseumawe Tetap Tak Lulus P3K, Ini Respons BKPSDM